Patrialis Akbar Terjaring OTT KPK

0
193

Nusantara.news, Surabaya –  Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) menangkap pejabat Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar (PA), Rabu (25/1/2017) bersama dengan dua orang rekannya di sebuah hotel ‘esek-esek’ di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Sumber internal menyebut turut pula seorang wanita dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) itu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi enggan untuk berkomentar. “Maaf, kami belum mendapat informasi yang lengkap tentang OTT tersebut. Masih kita pastikan dulu kebenaran berita tersebut, perkembangan selanjutnya akan kami informasikan,” jelasnya Kamis (26/1/2017).

OTT dilakukan terkait dengan dugaan isu suap gugatan judicial review di MK. Namun belum diketahui dengan pasti UU yang mana, saat ini ketiga orang yang terjaring OTT sudah diamankan KPK untuk dilakukan proses pemeriksaan intensif selama lebih 1X24 jam.

Selain itu, KPK juga menyita uang dan dokumen dalam OTT tersebut.  “Benar, informasi sudah kami terima terkait adanya OTT yg dilakukan KPK di Jakarta. Ada sejumlah pihak yang diamankan saat ini. Terkait dengan lembaga penegak hukum,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo kepada wartawan, Kamis (26/1/2017).

Meski demikian, Agus sangat berhati-hati memerinci identitas sejumlah pihak yang terjaring OTT. Termasuk, adanya hakim MK inisial PA. “Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan pada hari ini,” ujar Agus.

Sementara dari info yang berkembang bahwa dari tangkap tangan tersebut, KPK berhasil menangkap sepuluh orang dengan barang bukti uang tunai. “Uangnya masih dihitung,” ujar sumber.

Sosok Patrialis Akbar

Sepak terjang Patrialis Akbar memang sangat menarik untuk diulas. Pria kelahiran 31 Oktober 1956 di Padang, Sumatera Barat itu sempat menjadi sopir angkot jurusan Pasar Senen – Jatinegara, serta sopir taksi Ibukota saat merantau di Jakarta.

Patrialis sendiri merantau untuk melanjutkan kiprahnya di dunia pendidikan setelah lulus dari STM Negeri II, Padang pada tahun 1977. Usai mendapatkan gelar Sarjananya di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Patrialis menekuni profesi pengacara selama beberapa waktu sebelum akhirnya mulai terjun ke dunia politik.

Sempat terjun di dunia politik lewat jalur Partai Amanat Nasional (PAN) yang kemudian mengantarkannya menjadi Anggota DPR RI dua periode 1999 – 2004 dan 2004 – 2009 dengan daerah pemilihan Sumatera Barat.

Selama di Senayan, Patrialis tercatat sebagai salah satu pelaku perubahan UUD 1945 pada 1999-2002 dengan menjadi Anggota Badan Pekerja (BP) MPR pada Panitia Ad Hoc (PAH) III, serta PAH I. Sementara di DPR, Patrialis tercatat sebagai anggota Komisi III yang membidangi masalah hukum.

Karena dia dianggap vokal memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama terkait dengan hukum dan HAM, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono melirik Patrialis. Putra Letda (Purn) H. Ali Akbar itu pun lantas ditunjuk untuk menempati posisi Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pada 2009.

Akhir perjalanan karirnya membuat pria berdarah Minang ini menjadi Hakim di Mahkamah Konstitusi setelah mengucap sumpah dengan masa jabatan 2013-2018 Agustus di Istana Negara, Jakarta.

Sayang, karirnya berhenti di 2017, setelah KPK mengabarkan ada penangkapan terhadap hakim konstitusi yang pernah menjadi menteri. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here