Patung Dewa Perang Cina di Tuban, Code Invasi Strategi Intip Indonesia?

0
443

Nusantara.news, Surabaya – Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan dalam semua hal. Keberadaan Patung Dewa Perang Cina sedikit banyak telah menyentil rasa nasionalisme bangsa Indonesia yang tidak mempunyai ikatan sejarah maupun peradaban dengan adanya patung tersebut. Ingat Invasi Mongol (meski bukan Cina). Tapi bisa saja invasi itu memberi inspirasi Cina untuk mewujudkan imperialisme Cina Modern di Indonesia.

Siapakah yang paling diuntungkan dengan adanya patung Dewa Perang Cina Kwan Sing Tee Koen. Apa Kabupaten Tuban? Sepertinya tidak demikian. Apakah kabupaten Tuban merasa bangga dengan berdirinya patung yang tingginya mencapai 30,4 meter sekaligus masuk MURI itu? Sepertinya juga tidak, mengapa? Karena jajaran forum pemimpin daerah banyak yang tidak hadir saat peresmian pada tanggal 17 Juli 2017 beberapa waktu lalu.

Lalu siapa yang pantas mendapat keuntungan atas berdirinya patung dewa perang Kwan Sing Tee Koen tersebut? Apa maksud dan tujuan dibangunnya patung dewa perang Cina tersebut, apakah ada hubungannya dengan budaya bangsa Indonesia? Menjelaskan apa tentang Indonesia? Itulah segelintir pertanyaan yang menggelitik seiring dengan keberadaan Patung Dewa Cina di Tuban, Jawa Timur.

Pro dan kontra keberadaan Patung Dewa Perang Cina ini telah mengusik semangat nasionalisme. Terlebih, patung tersebut tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kebudayaan Indonesia yang sudah melekat, soal rasa patriotisme dan perjuangan para pahlawanan bangsa dalam mempertahankan Indonesia.

Secara politik, bangsa Indonesia seakan dibenturkan dengan budaya bangsa asing yang tidak tahu juntrungannya, apa dan maksud dari pembangunan salah satu ikon yang tidak ada korelasinya dengan budaya kita. Di manapun dan di negara mana pun yang memiliki harga diri dan semangat kebangsaaan serta nasionalisme, tentu dalam hati kecilnya tidak akan jika ikon yang bukan ciri khas bangsanya berdiri kokoh tanpa maksud dan tujuan yang jelas.

Anehnya lagi, Pemerintah Kabupaten Tuban sampai berita ini diturunkan belum mengambil sikap tegas terkait dengan keberadaan Patung Dewa Perang Cina yang nyata-nyata sudah melanggar Perda soal ijin membangun situs bersejarah. Lantas, mengapa Pemkab Tuban sampai kecolongan dengan keberadaan patung tersebut, ada apa? Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat Pemkab Tuban seharusnya bisa mengambil tindakan tegas soal situs yang sudah dianggap melanggar soal perijinan.

Mengapa setelah berdiri kokoh baru disoal? Mengapa Pemkab Tuban membiarkan pembangunan patung berjalan terus meski tidak mengantongi ijin mendirikan bangunan? Hal ini semakin menunjukan, kinerja pemerintah kabupaten belum maksimal, maklum soal ijin saja bisa kecolongan. Jika kita menganggap remeh mungkin berpikir hanya sebuah bangunan patung saja, namun, jika dikaji lebih dalam, dampak negatif pembangunan patung tersebut bisa memunculkan isu SARA.

Patung Dewa Perang Tidak Ada Korelasi Sejarah Indonesia
Pemerhati masalah sosial politik, anggota DPR dari Fraksi PPP periode 2004-2009 Dapil Sulawesi Tenggara Habil Marati dalam tulisannya yang diposting disebuah situs pada tanggal 1 Agustus menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada korelasinya antara sejarah Kemerdekaan Indonesia dengan patung Dewa Perang Cina tersebut.

Menurutnya, justru sinyal yang didapat, ada dugaan kekuatan besar bangsa Aseng untuk melakukan invansi ke Indonesia. Mengapa? Indonesia adalah negara agraris dan dan sangat strategis baik dalam sumber daya alamnya dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.

“Para Aseng ini telah berhasil memonopoli ekonomi Nasional Indonesia, menguasai dan menentukan perpolitikan Indonesia, menetrasi sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia dengan memasukan kontribusi Jendral perang Cina ke dalam sejarah kemerdekaan Bangsa Indonesia. Para aseng ini sedang dalam proses menuju ke sana yaitu penetrasi sejarah Kemerdekaan bangsa Indonesia. Patung jendral perang China yang didirikan di Tuban tersebut telah mengancam kedaulatan Rakyat Indonesia, dan oleh karena itu semua patung patung simbolik Cina yang tidak memiliki ikatan sejarah Kemerdekaan bangsa Indonesia harus dimusnskan dari Bumi pertiwi Indonesia ini,” jelasnya.

Patung Dewa Perang Cina Kwan Sing Tee Koen

Perspektif yang paling parah, penampakan patung dewa Cina semakin membuktikan ada kepentingan besar di balik dibangunnya patung tersebut. Jangan sampai terjadi kolonialisme politik serta kolonialisme idiologi bangsa. Ditangkapnya 300 orang Cina terkait kejahatan syber di Surabaya, Medan dan Jakarta begitu mudahnya orang orang Cina ini masuk ke Indonesia dalam jumlah besar untuk melakukan tindakan kriminal.

Indonesi kini dalam tekanan bangsa lain. Termasuk juga dengan maraknya tenaga kerja asal Cina yang sudah meresahkan bangsa Indonesia, kejahatan pemalsuan dokumen tenaga kerjakan oleh para buruh kasar Cina di Indonesia. Sehingga semakin menjelaskan, Aseng sudah mulai mengincar Indonesia sebagai koloni baru, dan dugaan kuat ingin mengeruk sumber daya potensial di Indonesia.

Kekalahan Ahok di Pilgub DKI beberapa waktu lalu, kriminalisasi Ulama dan Aktifis Kritis, keluarnya Perppu no 2/2017 yang akan memberangus suara-suara kritis Ormas maupun individua, termasuk lahirnya UU Pemilu dengan PT 20 %. Itu semua tidak bisa di anggap sebagai sebuah keniscayaan politik rezim belaka.

Menunggu Sikap Tegas Pemkab Tuban
Pro dan kontra keberadaan Patung Dewa Perang Cina Kwan Sing Tee Koen ilegal di Klenteng Kwan Sing Bio, Tuban yang baru saja diresmikan pada 17 Juli 2017 terus menuai kritik.

Kini, sudah bermunculan protes dan banyak yang  mendukung agar patung tersebut dibongkar/dirobohkan, di samping ada juga yang mendukung sebagai suatu bentuk ke-Bhinekaan dan keragaman budaya yang ada di Indonesia.

Kini, semua menunggu manuver apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban soal keberadaan patung dewa perang Cina yang nyata-nyata tidak berijin tersebut. Apakah akan dibongkar atau sebaliknya Pemkab akan menyelesaikan administrasi soal perijinan pembangunan situs kebudayaan yang “katanya” akan menjadi ikon Tuban untuk menyedot wisatawan berkunjung di daerah yang dikenal sebagai “Bumi Wali” tersebut.

Seperti diketahui, tinggi patung dewa perang cina tersebut mencapai 30,4 meter dan merupakan salah satu situs kebudayaan berupa patung terbesar se-Asia Tenggara. Begitu besarnya, bangunan ini mengalahkan patung bersejarah Jenderal Sudirman yang hanya dibangun dengan tinggi mencapai 12 meter saja.

Pembangunan patung dewa perang Cina ini diinisiasi oleh Pemilik Klenteng, Alim Sugiantoro dan tidak mengantongi ijin resmi bangunan dari Pemkab Tuban. Lantaran tak memiliki ijin resmi bangunan, maka patung panglima kebanggaan orang-orang Tiongkok itu terancam dirobohkan.

Hal ini sebagaimana diungkapkan Ketua DPRD Tuban H. Miyadi, Selasa (1/8/2017) saat dikonfirmasi Nusantara.news. “Sejauh ini pendirian patung itu tidak ada ijin dari Pemkab Tuban, sehingga masih ilegal. Selanjutnya kami akan melakukan rapat kembali dan menunggu keputusan dari Bupati Tuban yang dalam hal ini sebagai pemegang otoritas tertinggi di Tuban,” ungkapnya.

Sementara itu, kekecewaan juga disampaikan Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein. Ia mengaku pernah melarang proses pembangunan patung karena belum melengkapi dokumen pendirian. “Kita sudah sempat melarang dan meminta proses bangunan itu dihentikan, tetapi masih diteruskan bangun oleh pengurus Klenteng. Kita akan memberikan sanksi tegas buat pengurus,” jelasnya.

Senada Wakil Ketua komisi A DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, SH menyatakan tindakan Klenteng yang tidak menggubris semua aturan dan Peraturan Daerah terkait ijin mendirikan bangunan. Karena dinilai telah sengaja tak mengindahkan teguran pemkab Tuban, dalam waktu dekat ini anggota komisi A DPRD Tuban akan melakukan kunjungan kerja di Klenteng Tuban.

“Jika benar-benar sudah melakukan pelanggaran Perda, tidak menutup kemungkinan bangunan tersebut terancam dibongkar karena sudah dianggap ilegal. Dan dalam hal ini kami akan bertindak tegas, agar kejadian serupa tidak terulang kembali, serta melakukan pendidikan kepada masyarakat agar semua harus mencerminkan penegakan aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Politisi asal PDIP ini juga menyatakan setelah nanti dilakukan kunjungan, hasil kunjungan kerja dewan akan disampaikan kepada eksekutif. Terkait sanksi atas bangunan itu menunggu kebijakan dari pihak eksekutif.

“Sanksi rekomendasi terkait berdirinya bangunan itu menunggu sikap dari Bupati, apakah nanti bangunan di robohkan atau yang lainnya. Itu menunggu kebijakan eksekutif,” pungkasnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here