Patung Konco, Buah Simalakama Pemkab Tuban

0
291
Patung Dewa Perang Cina Kongco Kwan Sing Tee Koen yang kini ditutup kain putih

Nusantara.news, Surabaya – Bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk atau berbhineka mempunyai keanekaragaman hubungan sosial antar suku, antar bahasa bahkan antar agama. Keanekaragaman suku, bahasa, adat istiadat dan agama tersebut merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima sebagai kekayaan bangsa.

Polemik berdirinya Patung Dewa Perang Cina Konco Kwan Sing Tee Koen kini semakin bias saja. Jika semua stake holder paham inti permasalahannya pasti tidak akan menimbulkan spekulasi yang lebih dalam lagi, apalagi dikaitkan dengan soal ke-Bhinekaan dan ke-majemukan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama dan ras.

Jika dikaji inti permasalahan yang sebenarnya adalah soal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sampai kini belum dikantongi oleh pihak Kelenteng Kwan Sing Bio, Tuban Jawa Timur. Mengapa hal ini disoal? Sederhana sekali, jika kita mengacu pada asas hukum, bahwa setiap bangunan harus dilampiri oleh IMB sebagai salah satu bukti taat pada perturan dan produk hukum yan berlaku di daerah kita masing-masing.

Soal Patung, Bukti Lemahnya Produk Hukum di Tuban
Ridwan Hisyam Anggota Komisi X DPR RI bidang kebudayaan saat dikonfirmasi Nusantara.news mengungkapkan bahwa setiap bangunan entah itu hotel, rumah, ruko bahkan patung yang tingginya mencapai 30,4 meter harus mempunyai surat IMB. Jadi jelas bahwa permasalahan Patung Dewa Cina ini berkaitan dengan produk hukum, jadi jangan mencampuradukan dengan budaya, ras maupun agama karena akan salah kaprah.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Mas Tatok ini juga menuturkan bahwa selain mengantongi IMB, pendirian patung tersebut harus ada persetujuan dari tetangga kanan – kini karena ukuran patung tersebut sangat tinggi dan bisa menggangu kondisi sekeliling. Sayang, Ketua MPR RI kecolongan dengan situasi tersebut sehingga meresmikan patung yang katanya “ilegal” karena tidak mengantongi IMB.

Terkait dengan budaya, Tatok menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang welcome dan tidak tertutup terhadap segala budaya yang masuk ke Indonesia karena sudah diatur dalam UUD 1945. Namun, kita juga harus bisa mempertahankan budaya-budaya lokal agar tidak tergerus oleh kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia, sehingga dalam proses yang panjang itu terjadi akulturasi budaya yang akhirnya sekarang menjadi budaya Indonesia.

“Soal patung yang kini jadi polemik dan ramai diperdebatkan di media sosial bahkan sempat menjadi perbincangan panas, itu tugas dari pemerintah setempat dalam hal ini Kabupaten Tuban untuk memberikan pendidikan kepada masyarakatnya soal patung itu adalah produk hukum dalam hal ijin mendirikan bangunan. Dan ingat jangan dicampur adukan dengan kebudayaan, agama atau ras, kalau itu terjadi namanya cari goro-goro,” ungkapnya Selasa (9/8/2017).

Nah, jika dikaitkan dengan kebudayaan maka adanya patung dewa cina itu merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia, karena Indonesia mengenal yang namanya seni pahat, seni ukir, seni lukis dan seni patung. Namun jika adanya patung dewa perang tersebut seharusnya Pemkab Tuban membuat suatu kajian terlebih dahulu bersama dengan pihak pendiri, apakah bisa diterima atau tidak oleh masyarakat setempat? Jangan sudah ada bangunannya baru dilakukan kajian yang mendalam.

“Pemkab Tuban dalam hal ini kecolongan karena berdirinya patung yang tingginya 30,4 meter tanpa ada IMB an izin gangguan. Mosok patung sebesar itu Pemkab tidak tahu izinnya beres atau tidak? Jika tidak memenuhi perizinan mestinya Bupati menyerukan kepada aparat atau pihak Klenteng untuk menghentikan kegiatan terlebih dahulu menunggu sampai dengan soal IMB beres,” tambahnya.

Tatok juga menyarankan  semua aparatur negara harus patuh kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Jika soal izin mendirikan bangunan tidak beres pemerintah akan tebang pilih, jangan tumpul ke atas dan runcing ke bawah karena di belakang ada kekuatan modal besar. Jadi soal polemik patung ini jangan sampai melebar yang bisa menimbulkan isu-isu politik atau suku, agama dan ras.

“Nah, jika sudah ribet begini seharusnya Pemkab setempat turun tangan bagaimana menenangkan massa yang sudah tidak nyaman dengan adanya patung tersebut. Biar bagaimanapun, jika kita berpikir positif, Pemkab Tuban seharusnya juga berterima kasih kepada investor yang membangun patung tersebut untuk dijadikan situs kebudayaan dan akan meningkatkan pariwisata di Tuban. Dengan adanya patung tersebut mungkin bisa menggerakan sektor ekonomi dan menumbuhkan UMKM juga,” sarannya.

Mengenai demo masyarakat yang tidak menghendaki adanya patung tersebut, Tatok mengingatkan bahwa para pendemo jangan mengkaitkan dengan soal perbedaan budaya atau agama. “Jadi kalau demo sebaiknya menyoal soal hukum atau IMB yang sampai ini katanya belum diturunkan oleh Pemkab Tuban, saya tidak setuju kalau dikaitkan dengan agama, ras atau soal kebudayaan,” pungkas Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang Undang Kebudayaan RI ini.

Ketua MPR RI Resmikan Patung Konco
Sementara itu Agus Maimun DPRD Provinsi Jatim asal PAN dari Dapil Bojonegoro – Tuban, Selasa, (8/8/2017), menyatakan, keberadaan patung tersebut yang sudah menimbulkan polemik harus dipikirkan dengan sikap yang jernih. Menurutnya, agar masyarakat tidak gagap dalam menjelaskan tentang polemik patung yang berada di Klenteng, apalagi yang meresmikan adalah Ketua MPR sekaligus tokoh politik Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.

“Harus digarisbawahi, izin mendirikan patung, berapa tinggi dan besarnya bukan wewenang Ketua MPR. Pak Zulkifli hanya datang dalam rangkaian acara Peringatan ulang tahun bukan mengizinkan patung. Kewajiban Ketua MPR adalah menjaga kebhinekaan, merawat keberagaman dan mengayomi semua golongan, termasuk kelompok Tionghoa Tuban. Kita semua adalah saudara,” jelas Agus menirukan pernyataan Ketua MPR kepada Nusantara.news.

Selain itu, Agus Maimun, menjelaskan masyarakat Kabupaten Tuban sejauh ini tidak pernah mempermasalahkan keberadaan patung tersebut. Karena lokasi patung itu berada di dalam Klenteng yang posisinya tidak kelihatan dari luar Klenteng.

“Pemerintah beserta ormas, seperti NU, Muhammmadiyah dan lainnya juga diundang dalam acara tersebut dan hadir langsung di acara itu. Karena memang jalinan hubungan masyarakat lokal dengan Klenteng sudah terjalin ratusan tahun,” tambah Agus Maimun.

Sementara itu, Vinsensius Awey politisi Partai Nasdem Surabaya dalam postingannya di media sosial sangat menyayangkan aksi demo itu bisa terjadi. Karena menurutnya, keberadaan patung yang kini menjadi ikon wisata di Tuban itu justru menunjukkan miniatur Bhineka Tunggal Ika.

“Bagaimanapun seluruh Indonesia mengetahui, kehidupan umat beragama masyarakat Tuban selama ini adalah miniatur Bhineka Tunggal Ika. Dengan kejadian seperti ini, Indonesia sungguh sedang sakit dalam merajut harmonisasi keberagaman,” ucapnya, Selasa (8/8/2017).

Oleh karenanya, anggota Komisi C DPRD Surabaya ini berharap agar Pemkab Tuban bisa mengambil langkah yang bijaksana dalam menanggapi persoalan ini, agar bisa mengayomi semua umat beragama, sekaligus terhindar dari potensi perpecahan umat. Awey berpendapat, politisasi isu SARA semakin menambah rasa kebencian dan kecurigaan satu pemeluk ddengan pemeluk agama dan kepercayaan lainnya.

“Ironinya, malah dilakukan penutupan kain di patung itu, ini kan semakin menunjukan tergerusnya rasa kebersamaan kita. Isu isu primodialisme dan SARA semakin mudah menjadi rujukan dalam menyikapi realitas sosial yang semakin kompleks. Seperti yang kita ketahui,  Indonesia itu sangat majemuk,” tandasnya.

Dan celakanya, lanjut Awey, ternyata penguasa daerah juga mudah terpengaruh oleh emosi sektarian, sentimen agama, sentimen dari kelompok yang menginginkan Indonesia terpecah belah. Akhirnya, mengambil kebijakan populer yang tidak berlandaskan keguyuban dan keharmonisasian dalam keberagaman maka masyarakat Tuban akan menghadapi problem sosial. “Kalau ini dibiarkan dan diteruskan, bangsa dan negara kita juga akan terancam mengalami hal yang sama,” keluhnya.

Kepada Pemkab Tuban, Awey juga melontarkan pertanyaan yang bernada politis. Yakni, Apakah pantas patung sosok yang mereka teladani lantas ditutupi ddengan kain putih, hanya karena desakan?

“Itu kan merupakan keyakinan mereka. Bukankah Negara menjamin kebebasan beragama, maka sebaiknya semua pihak menghormati keyakinan yang mereka anut, dengan cara mengedepankan rasa toleransi,” bebernya.

Kini Awey menilai, jika pemerintah daerah Tuban tidak bisa hadir secara objektif dalam menciptakan harmonisasi masyarakat Tuban yang selama ini terkenal dengan keguyubannya. “Maka Pemkab Tuban telah mempertontonkan sikap yang bernuansa merusak sendi-sendi harmonisasi kehidupan umat beragama di wilayah Tuban,” pungkasnya.

Pemkab Tuban Kecolongan
Hidup Segan Mati pun Tak Mau. Itulah kata-kata yang pas untuk menggambarkan kondisi internal Pemkab Tuban saat ini. Polemik keberadaan patung Konco bagai buah simalakama bagi Pemkab Tuban, mengapa? Bagaiman tidak, hendak merobohkan patung Dewa Perang Cina Kongco Kwan Sing Tee Koen nggak berani takut didemo warga.

Demo LSM robohkan Patung Dewa Perang Cina Kongco Kwan Sing Tee Koen

Sementara mau memberikan izin terkait mendirikan bangunan juga nggak berani juga, karena apa? Sejak awal pendirian patung masih menyisakan permasalahan administrasi yang sampai kini belum kelar dan mewajibakn Pemkab Tuban tidak mengeluarkan izin karena harus patuh dengan produk hukum.

Nah, untuk menutupi rasa bersalah karena dianggap kecolongan dengan adanya bangunan yang tingginya mencapai 30,4 meter dan tak berijin, lantas, yang bisa dilakukan oleh Pemkab Tuban dengan memberikan kondom (penutup) Patung Dewa Perang Cina Kongco Kwan Sing Tee Koen dengan kain putih sepanjang 1.200 meter. Menurut Kepala Badan Kesbangpol Pemkab Tuban Hari Sunarno mengatakan IMB belum bisa dikeluarkan karena masih ada masalah hukum pada kepengurusan kelenteng lama dan baru.

“Pengurus kelenteng lama masih mengajukan kasasi terkait kasus gugatan perdata kepengurusan kelenteng setempat. Masalah gugatannya, saya kurang tahu pasti. Ya, pemkab belum bisa mengeluarkan IMB yang diajukan pengurus kelenteng baru terkait pembangunan patung. Pemkab juga belum bisa mengeluarkan IMB pendirian patung Dewa Perang Kongco dalam waktu dekat ini,” kata dia.

Sebenarnya, pengurusan IMB sudah diajukan April 2016 lalu, namun banyak kendala yang harus diselesaikan. Nah, untuk sementara atas masukan dari Bupati Tuban Fatkhul Huda dan permintaan pengurus Klenteng patung tersebut ditutup kain putih untuk menenangkan kondisi penolakan yang marak melalui media sosial. “Patung sudah tertutup kain putih Sabtu (6/8/2017) lalu. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga menyarankan patung ditutup,” ujar dia.

Seperti diketahui, patung tertinggi se-Asia Tenggara yang masuk catatan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) diresmikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan pada 17 Juli 2017. Di pondasi patung tertulis patung sumbangan keluarga Hindarto Lie Suk Chen Surabaya. Sedangkan di  bawahnya tertulis design by (Koh Po) Hadi Purnomo dan Ir Djuli Kurniawan.

Lantas bagaimana nasib patung tersebut, apakah akan dirobohkan atau tetap dibiarkan tegak berdiri meski menimbulkan polemik?[]

 

 

 

 

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here