PBB Bakal Jatuhkan Sanksi Baru, Ada Indikasi Perang Korea Makin Dekat

0
219

Nusantara.news – Dewan Keamanan PBB bakal segera menjatuhkan sanksi baru yang lebih berat terhadap Korea Utara setelah negara itu kembali melakukan uji coba rudal balistik pada Minggu 21 Mei lalu. China, sekutu utama perdagangan Korea Utara mendukung penjatuhan sanksi tersebut, namun mendesak agar perundingan dengan Korea Utara segera dilakukan.

Sebelumnya, Amerika Serikat dan China telah membicarakan sanksi baru sebelum melibatkan 13 anggota Dewan Keamanan PBB lainnya. Pemerintahan Donald Trump telah secara agresif menekan China untuk mengendalikan Korea Utara.

Sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (24/5), ketika ditanya pada hari Selasa kemarin, apakah Beijing sedang melakukan pembicaraan dengan Washington tentang sanksi baru bagi Korea Utara, Duta Besar China Liu Jieyi mengatakan, “Terserah dewan untuk memutuskan apa yang harus kita lakukan dalam situasi sekarang ini. Kami bekerja sama dengan anggota lainnya.”

Liu berbicara setelah pertemuan tertutup DK PBB mengenai uji coba rudal terbaru Korea Utara beberapa hari yang lalu. Lebih-lebih, Pyongyang telah mengkalim, pihaknya telah meluncurkan rudal balistik jarak menengah yang diinginkan, dan sekarang bisa diproduksi secara massal. Namun demikian, para pejabat AS meragukan klaim itu.

DK PBB menjatuhkan sanksi yang pertama bagi Pyongyang pada tahun 2006 dan terus melakukan langkah-langkah untuk menanggapi serangkaian uji coba senjata nuklir oleh Korea Utara yang terus membandel itu.

“Penting untuk menerapkan resolusi Dewan Keamanan secara komprehensif,” kata Liu. “Kita juga harus berupaya mengurangi ketegangan, dan mencoba mencapai denuklirisasi melalui dialog,” tegasnya.

Duta Besar Inggris untuk PBB Matthew Rycroft dan Duta Besar PBB Francois Delattre juga mengatakan pada Selasa lalu, mereka mendukung penguatan sanksi PBB terhadap Korea Utara.

Sementara itu, pendiri Geopolitik Futures, George Friedman, justru meramalkan perang Korea semakin dekat. Menurutnya, ada indikasi bahwa AS saat ini tengah mempersiapkan serangan ke Korea Utara.

Berbicara di hadapan Konferensi Investasi Strategis 2017 di Orlando pada Senin (22/5) yang lalu, Friedman mengatakan, walaupun AS tidak mungkin bertindak sebelum Presiden Trump kembali ke AS pada akhir pekan, tindakan Korea Utara (uji coba rudal terakhir) tampaknya telah memicu AS untuk untuk memulai sebuah serangan.

Menurut Friedman, sebagaimana dilansir Business Insider permusuhan antara keduanya (AS dan Korea Utara) telah meningkat ke titik dimana perang tidak dapat dielakkan.

Friedman juga mengungkap bahwa pada tanggal 20 Mei kapal induk USS Carl Vinson telah bergabung dengan USS Ronald Reagan di semenanjung Korea. Selain itu, lebih dari 100 pesawat F16 melakukan latihan sehari-hari di kawasan tersebut. Pesawat F35 juga telah dikirim ke kawasa itu, dan perwakilan pemerintah AS dalam waktu dekat akan memberikan briefing kepada pangkalan militer AS di Guam tentang pertahanan sipil, terorisme, dan Korea pada 31 Mei mendatang. Semua perkembangan ini menurut Friedman merupakan indikasi peningkatan menuju konflik.

Upaya meredam ketegangan sebetulnya sudah diupayakan, awal bulan lalu Presiden AS Donald Trump menyatakan dia bersedia bertemu dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-Un, untuk melakukan diplomasi secara langsung.

Trump mengatakan, dia akan merasa terhormat untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-Un, di bawah kondisi yang benar.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa Korea Utara harus menghentikan semua aktivitas ilegal dan perilaku agresifnya di kawasan itu.

Amerika Serikat juga telah meminta semua negara untuk memutuskan atau menurunkan hubungan diplomatik dan komersial dengan Korea Utara.

Namun begitu, layanan feri mingguan antara Korea Utara dan Rusia telah dimulai pada minggu lalu. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa (23/5) mengatakan, mempertahankan layanan feri tersebut, dan menuding upaya AS meningkatkan sanksi terhadap Pyongyang telah menimbulkan reaksi keras dan penolakan dari Rusia, karena merupakan praktik sewenang-wenang yang melanggar hukum secara serius, bukan saja bagi Korea Utara tapi juga bagi Rusia.

Amerika Serikat telah meminta penjatuhan sanksi baru bagi Korea Utara bulan lalu, ketika Menteri Luar Negeri Rex Tillerson memimpin sebuah diskusi dengan Dewan Keamanan PBB. Negosiasi untuk hukuman tambahan biasanya memakan waktu beberapa minggu, namun dua uji coba rudal Korea Utara yang dilakukan baru-baru ini dapat mendorong PBB bergerak lebih cepat.

Korea Utara telah mengembangkan program senjata nuklir dan balistiknya meskipun telah mendapat sanksi internasional yang berat. China diduga membantu Korea Utara dengan menghindari larangan impor dan tindakan lain yang dimaksudkan membantu program tersebut.

Tambahan sanksi bagi Korea Utara belum diketahui secara rinci, namun Tillerson dan pejabat AS lainnya telah memperingatkan bahwa negara-negara yang membantu Korea Utara juga dapat dikenai sanksi.

“Dalam pandangan kami, provokasi yang terus meningkat oleh rezim Korea Utara harus diimbangi dengan ketegasan yang ditingkatkan oleh Dewan Keamanan,” kata Duta Besar Prancis PBB Francois Delattre, Senin lalu.

“Itu sebabnya kami berharap Dewan Keamanan dapat bergerak lebih maju dalam penerapan sanksi, tidak saja untuk sisi Korea Utara, tapi juga pengenaan sanksi di sisi lain (negara terkait). Kita perlu keduanya,” kata Delattre.

Korea Utara sendiri tampaknya acuh tak acuh dengan sejumlah sanksi yang dijatuhkan PBB. Korea Utara meyakini bahwa pengembangan nuklir yang dilakukan semata-mata untuk mempertahankan kedaulatan negaranya dan sebagai antisipasi dari invasi negara lain seperti Amerika Serikat yang jelas-jelas memiliki senjata nuklir berbahaya.

Sejak tahun 2006 Korea Utara telah mendapatkan sanksi dari dunia internasional, diantaranya berupa sebagai berikut:

Moneter: Korea Utara dilarang membuka cabang bank di luar negeri. PBB juga melarang anggotanya mengoperasikan institusi keuangan untuk kepentingan Korea Utara. PBB meminta negara anggota mengusir siapapun yang bekerja untuk kepentingan keuangan rezim komunis itu.

Pelayaran: PBB memerintahkan negara anggota untuk melakukan registrasi ulang semua kapal barang yang dimiliki, dioperasikan atau diawaki orang yang berada di bawah perintah Pyongyang. Kapal-kapal Korea Utara juga dilarang menggunakan bendera negara lain untuk menghindari sanksi.

Penerbangan: Air Koryo, maskapai nasional Korea Utara dilarang terbang ke Uni Eropa dengan alasan standar keamanan penerbangan. AS juga melarang warganya melakukan bisnis dengan maskapai ini. Air Koryo terutama melayani jalur domestik dan jalur luar negeri ke China serta Rusia.

Bahan Bakar: Sanksi PBB melarang penjualan bahan bakar pesawat terbang, jet dan roket ke Korea Utara. Namun begitu, penjualan minyak mentah dan sejenisnya masih diizinkan. Korea Utara juga memproduksi mobil sendiri dengan merk Pyeonghwa.

Batubara: Korea Utara menjalin bisnis ekspor batubara dengan China. Tapi mulai bulan Februari lalu, China membatasi impor tersebut. Dengan persyaratan ketat, Pyongyang diizinkan mengekspor 7,5 juta ton batubara ke China senila 374 juta Euro. Salah satu pembelinya adalah Liaoning Greenland Energy Coal Co. di Dandong, kota perbatasan China dengan Korea Utara.

Rekening Bank dan Properti: Sanksi PBB membatasi hanya satu rekening bank bagi setiap diplomat Korea Utara di luar negeri. Korea Utara juga dilarang memiliki properti apapun di luar negeri selain gedung kedutaan atau konsulatnya.

Latihan Militer: PBB melarang lembaga keamanan negara anggotanya mengirim pelatih untuk mendidik militer, polisi atau unit paramiliter Korea Utara. PBB hanya mengizinkan pertukaran tenaga medis tapi hanya memperbolehkan asistensi teknik dan nilai keilmuan.

Patung: PBB juga melarang penjualan patung dari Korea Utara, khususnya patung para pemimpin rezim dari dinasti Kim. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here