PBNU Harus Jaga Kiai Tidak Terseret Politik Praktis

0
378
Nahdlatoel Oelama 1926

Nusantara.news, Surabaya – Tahun depan, tepatnya Juni 2018 Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim digelar. Hiruk-pikuk, saling klaim dan dimungkinkan saling ‘menjatuhkan’ silih berganti terus terjadi. Disadari atau tidak, banyak kiai yang ‘terseret’ dalam kompetisi serta dukung-mendukung di pemilihan kepala daerah di provinsi yang penduduknya sekitar 39 juta jiwa ini. Kubu yang satu dengan kubu lainnya terus saling lempar. Tak jarang lontaran kebencian juga ikut menjadi bumbu penyedap, mengklaim kelompoknya paling baik, benar dan layak diikuti tentu saja untuk mengegolkan jagonya menuju kemenangan.

Kekawatiran muncul dari sejumlah pihak, terkait ancaman keutuhan organisasi juga rumah besar yang menaungi umat Islam, yakni Nahdlatul Ulama (NU). Tak sedikit pula pihak yang mengaku resah dan menyayangkan sejumlah kiai ikut ‘bermain’ yang dimungkinkan terpecah, terpeleset dalam jurang permusuhan, lantaran beda jago, kemudian saling hujat.

Saifullah Yusuf – Khofifah Indar Parawansa

Suguhan atraksi dan perilaku sejumlah kiai, dinilai sudah jauh apalagi terlibat aktif dalam proses Pilgub Jatim. Tak sepatutnya itu terus dilakukan, alasannya kiai sebagai tuntunan dan penjaga moral umat.

Terkait itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo, menilai fenomena anomali politik dan demokrasi yang melibatkan tokoh agama atau kiai memang kerap terjadi sejak reformasi bergulir. Itu, tidak hanya di Jatim tetapi hampir merata terjadi di seluruh Indonesia.

Suko Widodo

“Ini akibat dari praktik penyelenggaraan Pilkada, khususnya soal rekomendasi calon dari partai politik yang hanya memberikan cek kosong kepada rakyat. Ketika parpol gagal melakukan pendidikan politik menyiapkan kaderisasi justru mereka meminjam tangan ormas atau pihak lain, dan menjadikan mereka sebagai robot politik,” urai Suko Widodo, Kamis (9/11/2017).

Sosok kiai sebagai panutan, penjaga moralitas dan kultural justru terseret atau sengaja diseret untuk terlibat langsung dalam politik praktis. Padahal, posisi kiai sebenarnya lebih tinggi daripada KPU, Bawaslu maupun partai politik.

“Pelibatan kiai dalam politik praktis itu mendegradasi marwah kiai sebagai pusat moralitas,” tegas Suko.

Baca Juga: Pilgub Jatim dan Gerakan Kembali ke Khittah 1926

Untuk kepentingan Pilkada, lanjut Sukowidodo sejatinya merupakan adu gagasan atau ide cerdas untuk menuju dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bukan adu kekuatan.

“Kalau antar kiai pendukung salah satu cagub adu kekuatan dialektika. Itu sama dengan pepatah “Gajah Bertarung, Pelanduk Mati di Tengah-tengah. Artinya, rakyat atau santri bisa jadi korban kalau kiai saling bertempur,” sindirnya.

Partai Politik Harus Bertanggungjawab

Partai politik harus bertanggungjawab, sebab urusan Pilkada sebenarnya menjadi ranah parpol. Kalau sampai urusan Pilkada diambil alih oleh kiai atau pihak-pihak lain, itu akan semakin menguatkan image buruk terhadap partai politik dan cara berpolitik.

“Parpol harus bisa meluruskan kembali marwah politik untuk kesejahteraan masyarakat,” sarannya.

Sukowidodo juga berharap keberadaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai lembaga tertinggi wadah bernaungnya para kiai-kiai NU tersebut untuk bersikap netral. Bersama-sama dan punya kewajiban untuk menjaga proses dan jalannya demokrasi agar berjalan baik, meski melibatkan kader-kader NU.

Kalau PBNU tidak bisa netral, maka terjadi ancaman besar terhadap kesucian Khittah NU. Dia menilai, melalui Khittahnya, NU sudah berada di jalan yang sunyi dan penuh ketenangan. Namun, karena terlibat kepentingan subyektif sehingga jalannya menjadi hiruk-pikuk.

Kembali ke Khittah NU

Mochtar W Oetomo

Lainnya, pengamat politik dari Universitas Trunojoyo (Unijoyo), Bangkalan, Madura, Mochtar W Oetomo menambahkan, PBNU harus tegas dan menjalankan kebijaksanaan struktural dengan melakukan konsolidasi kembali ke Khittah NU. Agar tak terlibat proses teknis politis jika tidak, maka NU akan rugi sendiri karena tidak mustahil akan mulai ditinggalkan oleh umatnya.

Kebijaksanaan kultural NU dengan melakukan rembukan atau sowan meminta pendapat atau petunjuk ulama yang lebih dituakan juga mulai ditinggalkan kiai-kiai NU.

“Mungkin ini akibat sudah tidak adanya punjer kiai di Jatim, seperti di Jateng yang masih ada Mbah Mun, atau Gus Mus,” urai Mochtar.

Baca Juga: Mengukur Peluang Poros Baru di Pilgub Jatim

Menurut Mochtar, kiai harusnya tetap menjadi simbol kultural dan sebagai penjaga moral, penyeimbang di masyarakat. Bukan sebaliknya, secara vulgar terlibat dalam dukung mendukung, apalagi caci-maki. Itu justru akan menggerus kewibawaan kiai, bahkan bisa menimbulkan konflik yang akan merembet ke masyarakat penganutnya di bawah, sangat berbahaya.

Publik akan kehilangan sandaran norma atau kultural. Kalau sudah begitu, kepada siapa lagi (umat) mencari sandaran? Jika terus terjadi dan tidak ada kesadaran untuk mengakhiri, ancamannya merusak ekosistem sosial politik, khususnya di Jatim.

Tak hanya kepada kiai, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) itu juga melontarkan kritik kepada partai politik. Karena, secara langsung atau tidak langsung menyeret ulama dalam proses teknis berpolitik. Dan itu merupakan bentuk tidak independennya partai politik.

“Parpol jangan tinggal gelanggang colong playu. Karena mereka ikut serta menciptakan iklim sosial politik yang tak sehat di Jatim,” tegasnya.

Kebuntuan, partai politik yang harus bertanggung jawab menyediakan calon kepala daerah yang representatif mengakibatkan mereka ambil jalan pintas meminjam tangan kiai untuk menyediakan calon kepala daerah.

Menurutnya itu tidak baik dan tidak sehat. “Karena seharusnya kiai ditempatkan sebagai penjaga kultur. Parpol cukup minta restu atau sowan saat menghadapi Pilkada,” pungkasnya.

Manuver dan Saling Jegal

Mencermati berbagai pemberitaan, masing-masing kubu sepertinya tak tabu menyampaikan kritik termasuk lontaran kebencian. Mengarahkan dukung mendukung, juga mengarahkan ke sebuah pilihan. Sepertinya azas demokrasi, kebebasan menentukan pilihan menjadi barang usang yang tak dipakai lagi.

Misalnya, pemberitaan adanya desakan dari Forum Kiai Kampung Jatim , agar Khofifah Indar Parawansa jelang Pilgub Jatim, untuk mundur sebagai Ketua Muslimat NU dan menanggalkan jabatan sebagai Menteri Sosial di pemerintahan.

“Namanya juga manusia, tidak bisa luput dari khilaf. Kami takut ada anggaran negara yang ikut masuk untuk kegiatan kampanye, karena itu nasihat kami agar Khofifah segera turun dari Kemensos,” kata Ketua Forum Kiai Kampung Jawa Timur, Fahrur Rozi di sebuah kesempatan di Surabaya, Senin (23/10/2017).

Tak hanya turun dari jabatan menteri, Khofifah juga diminta untuk menanggalkan jabatan sebagai Ketua Umum Muslimat NU. “Karena dari dulu NU tidak boleh terlibat dalam politik praktis,” ucap Fahrur Rozi, lagi.

Uniknya, meski menyebut NU tidak boleh terlibat dalam politik praktis, justru dirinya juga menceburkan diri dan berkutat dengan politik praktis, dengan terus menyuarakan dukungan ke pasangan Saifullah Yusuf-Abdullah Azwar Anas, yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menimpali itu, Ketua Gerakan Kembali ke Khittah Nahdlatul Ulama (NU) 1926, KH Mahfud MN menegaskan kiai di Jatim akan total mengawasi jalannya proses Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim, 2018. Juga proses dan jalannya pesta demokrasi tanpa keberpihakan serta dukung mendukung apalagi sampai mencederai Khittah NU.

Soal desakan Khofifah harus mundur, baik dari Menteri Sosial dan Ketua PP Muslimat, KH Mahfud menegaskan tidak ada aturannya soal itu.

“Tidak ada aturannya soal itu, kalau mundur semua harus mundur, kenapa kok hanya Khofifah yang disuruh mundur, lucu itu,” tegasnya.
Soal azas manfaat, dia mengurai memang ada azas manfaat yang lebih besar yakni, untuk kemaslahatan masyarakat Jatim khususnya menjaring pemimpin yang amanah.

“Soal azas manfaat, Khofifah memang bermanfaat dengan jabatannya (Menteri Sosial RI). Tetapi dan akan lebih bermanfaat kalau Khofifah memimpin di Jatim, dan yang pasti, kita semua akan turun untuk ikut mengawal dan mendukung proses itu. Tidak terikat struktur tetapi kita mengajak semua masyarakat di Jatim untuk mengawal (Pilgub Jatim),” tegasnya.

Baca Juga: Poros Tengah Usung Calon di Pilgub Jatim 2018

KH Mahfud menambahkan, para kiai di Jatim terpanggil dan bertanggung jawab lahirnya pemimpin amanah, jujur, adil, berjuang tanpa keberpihakan dan mengedepankan kemaslahatan. Itu alasan mereka, para kiai di Jatim ‘turun gunung’ mengawal Pilgub Jatim.

Sementara, Sekretaris PW Muslimat NU Jatim, Hj Mariyam Baharuddin diminta menanggapi itu, hanya tersenyum. Dia mengaku geli dengan munculnya desakan dari pihak yang mengaku ‘bu nyai kampung’ dan meminta Khofifah Indar Parawansa mundur dari Ketua Umum PP Muslimat NU.

“Coba mereka ditanya di bab, pasal dan ayat berapa (AD/ART Muslimat NU) seseorang harus mundur dari pengurus Muslimat NU. Pasti nggak bisa menjawab! Kalau aturan saja nggak tahu kok nyuruh mundur,” ujar Hj Mariyam.

Apalagi, hanya Khofifah yang diminta mundur, sementara Saifullah Yusuf tidak perlu mundur dari jabatan Wakil Gubernur Jatim juga ketua PBNU. “itu kan aneh, ada apa?,” teganya.

Masih kata Mariyam, kalau soal aturan saja tidak memahami apalagi jika ditanya soal hak konstitusi warga negara yang bebas berkumpul dan berserikat,

“Mereka tambah bingung,” ucapnya, sambil senyum pertanda geli.

Menurut Mariyam, seseorang dapat diberhentikan menjadi pengurus jika terbukti melanggar AD/ART. Itu pun melalui proses, tidak dengan secara tiba-tiba, karena beda kepentingan kemudian harus mundur dari jabatan. Menurutnya, di Muslimat NU menjadi anggota seumur hidup boleh dan dijamin hak-haknya.

“Jangankan yang hidup, anggota Muslimat yang sudah wafat saja masih punya hak. Buktinya setiap malam Jumat dapat kiriman Al-Fatihah dan Tahlil oleh anggota yang masih hidup,” pungkasnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here