PDIP Selepas Megawati: Ujian Bagi Elektabilitas dan Eksistensi

0
271

Nusantara.news, Jakarta – Pernyataan Megawati yang ingin pensiun dari jabatan Ketua Umum PDIP yang dipimpinnya selama 24 tahun (1993 – 2017) menimbulkan berbagai spekulasi, baik dari internal maupun eksternal partai. Megawati mengeluarkan pernyataan tersebut saat memberi arahan dalam HUT ke-17 Banteng Muda Indonesia (BMI) di Menteng, Jakarta, akhir Maret lalu.

Tidak jelas, apakah ucapan puteri Bung Karno ini sekadar lips service atau sungguhan karena melihat pentingnya regenerasi di tubuh partai moncong putih tersebut. Namun terlepas dari itu, sejumlah nama disebut-sebut layak menggantian posisi Megawati jika ia “lengser keprabon”.

Nama-nama yang muncul itu di antaranya, Prsiden Joko Widodo, Gubernur Jawa Tegah Ganjar Pranowo, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, dan Sekjen PDIP Hasto Krsitiyanto. Tapi, Hasto menepis rumor itu dan menegaskan bahwa penerus tahta PDIP harus trah Soekarno. Ucapan ini sebenarnya secara implisit merujuk pada trah Soekarno dari keturunan Megawati, darah sang ketua umum.

Jika ditilik dari trah langsung Megawati, maka antara Puan Maharani dan Prananda Prabowo-lah yang bisa jadi akan diserahi pucuk kepemimpinan partai. Tapi apakah Puan dan Prananda memiliki kapasitas sekelas ibunya yang dikenal punya insting politik dan pengalaman yang mumpuni? Hingga sejauh ini, ketokohan keduanya masih belum cukup memadai. Apalagi secara pengaruh, PDIP sepertinya masih akan tetap bergantung pada wibawa Megawati, utamanya dalam menjaga elektabilitas partai dan loyalitas pendukungnya.

Untuk ukuran PDIP, wibawa politik itu menjadi sangat penting mengingat partai ini sejak kelahirannya bertumpu pada kekuatan figur. Embel-embel “Soekarnoputri/putra” yang disematkan di belakang nama Megawati dan penerusnya nanti, dipandang sebagai perekat emosi, kesadaran, dan motif bagi para pendukungnya. Tentu saja, mesin politik dan kepiawaian Megawati menjadi satu faktor lainnya yang menempatkan partai ini merajai pemerintahan.

Tidak bisa dipungkiri, jika Megawati adalah politisi perempuan paling tangguh dalam pertarungan politik Indonesia. Dia bukan saja dipandang mewarisi kharisma Soekarno, tetapi juga merangkak dalam represi, naik lalu diturunkan ‘paksa’ dari jabatan ketua partai oleh Orde Baru. Kemudian di awal era reformasi, dia menjadi wakil presiden, lalu Presiden, dan kini memimpin partai setelah melewati masa-masa sulit. Kepemimpinannya sebagai ketua umum partai yang begitu panjang di PDIP seolah sulit untuk dilawan.

Usaha “melawan” Megawati di era reformasi bukan tidak ada yang melakukan. Sekurang-kurangnya, Roy BB Janis dan Laksamana Sukardi (Partai Demokrasi Indonesia Pembaharuan), Eros Djarot (Partai Nasional Banteng Kemerdekaan), dan  kelompok Dimyati Hartono. Mereka adalah kader yang melawan dominasi. Namun, agaknya, usaha menantang Megawati yang sudah telanjur powerfull itu tak berarti apa-apa. Terakhir, Boy Sadikin (Ketua DPW PDIP Jakarta) yang mencoba melawan titah Megawati mendukung Ahok dalam Pilgub DKI 2017, juga terlempar.

Bukan tidak mungkin, perlawanan serupa akan muncul pasca Megawati lengser. Mengingat di tubuh partai ini, terdapat banyak “macan politik” yang berpotensi saling terkam yang bisa berujung pada perpecahan, sepeninggal induknya. Di sinilah hebatnya Megawati, dengan posisinya sebagai solidarity maker’s partai, ia mampu membawa PDIP manjadi partai yang solid. Meskipun, ujian kesolidan PDIP itu tentu baru akan terbukti dan masih harus kita lihat setelah dia tidak lagi memimpin partai.

Dulu, selain Megawati, pemimpin solidarity maker’s juga melekat pada sosok Amien Rais dan Gus Dur utamanya di awal-awal masa reformasi. Amien Rais kemudian mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN), Gus Dur mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sementara Megawati memperbarui PDI menjadi PDIP. Namun perlu dicatat, selepas Amien dan Gus Dur memimpin partainya masing-masing dan digantikan generasi baru, baik PAN maupun PKB hingga sekarang eksistensinya relatif stabil. Perolehan suaranya pun cenderung naik. Letupan konflik kecil di kedua partai itu bahkan telah dilaluinya dengan ishlah (perdamaian).

Lantas bagaimana dengan PDIP selepas Megawati? Kita tunggu. Namun yang pasti, berbeda dengan PDIP, kedua partai itu telah melakukan ikhtiar politik untuk menjadi partai modern yang bekerja pada kekuatan sistem. Tidak lagi bergantung pada kharisma figur.

Kembali ke calon penerus Megawati, seandainya jabatan “sang Ketua Umum” itu akhirnya benar-benar jatuh ke salah satu putranya, sebenarnya itu sah-sah saja. Namun, Megawati harus memastikan pilihannya itu benar-benar atas dasar kualitas dan pertimbangan ke depan, bukan semata-mata karena anak biologisnya. Sebab jika tidak, publik akan menuding partai yang mengklaim sebagai ‘partai wong cilik’ itu ternyata sebentuk ‘’partai dinasti”.

Itu artinya, PDIP gagal membangun sistem dan mekanisme kerja yang demokratis selama ini. Hal inilah yang menyebabkan virus personalisasi institusi makin kuat. Figur sentral Megawati semakin identik dengan PDIP itu sendiri (PDIP = Megawati). Dengan konstruksi seperti ini, menjadi mudah mentransformasikan kehendak personal–Ketua Umum Megawati–menjadi kehendak institusi PDIP. Bahkan, pada beberapa hal, pandangan dan harapan pribadi figur sentral Megawati dimaknai sebagai ideologi bagi aktivis dan simpatisan PDIP di arus bawah.

Dalam jangka pendek, hal ini memang menguntungkan PDIP, baik dalam konteks soliditas partai maupun dampak secara elektoral. Paling tidak, potensi faksionalisme dapat diredam dan PDIP masih dapat “menjual” ketokohan dan karisma politik Megawati serta Bung Karno dalam kampanye pemilu. Namun, untuk konteks masa depan partai, kondisi ini tentu akan membahayakan proses demokrasi dan keberlangsungan PDIP, karena politik dinasti akan merusak sendi-sendi kelembagaan politik internal PDIP.

Di luar itu, regenerasi dan mobilitasi vertikal politik kader kemungkinan peluangnya kecil. Karier politiknya akan berputar-putar di bawah dan tengah. Kalau pun ada yang menyodok ke atas, tidak lebih sebagai Sekjen atau sebatas orang nomor dua. Untuk posisi ketua umum, tunggu dulu, itu jatah bagi anak keturunan sang ketua umum. Dan tampaknya, pertarungan kandidat ketua umum ke depan hanya akan jadi ajang kontestasi para cucu Bung Karno, sekaligus mengukuhkan politik dinasti di kalangan internal PDIP.

Oleh karena itu, sebagai figur sentral partai, Megawati harus memastikan kompetisi politik berjalan secara demokratis, kompetitif, dan fair. Hal itu penting dilakukan agar proses demokratisasi di internal bisa berjalan dengan baik dan regenerasi politik bisa terpelihara. Sekaligus membuktikan bahwa PDIP bukanlah partai dinasti.

Ke depan, ada beberapa agenda demokratisasi internal untuk menyelamatkan PDIP dari bencana “dinastiokrasi politik”. Pertama, jika Megawati ingin PDIP menjadi partai demokratis (sesuai nama tengah partai) dan modern, sudah saatnya dia mengutamakan regenerasi kompetensi, bukan lagi berdasarkan genetis. Alasannya, ke depan partai yang akan bertahan dan maju bukanlah yang berbasis keluarga, melainkan berbasis kader.

Karena itu, yang perlu dipersiapkan adalah kader ideologis sebagai ahli waris ideologi perjuangan yang mampu mentransformasikan PDIP dari partai figur (keluarga) ke partai sistem (institusi). Hal itu perlu diteruskan dengan membuka peluang dan kesempatan yang sama bagi semua kader untuk memimpin partai hingga level ketua umum.

Kedua, PDIP harus mencari aktor baru yang dapat menjadi magnet elektoral partai di luar dirinya. Semakin banyak aktor yang mampu meraup suara pemilih pada level nasional akan menguntungkan bagi PDIP. Banyaknya aktor yang menarik hati pemilih juga berguna agar partai bisa menghindari ketergantungan terhadap satu figur saja.

Ketiga, mereka yang akan memimpin PDIP, baik pada tingkat pusat maupun daerah, harus bersedia jadi pengurus partai sepenuh waktu dan tak boleh memiliki jabatan ganda, baik di legislatif maupun eksekutif. Hal ini diperlukan agar tidak ada konflik kepentingan di kemudian hari, disamping butuh energi dan fokus yang besar agar PDIP tetap ‘bersinar’ sebagaimana saat dikomandoi Megawati.

Tanpa itu semua, kiranya sebuah situasi dan kondisi yang buruk manakala PDIP sebagai kekuatan politik nasional terdegradasi menjadi partai gurem. Dalam posisi itu maka jelas PDIP tak mampu menjalankan potensinya sebagai kekuatan besar kaum nasionalis. Rasanya menyedihkan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here