Blunder Lagi, Tanah dan Hutan Diurus LSM Asing (2)

Peduli Hutan Langgengkan Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit

1
150
Keterlibatan WWF di hutan Kalimantan Barat membuat lahan seluas 14.000 hektar berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Keberadaan orangutan terancam punah. Sementara WWF menggalang donasi untuk menyelamatkan orangutan.

Nusantara.news, Jawa Timur – Menggandeng LSM asing seperti World  Wide Fund for Nature (WWF) untuk program Nawa Cita, Pemerintah Joko Widodo dinilai melakukan blunder untuk kesekian kalinya.

Urusan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak bisa diserahkan pada LSM. Lucunya, anak buah Jokowi justru saling lempar tanggung jawab.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya misalnya, dia menyebut tidak mengetahui adanya kerja sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan WWF. Sebelum kerja sama ini diteken tidak ada informasi ke kementeriannya. “Saya tidak tahu soal itu (kerja sama WWF),” kata Siti ditemui di Istana Negara, Senin (23/10/2017)

Bahkan Siti mengkritik kinerja Kemenko Perekonomian. Menurut dia, seharusnya Kemenko Perekonomian melakukan koordinasikan program antar masing-masing kementerian. Pasalnya, dalam urusan reforma agraria dan perhutanan sosial banyak kementerian yang terlibat seperti Kementerian tata ruang dan agraria (ATR), Pertanian, Perdagangan, industri, hingga BUMN dalam pendanaan bagi masyarakat.

Siti menyebut bahwa kerjasama yang dilakukan dengan non-goverment organization (NGO) seperti WWF tidak masuk hingga tahap sekretariat bersama. Sebab ada tata cara kerja pemerintah yang belum tentu bisa dilakukan oleh NGO.

Setelah dikritik, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku akan segera melakukan evaluasi terkait kerja sama yang dibangun Kemenko dengan WWF. “Saya lagi mengevaluasinya,” kata Darmin ketika ditemui di Istana Negara.

Darmin beralasan, dia belum paham seutuhnya mengenai kerjasama ini. Sebab dirinya juga harus memikirkan banyak program dalam mendorong perekonomian. Sungguh konyol.

Baca juga: Perhutanan Sosial, Jokowi Minta Tiru Finlandia

Kita tahu bagaimana kerja LSM asing. WWF selama di Indonesia dianggap memiliki agenda tersembunyi. Banyak dana dari luar yang mengalir ke LSM yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss.

Penelusuran Nusantara.News, sejak 2010 sampai sekarang, terlihat jelas lebih dari 44 juta dolar AS hibah dana lingkungan telah dikucurkan kepada berbagai LSM lingkungan dan institusi lain di Indonesia.

Beberapa civil society di Indonesia sebagai penerima dana lingkungan dari luar negeri, di antaranya HuMa (575 ribu dolar AS), Jerat (114 ribu dolar AS), FPP (3.573,477 dolar AS), AMAN (699,826 dolar AS), JKPP (800 ribu dolar AS), KKI WARSI (595,289 dolar AS), Kemitraan (1.230,400 dolar AS), Mongabay Org Corp (735 ribu dolar AS), RAN (2.096,000 dolar AS), Samdhana Inc. (3.922,429 dolar AS), WetlandS Int. (249,962 dolar AS), WWF (200,445 dolar AS), dan WALHI (536,662 dolar AS).

Selain itu, lembaga lain di Indonesia yang juga terlihat sebagai penerima dana tersebut adalah SEKALA (1.316,939 dolar AS), CIFOR (415,000 dolar AS), FFI (449,218 dolar AS), dan ICRAF (497,196 dolar AS) serta Stichting Oxfam Novib (700 ribu dolar AS).

Ada universitas yang menerima dana lingkungan dari institusi tersebut, yaitu Universitas Indonesia (22,756 dolar AS) dan University of Maryland (82,943 dolar AS).

Adapun sektor swasta penerima dana lingkungan dari CLUA, di antaranya adalah InterMatrix Communication (1.311,125 dolar AS), Mckinsey&Co Singapore (1.500,000 dolar AS), dan Maclennan Adams Ltd (78,200 dolar AS) serta PT. Petala Unggul Gesang (309,786 dolar AS).

Baca Juga: WWF Gagal Kelola Hutan Riau, 83 Ribu Hektar Lahan Hancur

Wartawan senior Wilfried Huismann asal Jerman pernah membuat film berjudul Pakt mit dem Panda atau Kesepakatan dengan Panda. Dia membuat film WWF karena dilatarbelakangi setiap tahun 423 ribu orang di Jerman menyumbangkan uangnya secara teratur untuk perlindungan lingkungan yang dikelola oleh organisasi WWF.

Wartawan senior Wilfried Huismann membuat film dokumenter berjudul Pakt mit dem Panda untuk membongkar sisi gelap WWF.

Judul film mengacu pada logo organisasi WWF yang menggunakan gambar panda. Film ini berisi kritikan terhadap WWF, karena dituding melakukan sejumlah kesepakatan dengan berbagai perusahaan yang menurut berbagai kalangan melakukan perusakan lingkungan. Akhirnya film dokumenter ini menimbulkan perdebatan.

Salah satu negara yang disorot dalam film ini adalah Indonesia. Dikisahkan terdapat berbagai kesepakatan yang dilakukan oleh WWF dengan perusahaan di Kalimantan dan Papua. Di antaranya dengan perusahaan Wilmar, yang menjadi produsen minyak sawit dan bahan bakar hayati atau “biofuel“ terbesar di dunia dan produksi bibit lewat rekayasa genetika. Film ini juga meninjau kembali situasi ketika organisasi WWF baru didirikan tahun 1961.

Film “Kesepakatan dengan Panda“ menyingkap sisi gelap pekerjaan organisasi perlindungan lingkungan WWF yang tidak banyak diketahui orang. Menurut film itu, WWF merugikan satwa yang sebenarnya dilindungi, yaitu harimau di India dan orang utan di Indonesia. Tindak-tanduk WWF juga digambarkan merugikan masyarakat di sekitar kawasan konservasi alam.

Dari kampanye yang dilancarkan WWF, misalnya bagi harimau atau orang utan, organisasi itu mendapat dana sejumlah ratusan juta Dolar AS setiap tahunnya. Huismann memaparkan bahwa WWF memang mengusahakan pendirian kawasan perlindungan alam. Tetapi di luar daerah-daerah itu, hutan tropis habis ditebang dan digunakan untuk lahan perkebunan kelapa sawit. Penanggungjawab utama perusakan hutan di Kalimantan Tengah adalah perusahaan internasional Wilmar, yang berkantor pusat di Singapura. Dengan perusahaan ini WWF memiliki kontrak. Perkebunan kelapa sawit bisa didirikan tetapi harus dengan cara yang tidak merusak lingkungan.

Tidak hanya itu, Huismann juga mengungkapkan kehidupan di kawasan Sembuluh, Kalimantan Tengah. Dulu penduduk Sembuluh hidup dari hasil hutan. Tetapi pemerintah memberikan hak guna bagi Wilmar untuk kawasan hutan di daerah sekitarnya. Hanya sebagian penduduk desa mendapat pekerjaan di perkebunan kelapa sawit. Yang lainnya menjadi nelayan. Tetapi itu hanya dapat berjalan selama air danau tidak terkena polusi, karena produksi minyak di dekat lokasi itu mencemari air.

Lihat Infografis: Ironi di Lahan Sendiri

Film itu juga menceritakan bahwa sebagian penduduk punya sertifikat bagi tanah mereka. Tetapi pemerintah tetap memberikan ijin penggunaan tanah mereka kepada Wilmar. Dalam film itu digambarkan, aktivis lingkungan, Noordin memberikan penyuluhan kepada warga Sembuluh dan mendirikan organisasi Save our Borneo. Konsekuensinya, Nordin kerap mendapat ancaman. Sejumlah penduduk yang melawan langkah penyitaan tanahnya dipenjara. Itu juga ditampilkan Huismann dalam filmnya. Ia juga menghubungi dan meminta tanggapan WWF Indonesia. Namun dalam film itu, pekerja WWF tidak memberikan jawaban jelas.

Perkebunan kelapa sawit di Kalimatan Tengah dinyatakan sebagai perkebunan yang memperhatikan kelestarian alam, walaupun limbah dari perkebunan mencermari air di daerah sekitarnya. Dengan “Sertifikat Lestari” di Eropa perusahaan dapat memperoleh subsidi karena dianggap mendukung penggunaan energi terbarukan. Sementara organisasi perlindungan alam, Greenpeace menyebut sistem sertifikasi yang dibuat perusahaan-perusahaan dan WWF sebagai penipuan.

Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan yang memperhatikan kelestarian alam dianggap penipuan.

Huismann menunjukkan perkebunan lain di Kalimantan Barat, di mana WWF mengusahakan, agar 80 hektar hutan tidak ditebang. Hanya 80 dari 14.500 hektar hutan. Lebih dari 14.000 hektar menjadi perkebunan kelapa sawit. Dulunya, seluruh kawasan itu menjadi tempat tinggal orang utan.

Menurut Nordin, hanya dua ekor orang utan dapat ditemukan. Di kawasan itu orang utan tidak dapat menemukan makanan. Oleh sebab itu mereka memasuki perkebunan kelapa sawit, dan ditembak mati.

Sementara WWF, tanpa merasa bersalah menggalang donasi dengan slogan perlindungan terhadap orangutan. Donasi tersebut mulai dari Rp50.000/bulan. Padahal itu hanya akal-akalan saja.

Seperti diketahui populasi orangutan kian hari kian berkurang. Dalam 20 tahun terakhir, populasi orangutan Kalimantan telah berkurang hingga 55%. Orangutan Sumatera masuk dalam kategori sangat terancam punah karena populasinya tinggal 7.500 individu di alam. Sementara orangutan Kalimantan masuk dalam kategori terancam punah dan tersisa 57.000 individu.

Beberapa penyebab berkurangnya populasi orangutan di antaranya adalah pembalakan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, perubahan iklim, dan kebakaran hutan. Orangutan juga kerap disalahartikan oleh sebagian masyarakat sebagai hama yang harus dimusnahkan. Perburuan orangutan juga masih ditemui. Modus yang sering terindikasi adalah membunuh induk untuk kemudian menculik anaknya. Kemudian, anak orangutan diperdagangkan secara ilegal. Tengkorak orangutan juga sering diperdagangkan untuk dijadikan hiasan dan kerajinan tangan.

Berkurangnya populasi orangutan sungguh disayangkan karena keberadaan hewan ini penting bagi ekosistem. Mengapa keberadaan orangutan penting? Orangutan membantu menyebarkan benih buah-buahan dan tumbuhan agar regenerasi hutan terus berlangsung.

Wilfried Huismann juga mempertanyakan, mengapa WWF bekerjasama dengan perusahaan yang merusak alam. Huismann memperoleh jawabannya di Jenewa, pusat perdagangan hasil pertanian dunia, di mana ia mengadakan wawancara dengan Dörte Bieler, yang berwenang mengurus masalah bio massa pada WWF.

”Upaya WWF setidaknya sudah menjadi awal bagus. Jika WWF tidak menyelamatkan 80 hektar itu, pasti seluruh kawasan sudah dijadikan kebun kelapa sawit oleh perusahaan. Orang utan pasti binasa seluruhnya jika 80 hektar hutan itu tidak ada,“ demikian dikatakan Bieler.

Ketika Huismann bertanya, apakah WWF tidak dimanfaatkan perusahaan-perusahaan besar, Bieler menjawab, WWF menjunjung tinggi kode etika, dan ini mencegah hal-hal seperti itu. Dalam kerjasama dengan perusahaan, dalam kontraknya tercantum, bahwa jika ada uang mengalir, itu tidak mewajibkan kedua belah pihak untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Kedua belah pihak menandatangani secara sukarela, dan bebas untuk berhenti kapan saja jika tidak suka lagi.bersambung

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here