Membedah Korupsi Kemenpora (1)

Pejabat Kemenpora dan KONI Kena OTT Pasca Pesta Besar

0
249
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 12 pihak dari Kemenpora dan KONI terkait dugaan dana hibah.

Nusantara.news, Jakarta – Selasa (18/12) pukul 19:15 WIB merupakan malam yang sial bagi para pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan koleganya. Mengapa? Ya, malam itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 12 orang di sana.

Ada apa gerangan? Bukankah pesta Asian Games dan Para Asian Games telah usai? Ataukah ada kasus lain terkait olah raga? Semua pihak bertanya-tanya, belakangan ternyata OTT itu terkait kickback dana hibah Kemenpora untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) senilai Rp17,9 miliar.

Namun KPK mencium adanya korupsi seputar Asian Games, dan oleh karenanya ada dugaan keras Menpora Imam Nahrowi terlibat di dalamnya. Benarkah?

Praktik dugaan suap dana hibah itu terungkap dari OTT KPK, Selasa (18/12) malam. Dalam OTT itu, KPK menangkap sembilan orang dari Kemenpora dan juga KONI. Salah satu yang ditangkap adalah Deputi IV Kemenpora, Mulyana.

Dalam OTT itu, KPK menyita uang Rp300 juta dan kartu ATM yang isinya ratusan juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari suap.

Dari proses pengembangan penyidikan dan penyelidikan, ternyata dari 12 orang yang kena OTT tersebut lima orang diantaranya dinyatakan sebagai tersangka. Mereka adalah Sekretaris Jenderal KONI, Ending Fuad Hamidy, dan Bendahara Umum KONI, Jhony E. Awuy selaku tersangka pemberi suap. Kemudian, Deputi IV Kemenpora, Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora, Adhi Purnomo, serta staf Kemenpora, Eko Triyanto, selaku tersangka penerima suap.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ini ke penyidikan, serta menetapkan lima orang tersangka itu,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang kemarin.

Selaku pemberi, KPK menjeratnya memakai Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sedangkan Mulyana sebagai penerima dijerat penyidik KPK menggunakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Korupsi.

Sementara itu, Adhi Purnomo dan Eko Triyanto dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Diketahui, dana hibah dari Kemenpora ke KONI yang dialokasikan itu sebesar Rp17,9 Miliar. Tapi ternyata, hanya akal-akalan saja. Padahal, Saut mengungkapkan, para pegawai KONI belum mendapatkan gaji selama lima bulan.

“Diduga pengajuan dan penyaluran dana hibah sebagai ‘akal-akalan dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya,” tegas Saut.

Sementara Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewabroto sebelumnya sudah menegaskan bahwa OTT KPK tak berkaitan dengan dana Asian Games, apalagi bonus untuk para atlet.

Gatot menegaskan, alokasi anggaran Asean Games sudah ada sejak awal 2018. Selain itu, jabatan Direktur Keuangan Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (INASGOC) membuat Gatot dapat mengawasi alokasi anggaran secara langsung.

Kronologi OTT

OTT kickback bantuan Kemenpora kepada KONI terbagi dua, yakni pihak pemberi yang terdiri dari Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Jhonny E. Awuy.

Sedangkan diduga sebagai penerima, yakni Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora Adhi Purnomo dan kawan-kawan serta Eko Triyanto yang merupakan staf Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kawan-kawan.

Saut mengungkapkan, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, KPK melakukan tangkap tangan dan mengamankan total 12 orang.

Sekitar pukul 19.10 WIB, tim mengamankan Eko Triyanto, dan Adhi Purnomo, di ruang kerjanya.

Pada pukul 19.15 WIB, tim kemudian mengamankan tiga orang pegawai lainnya di kantornya di Kemenpora.

Pada pukul 19.40 WIB, tim kemudian bergerak ke rumah makan di daerah Roxy untuk mengamankan Ending Fuad Hamidy dan sopirnya.

Pukul 23.00 WIB, tim mengamankan Jhonny E. Awuy dan seorang pegawai KONI lainnya di kediaman masing masing.

Pada Rabu (19/12) sekitar pukul 00.15 WIB, N yang merupakan staf Keuangan KONI mendatangi gedung KPK.

Kemudian Pukul 09.15 WIB, tim mengamankan Ending di kantor KONI dan pukul 10.20 WIB, S yang merupakan mantan Badan Pengeluaran Pembantu (BPP) di Kemenpora mendatangi gedung KPK Jakarta. 

Dari lokasi lokasi tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah barang bukti antara lain uang sebesar Rp318 juta, buku tabungan dan ATM (saldo sekitar Rp100 juta atas nama Jhonny E Awuy yang dalam penguasaan Mulyana), mobil Chevrolet Captiva warna biru milik Eko Triyanto serta uang tunai dalam bingkisan plastik di kantor KONI sekitar sejumlah Rp7 miliar.

Saut mengungkapkan, diduga Adhi Purnomo, Eko Triyanto dan kawan-kawan menerima pemberian sekurang-kurangnya Rp318 juta dan dari pejabat KONI terkait kickback dari hibah pemerintah kapada KONI melalui Kemenpora.

Diduga Mulyana menerima uang dalam ATM dengan saldo sekitar Rp100 juta terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.

Diduga sebelumnya Mulyana telah menerima pemberian pemberian lainnya sebelumnya, yaitu pada April 2018 menerima satu unit mobil Toyota Fortuner, pada Juni 2018 menerima sebesar Rp300 juta dari Jhonny E Awuy, dan pada September 2018 menerima satu unit smartphone merk Samsung Galaxy Note 9.

“Dana hibah dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan adalah sebesar Rp17,9 miliar,” ungkap Saut.

Pada tahap awal, diduga KONI mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah tersebut. Diduga pengajuan dan penyaluran dana hibah sebagai akal akalan dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya.

Sebelum proposal diajukan, diduga telah ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan fee atau nilai kickback sebesar 19,13% dari total dana hibah Rp17,9 miliar, yaitu sejumlah Rp3,4 miliar.[bersambung]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here