Edarkan Film Provokasi SARA

Pejabat Mabes Polri Terancam Penjara

0
2705
Karopenmas Polri Brigjen Pol Rikwanto bersama Ketua Panitia Police Movie Festival IV 2017, AKP  Ardilla Amry dan Dewan Juri memberi penjelasan jelang penganugerahan Police Movie Festival.

Nusantara.news, Jakarta –  Semua pihak yang terlibat dalam pembuatan dan pengedaran film provokatif, Kau adalah Aku yang Lain yang mengandung fitnah terhadap umat Islam itu, terancam hukuman penjara. Sebab, pembuatan dan pengedaran film ini melanggar dua Undang-Undang sekaligus.

Seperti diketahui, Film Kau adalah Aku yang Lain menjadi pemenang dalam festival film pendek, Police Movie Festival IV 2017, yang diselengggarakan Divisi Humas Polri. Film ini diunggah ke Youtube kemudian link-nya dibagikan melalui akun Facebook dan Twitter Divisi Humas Polri pada hari Kamis, (23/6) lalu. Akibat menuai kontroversi, Polri menghapus film tersebut dari akun Facebook dan Twitter-nya.

Sejumlah tokoh angkat bicara menyuarakan keberatan mereka terhadap film yang disutradarai Anto Galon dan diproduseri oleh seorang perwira pertama Polri, AKP Egidio Fernando Alfamantar, S.H., S.IK.

MUI, melalui Wakil Sekjen Amirsyah Tambunan menyayangkan beredarnya film tersebut. Sementara mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan, film pendek itu menyakiti hati umat Islam saat merayakan Idul Fitri.

“Film itu fitnah terhadap Islam. Bukan kebebasan berekspresi,” kata Irjen Pol (Purn) Anton Tabah, intelektual polisi, yang lama bertugas di Divisi Humas Polri. Menurut Anton, Polri seharusnya tidak menayangkan film tersebut.

Sejauh ini, pihak Divisi Humas Polri belum memberikan penjelasan yang memuaskan soal penyebarluasan film provokatif ini di situs resmi mereka. “Coba dilihat (filmnya) secara utuh. Jangan sepenggal-sepenggal,” tukas Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto. “Ini merupakan karya seni,” ujarnya.

Pakar hukum pidana UII Prof. Dr. Muzakkir, menyatakan pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban adalah panitia, pembuat film dan pihak-pihak yang turut serta dalam proses pembuatan dan mengedarkan film yang berpotensi memicul konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan).

Panitia Police Movie Festival IV 2017 ini diketuai oleh AKP Muhammad Ardilla Amry, S.H., S.IK. Perwira pertama ini sering muncul dalam reality show di televisi, atau membawakan acara pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Ardilla adalah menantu dari seorang pejabat tinggi Polri.

“Kalau motif pembuatnya saya tidak tahu. Tapi, kalau melihat kontennya itu sudah memenuhi unsur pidana yaitu ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP,” jelas  Muzakkir saat dihubungi Nusantara.news, Jumat (30/6/2017).

Dia mengaku heran, mengapa film yang kontennya jelas mendiskreditkan Umat Islam itu bisa lolos dan dipublikasikan oleh Polri. Padahal, Polri sebagai penyelenggara yang pasti mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya. “Polisi pasti tahu, bahwa itu sensitif. Buktinya, kalau ada ulama, kiai atau aktivis yang bicara menyinggung agama meskipun tujuannya menegakkan keadilan langung diproses hukum. Masak yang jelas sensitif begini polisi biarkan?” jelasnya.

Selain itu, ternyata penyebarluasan film ini belum melalui Lembaga Sensor Film (LSF). “LSF belum pernah menyensor film tersebut,” kata Ketua Lembaga Sensor Film Ahmad Yani Basuki.

Ketika Nusantara.news memeriksa melalui situs resmi LSF, http://www.lsf.go.id/publik/daftar, pada pukul  18.30 WIB tanggal 1 Juli 2017, memang tidak ditemukan judul film tersebut.

“Kalau memang pengedaran film Kau adalah Aku yang Lain itu tidak melalui LSF, itu jelas perbuatan pidana, dan pelakunya dapat dikenai hukuman pidana,” ujar praktisi hukum Nugra Panindito, S.H., M.H. kepada Nusantara.news.

Dijelaskannya, menurut Pasal 57 ayat (1)  UU No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor. Surat tanda lulus sensor itu, menurut pasal 59, diterbitkan oleh lembaga sensor film.

Sanksi pidana yang mengancam dijelaskan dalam Pasal 80 UU di atas, bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 6 yang dimaksud menjelaskan, film dilarang mengandung isi yang: a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; b. menonjolkan pornografi; c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan; d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama; e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau f. merendahkan harkat dan martabat manusia.

“Kasus ini bukan kategori delik aduan, sehingga aparat kepolisian bisa langsung menyelidiki perbuatan pidananya, walaupun tidak ada laporan dari masyarakat,” tambah Nugra.

UU Perfilman sudah memberi batasan yang jelas. Rasanya mustahil jika perwira-perwira di Divisi Humas Polri selalu penyelenggara tidak paham aturan hukum itu. Produser film ini, AKP Egidio Fernando Alfamantar, pun seorang sarjana hukum. Demikian pula Ketua Panitia Police Movie Festival IV 2017, AKP  Ardilla Amry. Bahkan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto sebelumnya pernah menjabat Kadiv Hukum Polri, dan Tenaga Ahli Bidang Hukum dan HAM Lemhannas.

Sekarang, tinggal menunggu apakah pimpinan Polri berani mengambil tindakan terhadap orang yang bertanggungjawab atas peredaran film provokatif ini, sesigap mengambil tindakan terhadap orang yang disangka provokator selama ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here