Pejabat Minus Literasi Sejarah

1
411
Tito Karnavian saat dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo

Nusantara.news, Jakarta – Ucapan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam sebuah rekaman video yang menyebar luas menuai polemik dari sejumlah kalangan, utamanya ormas Islam. Dalam video tersebut, Tito menyatakan hanya merangkul ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di semua lini. Tito pun menyebutkan, organisasi lain di luar NU dan Muhammadiyah merontokkan negara.

Berikut merupakan penggalan ucapan Tito dalam video yang beredar di media sosial: Semua Kapolda saya wajibkan untuk membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Semua Polres wajib membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten dan kota. Para Kapolsek wajib untuk di tingkat kecamatan bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah, jangan dengan yang lain. Dengan yang lain itu nomor sekian, mereka bukan pendiri negara, mau merontokkan negara malah iya.”

Cendekiawan muslim Azyumardi Azra, mengeritik pernyataan Tito. Menurut Azyumardi, banyak tokoh di Indonesia tak paham akan sejarah negerinya sendiri, dan Tito Karnavian salah satunya. “Banyak orang tidak tahu tentang eksistensi ormas Islam di Indonesia. Bukan hanya Kapolri yang kebetulan tertangkap ketidaktahuannya. Seandainya ditanyakan kepada pejabat atau tokoh-tokoh negeri ini, sedikit dari mereka yang paham,” ucap Azyumardi, Rabu (31/1/2018).

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal MUI, KH Tengku Zulkarnain, membuat surat terbuka yang diunggah di akun Facebook-nya untuk menanggapi pidato Karnavian itu. Dalam surat terbuka itu, Zulkarnain memprotes keras perkataan Karnavian yang tidak menganggap perjuangan umat Islam di luar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

“Saya sangat kecewa dan berkeberatan atas pidato Kapolri yang saya nilai provokatif, tidak mendidik, buta sejarah, tidak berkeadilan, dan rawan memicu konflik. Saya dan umat menunggu pernyataan maaf dari Kapolri,” kata Zulkarnain.

Kapolri sendiri telah memberikan penjelasan soal ucapannya itu. Tito mengatakan, video tersebut tidak utuh sehingga maksud penyampaian pidato itu tidak terangkum sempurna di video yang viral. Tito menyampaikan klarifikasi itu di hadapan pengurus Muhammadiyah, NU, dan beberapa ormas Islam. “Sedikitpun tidak ada niat dari saya selaku Kapolri, termasuk Polri untuk tidak membangun hubungan dengan organisasi Islam di luar NU dan Muhammadiyah,” ujar Tito di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Soal pejabat buta sejarah yang disebut Azyumardi, tampaknya tak hanya dialamatkan pada orang nomor satu di kepolisian. Mantan Kapolda Jabar yang kini maju sebagai calon wakil gubernur Jabar Anton Charliyan, juga salah mengutip sejarah dalam acara di salah satu stasiun televisi. Anton menyebut pendiri Muhammadiyah Ahmad Dahlan dan Pendiri NU Hasyim Asy’ari sebagai salah satu Panitia Sembilan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada 1 Juni 1945. Padahal, Ahmad Dahlan meninggal pada 23 Februari 1923.

Dan fakta sejarahnya, panitia sembilan bekerja sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk 7 Agustus 1945 untuk melanjutkan tugas dari BPUPKI soal rumusan dasar negara. Anggota panitia Sembilan itu antara lain: Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Alexander Andries Maramis, Mr. Achmad Subarjo, Mr. Mohammad Yamin, Abikusno Cokrosuyoso (Sarekat Islam), H. Agus Salim (Sarekat Islam), Abdul Kahar Muzakir (Muhammadiyah), dan Wachid Hasyim (NU).

Contoh lain, pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2015 di Blitar, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada salah satu bagian pidatonya, menyebut kota kelahiran Bung Karno adalah Blitar. Padahal, yang benar adalah Surabaya. Jokowi pun salah kutip soal Trisakti Bung Karno dalam artikel “Revolusi Mental” dengan menulis “Berkepribadian di bidang sosial budaya”. Yang benar, “Berkepribadian di bidang Kebudayaan”.

Pejabat kita memang dilanda minus literasi sejarah. Tak hanya salah kutip, tragisnya di beberapa daerah bahkan kepala daerah tak hafal teks Pancasila. Pada 2014, Walikota Batam Kepulauan Riau Ahmad Dahlan pernah salah melafalkan sila Pancasila. Pada peringatan Hari Guru Nasional dan Hut Korps Pegawai Negeri Sipil, usai melafalkan sila pertama, Dahlan langsung saja melompat membacakan sila ketiga dan meninggalkan sila kedua.

Kesalahan serupa dialami oleh Gubernur Riau Wan Abubakar pada 2008 silam, Walikota Parepare Taufan Pawe (2016), Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Kholil Jurfi (2016), dan Calon Bupati Tapanuli Tengah Amin Pardomuan Napitupulu pada 2017.  Teranyar, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar juga salah mengucapkan teks Pancasila ketika menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2017. Boleh jadi, ada banyak pejabat atau orang di negeri ini yang lantang mengklaim paling Pancasilais atau bekerja dengan panduan Pancasila, tetapi tak hafal sila Pancasila. Ironis.

Ormas dan Partai Islam yang Mendirikan Republik, Selain NU dan Muhammadiyah

Kembali ke pernyataan Tito, peran ulama dan ormas Islam dalam membentuk republik tentu tak dimonopoli oleh NU dan Muhammadiyah. Terbentuknya negeri ini adalah hasil akumulasi jerih payah antargenerasi dari berbagai latar belakang, yang saham terbesarnya adalah umat dan tokoh Islam. Sejak awal abad ke-20, sudah berdiri organisasi kemasyarakatan Islam lain yang bahkan lebih tua usianya di berbagai penjuru nusantara, seperti Syarikat Dagang Islam (1905) yang kemudian berganti nama menjadi Sarekat Islam atau SI (1912).

Selain SI, muncul Jamiatul Khoir (1905), Muhammadiyah (1912), Mathlaul Anwar (1916), kemudian Al Irsyad, Jong Islamieten Bond (1922), Persatuan Islam (1920), Nahdlatul Ulama (1926), Persatuan Tarbiyah Islamiyyah (1930), Al-Washliyyah (1930), Al-Ittihadiyyah (1935), serta masih banyak yang lainnya. Lewat organisasi-organisasi ini pula, embrio kebangkitan nasionalisme Indonesia dan perlawanan terhadap penjajah selalu digelorakan.

Namun kemunculan SI pada 1912 merupakan titik paling menentukan dalam perkembangan proto-nasionalisme Indonesia. SI kala itu menjadi kiblat pergerakan politik tertua di tanah air yang cabang-cabangnya tersebar hampir di seluruh wilayah nusantara, bercorak politik, dan anggotanya lintas status sosial. SI juga secara objektif disebut oleh para ilmuwan sebagai peletak nasionalisme pertama di Indonesia yang menyerukan “pemerintahan sendiri” dan “kemerdekaan penuh”.

Rasa kebangsaan dalam SI yang kemudian menjelma menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), tercermin misalnya dari penggunaan bahasa Indonesia dalam pertemuan-pertemuan organisasi, Anggaran Dasar (statuten), dan dokumen-dokumen resmi, serta upaya yang gigih untuk meluruskan salah pengertian tentang jati diri orang Indonesia yang kerap direndahkan dan dipermalukan, hingga cita-cita yang disampaikan dalam pidato-pidato resmi tokoh-tokoh SI.

Ketua SI, H.O.S. Tjokroaminoto, misalnya, dalam pidatonya di depan Kongres Nasional SI di Bandung (17 Juni 1916) mengatakan: “Kita cinta bangsa sendiri dengan kekuatan ajaran agama kita, agama Islam, kita berusaha untuk mempersatukan seluruh bangsa kita, atau sebagian besar dari bangsa kita. Kita cinta tanah air, dimana kita dilahirkan…”

Pada saat mempersiapkan kemerdekaan dalam sidang BPUPKI, konsep dasar negara yang telah diajukan oleh Moh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno, belum diterima sidang. Kemudian dibentuklah panitia sembilan yang memutuskan rumusan Pancasila. Panitia sembilan terdiri dari Sukarno, Moh.Hatta, AA. Maramis, Achmad Subarjo, Moh. Yamin, Abikusno Cokrosuyoso (Sarekat Islam), H. Agus Salim (Sarekat Islam), Abdul Kahar Muzakir (Muhammadiyah), dan Wachid Hasyim (NU). Hasil sidang tim sembilan ini menyetujui apa yang disebut Piagam Jakarta, namun karena dinamika yang berkembang kemudian disempurnakan menjadi Pancasila.

Proses pembentukan BPUPKI dan PPKI pascakemerdsekaan. Empat wakil Islam di antaranyaAbikusno Cokrosuyoso (Sarekat Islam), H. Agus Salim (Sarekat Islam), Abdul Kahar Muzakir (Muhammadiyah), dan Wachid Hasyim (NU), duduk dalam tim 9 untuk merumuskan konstitusi, dasar negara, dan wilayah kedaulatan.

Di awal kemerdekaan, tokoh-tokoh Islam dan partai Islam juga bahu-membahu dengan berbagai pihak mempertahankan negara. Kiprah Hisbullah dan Sabilillah, sebagai onderbouw Masyumi dalam perjuangan fisik termasuk yang membanggakan. Banyak kemudian pimpinannya masuk dalam jajaran teras TKR, yang kemudian menjelma menjadi TNI, termasuk misalnya KH Saifuddin Zuhri dan K.H Zainul Arifin. Dalam nuansa mempertahankan kemerdekaan pula, jangan lupakan peran Presiden Pemerintahan Darurat RI (PDRI) Syafruddin Prawiranegara, tokoh Masyumi yang belakangan menjadi Gubernur Bank Central (BI), dalam upaya mempertahankan eksistensi republik yang masih bayi.

Dalam bidang diplomasi, Mohammad Roem adalah anggota delegasi RI dalam perundingan Linggarjati, Renville, dan bertindak sebagai ketua delegasi RI dalam perundingan Roem-Rooyen. Perundingan Roem-Rooyen tersebut telah membuka jalan bagi diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar dan selanjutnya pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda pada Desember 1949. Selain Roem, ada Haji Agus Salim yang merupakan ulama dan intelektual yang juga memainkan peran diplomasi ulung sebagai Menteri Luar Negeri (1947 – 1948). Mantan anggota Volksraad ini sukses mengadakan misi internasional agar mengakui kedaulatan RI sebagai negara merdeka.

Di samping itu, peran kebangsaan Islam tergambar dalam kiprah KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU, yang mendeklarasikan Resolusi Jihad yang memuat empat kewajiban umat Islam Indonesia terhadap bangsa dan negaranya untuk melawan penjajah. Sementara K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, juga tampil memukau dalam pergerakan pendidikan Islam dengan memberi sentuhan modernitas dalam pendirian republik ini.

Di bidang pemerintahan, dari tujuh kabinet yang berjalan di bawah sistem demokrasi parlementer (1950-1957), tiga kabinet dipercayakan kepemimpinannya pada partai Islam (Kabinet Natsir 1950-1951; Kabinet Sukiman 1951-1952; dan Kabinet Burhanuddin Harahap 1955-1956). Selain itu, ketika Partai Nasionalis Indonesia (PNI) diberi mandat untuk membentuk pemerintahan, baik Masyumi maupun NU (yang memisahkan diri dari Masyumi dan menjadi organisasi politik tersendiri pada 1952), berperan sebagai pasangan koalisi yang utama. Masa kabinet Burhanuddin Harahap, pemilihan umum pertama berhasil diselenggarakan (1955) secara demokratis.

Presiden Soekarno diapit oleh Perdana Menteri Natsir (kiri) dari Partai Masyumi dan Wakil Presiden Moh. Hatta (kanan). Beberapa kali, kabinet pemerintahan dipimpin oleh Masyumi sebagai parpol Islam terbesar saat itu.

Sementara di parlemen, peran Mosi Integral Mohammad Natsir, dari Fraksi Masyumi memungkinkan Indonesia terbebas dari “ganguan laten” federalisme, sebuah situasi yang justru amat dikehendaki oleh Belanda. Mosi itu menjadi landasan yang kokoh bagi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, peran tokoh dan umat Islam mulai meredup ketika beralihnya era demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin yang ditandai dengan Dekrit Presiden Soekarno, 5 Juli 1959. Pada masa ini, Soekarno membubarkan Partai Masyumi dan menegaskan dirinya sebagai penguasa absolut di Indonesia. Sebaliknya NU, PSII, dan Perti, berusaha menyesuaikan diri dengan demokrasi ala Soekarno tersebut.

Melihat realitas sumbangsih Islam (partai maupun ormas) terhadap pembentukan republik ini, rasanya gagal paham bagi mereka yang menafikan fakta sejarah tersebut, terlebih jika menuding Islam ingin merontokkan negara. Karena itu, para pejabat mesti melek sejarah, utamanya saat hendak berbicara dalam konteks sejarah. Sebab, salah-salah mengutip sejarah, selain malu pada publik (khususnya para sejarawan), juga menandai bangsa ini dipandu para elite yang buta sejarah.

Supaya objektif dan tidak ahistoris mengenai sumbangsih Islam dan kebangsaan (sejak abad VII-XX), ada baiknya para pejabat membaca literasi buku yang ditulis baik oleh peneliti asing maupun lokal. Misalnya buku George McTurnan Kahin berjudul Nasionalisme dan Revolusi Indonesia, Takashi tentang Zaman Bergerak, Korver tentang Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil?, Deliar Noer tentang Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, George Larson tentang Masa Menjelang Revolusi, Harry J Benda tentang Bulan Sabit dan Matahari Terbit, juga Robert Van Neil tentang Munculnya Elite Modern, dan banyak lagi.[]

1 KOMENTAR

  1. […] Supaya objektif dan tidak ahistoris mengenai sumbangsih Islam dan kebangsaan (sejak abad VII-XX), ada baiknya para pejabat membaca literasi buku yang ditulis baik oleh peneliti asing maupun lokal. Misalnya buku George McTurnan Kahin berjudul Nasionalisme dan Revolusi Indonesia, Takashi tentang Zaman Bergerak, Korver tentang Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil?, Deliar Noer tentang Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, George Larson tentang Masa Menjelang Revolusi, Harry J Benda tentang Bulan Sabit dan Matahari Terbit, juga Robert Van Neil tentang Munculnya Elite Modern, dan banyak lagi.[NN/red] […]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here