Pejabat PUPR Korupsi Bencana Palu, Hukum Mati Saja

0
109
KPK membeberkan uang yang disita dari operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap pejabat di Kementerian PUPR, Minggu (30/12/2018).

Nusantara.news, Jakarta – Setelah kasus Anggota DPRD Kota Mataram dari Partai Golkar berinisial HM menilep dana kemanusiaan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang terdampak bencana gempa bumi Lombok, kini giliran pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (28/12/2018) lalu menggelar operasi tangkap tangan ( OTT) di Kementerian PUPR. Dari OTT tersebut, tim KPK mengamankan total 22 orang.

Selain pejabat di Kementerian PUPR, KPK mengamankan pejabat pembuat komitmen (PPK) hingga pihak swasta. KPK menemukan dugaan akan terjadi transaksi suap terkait proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian PUPR atau disebut juga korupsi dana bencana.

KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Rinciannya, empat orang diduga sebagai pemberi dan empat orang diduga sebagai penerima.

Empat tersangka terduga pemberi suap adalah: Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto Direktur PT WKE Lily Sundarsih Dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.

Empat tersangka yang diduga sebagai penerima suap adalah: Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Lampung Anggiat Partunggul Nahat Simaremare Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar PPPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Selain delapan tersangka, KPK mengamankan staf di Satuan Kerja SPAM DWA, Bendahara Satuan Kerja SPAM Strategis ABU, Direktur PT WKE UWH, Staf Bendahara Satuan Kena SPAM Strategis Wik, Sekretaris Kepala Satuan Kerja SPAM SPP, PPK SPAM Strategis D.

Kemudian, sopir Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis SU, Direktur PT WKE AD, PPK SPAM Strategis T, Direktur PT WKE YHS, Direktur PT WKE A, Direktur PT WKE D, dan Waso yang merupakan sopir dari Irene Irma.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan, Anggiat, Meina, Nazar, dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Lelang diduga diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP. PT WKE diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di atas Rp 50 miliar, PT TSP diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di bawah Rp 20 miliar.

Tahun anggaran 2017-2018, kedua perusahaan ini memenangkan 12 paket proyek dengan total nilai Rp 429 miliar.

Proyek terbesar adalah pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung dengan nilai Rp 210 miliar. PT WKE dan PT TSP diminta memberikan fee 10 persen dari nilai proyek. Fee tersebut kemudian dibagi 7 persen untuk Kepala Satker dan 3 persen untuk PPK.

Saut memaparkan, keempat tersangka terduga penerima diduga mendapatkan uang dengan kisaran jumlah bervariasi terkait kepengurusan proyek-proyek tersebut. Mereka menerima masing-masing, ARE (Anggiat) Rp 350 juta dan 5.000 dollar Amerika Serikat (AS) untuk pembangunan SPAM Lampung. Rp 500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan.

Sementara, Meina diduga menerima suap sebesar Rp 1,42 miliar dan 22.100 dollar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Nazar diduga menerima suap senilai Rp 2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian, Donny diduga menerima Rp 170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Dari OTT tersebut KPK menyita barang bukti uang dalam tiga pecahan mata uang sebesar 3.200 dolar AS, 23.100 dolar Singapura, dan Rp3,9 miliar, serta menangkap 20 orang terkait proyek SPAM Ditjen Cipta Karya tahun 2018 di sejumlah daerah.

Total barang bukti yang diamankan dalam OTT tersebut terdiri dari uang pecahan rupiah, dollar AS dan Singapura. Besarnya, Rp 3.369.531.000, 23.100 dollar Singapura dan 3.200 dollar AS.

Hukuman mati jauh panggang dari api

Dalam kasus ini, KPK mengecam keras korupsi yang dilakukan pejabat Kementerian PUPR yang berkaitan dengan proyek SPAM untuk wilayah yang sempat ditimpa bencana, seperti Donggala, Palu yang terkena tsunami pada akhir September 2018.

“KPK mengecam keras dan sangat prihatin karena dugaan suap ini salah satunya terkait proyek pembangunan sistem penyediaan air minum di daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah yang baru saja terkena bencana tsunami September lalu,” ujar Saut.

Hukuman apa yang pantas diterapkan bagi pelaku korupsi dana bencana? Sejauh ini KPK masih mempelajari kasus dugaan suap sejumlah proyek pembangunan SPAM untuk korban bencana alam tersebut. Namun, jika merujuk pada Pasal 2, maka penerapan hukuman mati layak dijatuhkan pada pelaku.

“Kami lihat dulu nanti apa dia (pelaku) masuk kategori Pasal 2 korupsi pada bencana alam yang menyengsarakan hidup orang banyak itu. Kalau menurut penjelasan di Pasal 2 itu memang kan bisa dihukum mati, kalau dia korupsi pada bencana yang menyengsarakan orang banyak, nanti kami pelajari dulu,” kata Saut.

Sanksi pidana mati diatur bagi pelaku korupsi dana kemanusiaan diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dan diperbarui dengan UU  No. 20 tahun 2001 tentang Tipikor.

Pasal 2 ayat 1 berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Pasal 2 ayat 2 berbunyi: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Kendati pada faktanya ada pasal tersebut, namun dalam kenyataannya sulit diterapkan. Berkaca ke kasus-kasus korupsi dana bencana di masa lalu, tidak ada yang menerapkan pasal tersebut.

Pada hari Senin 17 Juli 2006 pukul 15:19 WIB, terjadi gempa dengan kekuatan M7.7 dengan pusat di lepas pantai Pangandaran. Gempa dengan kekuatan yang termasuk ‘moderate’ ini biasanya tidak menimbulkan tsunami dengan ketinggian lebih dari 5 m. Pasca tsunami, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) berencana memberikan bantuan kepada para nelayan yang menjadi korban. Bantuan itu berupa perahu fiberglass 1 GT dengan mesin 15 PK dan pengadaan alat tangkap. Dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2006.

Hari Purnomo, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Tengah, dan Margaretha Elizabeth Tutuarima, Kepala Seksi Produksi Penangkapan Ikan Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Tengah yang mengurusi urusan tersebut. Mereka terbukti melanggar UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena mereka dianggap melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999. Tindakan mereka ini telah merugikan Negara Indonesia sekitar Rp 9,5 miliar rupiah di saat para korban tsunami khususnya nelayan membutuhkan bantuan. Hari divonis 5 tahun, dan harus membayar uang pengganti Rp 1,4 miliar. Sementara Elizabeth divonis 6 tahun penjara.

Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Lili Hambali Hasan, tersangkut kasus korupsi dana bencana alam dan pembangunan Islamic Center di Purwakarta sebesar Rp 3,7 miliar. Oleh Pengadilan Negeri Purwakarta pada November 2008, Lili hanya terbukti melakukan tindakan melawan hukum dalam dakwaan subsider kedua, yakni meminjam dana yang bersumber dari dana islamic center sebesar Rp150 juta untuk kepentingan kordinasi muspida saat lebaran, Natal dan Tahun Baru. Namun oleh Pengadilan Tinggi Bandung, Lili divonis dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan dan diwajibkan mengembalikan uang negara Rp 150 juta.

Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Sosial Jember, Kholik Anwari, mengambil beras bencana di gudang Bulog Jember dengan memalsukan dokumen sejak tahun 2009, sehingga sebanyak 72 ton beras dijual kepada masyarakat, tanpa diketahui oleh Pemkab Jember. Saat itu terdakwa hanya dituntut satu tahun tiga bulan penjara dan membayar denda sebesar Rp50 juta atau subsider tiga bulan kurungan serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp360 juta atau subsider tiga bulan kurungan.

Gubernur Banten, Djoko Munandar divonis dua tahun dan denda Rp 100 juta dalam kasus korupsi penyelewengan dana bencana alam senilai Rp 14 miliar. Hasil korupsi tersebut masuk ke kantong pribadi Panitia Anggaran DPRD Banten. Joko meninggal dunia pada 4 Desember 2008 pada usia 60 tahun. Sementara putusan kasasi keluar tahun 2009.

Kasus lain korupsi dana rekonstruksi pascagempa DI Yogyakarta 2006. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi ditilap oleh Kepala Desa (Kades) Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Sukro Nur Harjono, Sigit, Kabag Keuangan Desa Selopamioro, dan Sugiono pengumpul uang potongan dana rekonstruksi pascagempa. Modusnya melakukan pemotongan dana rekonstruksi kepada setiap kelompok masyarakat penerima dana rekonstruksi dengan besar masing-masing mencapai Rp 7 juta hingga Rp 10 juta. Pada Rabu (24/4/2013) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta memvonis empat penjara orang. Mereka hanya divonis satu tahun penjara dan ada yang diharuskan membayar uang pengganti.

Korupsi dana bencana alam erupsi akibat letusan Gunung Bromo di Jawa Timur pada tahun 2011 juga terjadi. Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDP) Provinsi Jawa Timur mengalokasikan dana bantuan sosial berpola hibah tahun anggaran 2011 yang disalurkan pada tahun anggaran 2012.

Mantan Bupati Nias, Binahati Benedictus Baeha divonis kurungan lima tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Rabu (10/8/2011). Binahati dinyatakan terbukti bersalah menyelewengkan dana penangulangan bencana gempa dan tsunami di Kabupaten Nias, Sumatera Utara (Sumut). Selain menjatuhkan vonis lima tahun penjara, hakim juga mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 3,1 miliar, dan denda Rp 100 juta.

Binahati terbukti secara bersama-sama dengan terdakwa lain, melakukan korupsi dana bantuan bencana tsunami Nias yang dilakukan sejak tahun 2006 hingga 2008. Dugaan korupsi itu nilainya sebesar Rp 3.764.798.238 dari Rp 9,4 miliar yang dikucurkan untuk kepentingan penanggulangan bencana alam tersebut.

Rupanya proyek pasca-bencana ini dikorup oleh Bambang Sulogo selaku Direktur CV Tulus Abadi. Pada Kamis, 28 September 2017, majelis hakim menghukum Sulogo terbukti bersalah melakukan korupsi atas pembangunan bronjong di Desa Kedung Galeng dengan kerugian sekitar Rp 113 juta.

Sulogo divonis dengan pidana penjara selama 1 tahun dan uang pengganti sebesar Rp 18.723.829,61 subsider pidana penjara selama 1 bulan. Di tingkat banding, pidana penjara Sulogo menjadi 2 tahun.

Pemerintah pusat melalui BNPB kemudian mengucurkan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca-benca erupsi Gunung Merapi pada tahun 2012. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang melalui BPBD Kabupaten Magelang turut mendapat bantuan dana tersebut berupa pengadaan sarana produksi pertanian.

BPBD Kabupaten Magelang lantas mengadakan lelang untuk pengadaan bibit salak pondoh, pupuk NPK, dan pupuk organik. Proyek pengadaan itu dimenangkan CV Dwi Daya Utama (nominee atau dipinjam nama) dengan anggaran sekitar Rp 2,712 miliar.

Proyek pengadaan ini berujung korupsi. Pada Selasa, 10 Mei 2016, majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan vonis pidana penjara selama 2 tahun, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan, dan uang pengganti terhadap terdakwa Direktur CV Dwi Daya Utama Sri Sumartini.

Pada Juni 2018, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang, Banten memvonis tiga terdakwa atas perkara korupsi proyek ‎pembangunan gedung tempat evakuasi sementara (TES) atau shelter tsunami di Pasar Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten dengan anggaran Rp 18.232.143.000. Anggaran proyek ini bersumber dari APBN 2014 yang diampu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam proyek ini negara mengalami kerugian Rp 16.077.435.190.

Tiga terdakwa yang dihukum yakni Direktur PT Tidar Sejahtera, Takwin Ali Muchtar, Manajer PT Tidar Sejahtera, Wiyarsa Joko Pranolo, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kementerian PUPR, Ahmad Gunawan. Takwin, Wiyarsa, dan Gunawan divonis dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan dan denda Rp 50 juta subsider pidana kurungan 2 bulan.

Dan, tentunya masih banyak lagi.

Melihat berbagai kasus korupsi bencana alam di atas, rasanya sulit untuk menetapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi dana bencana. Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani setiap perkara korupsi dana bencana tidak pernah menuntut pelakunya dengan tuntutan pidana mati. Padahal untuk memberi efek jera, jaksa maupun hakim bisa saja mempertimbangkan pidana mati.

Memang hukuman mati dianggap bertentangan dengan HAM sebagaimana diatur dalam konstitusi dan UUD 1945. Namun soal bertentangan dengan HAM ini juga masih terjadi perdebatan, yaitu tafsir hak hidup untuk tidak diberlakukan pencabutan nyawa sewenang wenang. Artinya, jika kematian didasarkan pada hukuman yang secara resmi diputuskan oleh pengadilan atas dasar perbuatan yang dilakukan.

Inilah yang membuat hukuman mati pelaku korupsi dana bencana sulit diterapkan. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyebut hukuman mati bagi koruptor dana bencana khususnya korupsi di Kementerian PUPR terkait proyek SPAM, sebenarnya sudah tepat dan benar.

Berdasarkan hukum positif, UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor), korupsi dalam keadaan tertentu diancam dengan hukuman mati, yaitu korupsi yang dilakukan terhadap dana bencana alam dan korupsi pada waktu perang.

“(sayangnya) hukuman mati dianggap bertentangan dengan HAM sebagaimana diatur dalam konstitusi / UUD kita. Karena itu, mungkin belum ada koruptor yang dihukum mati,” terangnya.

Tetapi yang pasti hukuman mati di Indonesia masih merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu UU Tipikor, Tindak pidana pembunuhan berencana KUHP, UU Narkotika, UU Tenaga atom, UU Terorisme, UU Pengadilan HAM, dan sebagainya.

Tapi, entah kapan penerapan hukuman mati bagi koruptor dapat dilaksanakan. Indonesia belum akan dan bisa menerapkan hukuman mati bagi para koruptor, mengingat komitmen pemerintah masih rendah dalam penegakan hukum, pun aparat penegak hukum masih setengah hati dalam menindak para koruptor.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here