Pelajaran dari Brasil

0
180

Kemarin, terdengar berita dari Brasil. Mantan presiden negara itu Luis Inacio Lula da Silva divonis penjara 9,5 tahun karena menerima suap, ketika berkuasa antara tahun 2003-2010. Nilai uang yang diterimanya 1,1 juta dolar, atau kalau dirupiahkan sekitar Rp14,3 miliar. Mantan Presiden Dilma Rousseff yang tahun lalu dimakzulkan oleh parlemen karena korupsi, tampaknya juga akan menghadapi kemungkinan yang sama.

Tidak hanya dua mantan presiden itu, Michel Miguel Elias Temer Lulia, presiden saat ini yang menggantikan Dilma Rousseff, mungkin akan bernasib serupa. Sebab, penyidik Procurador-Geral da República (kejaksaan agung Brasil) sudah meminta izin Mahkamah Agung untuk menyelidiki 83 kasus korupsi di perusahaan minyak negara, Petrobras, yang melibatkan 100 orang politisi dan lima menteri kabinet Presiden Temer, termasuk Menteri Luar Negeri Aloysio Nunes.

Di negeri Samba tersebut, korupsi memang kronis. Sama seperti kita. Lihat saja  hasil survey Transparansi Internasional tentang Indeks Persepsi Korupsi tahun 2016, Indonesia berada di ranking 80 dan Brazil 79.

Bedanya, mungkin di kadar keseriusan –atau lebih tepat, keberanian menjatuhkan hukuman kepada pemimpin tertingginya. Penegak hukum di Brasil berani menusuk langsung ke jantung kekuasaan. Dengan stragegi piramida ini, secara teknis dan politis, mereka bisa menyapu ke bawah.

Sementara di negara kita, berbeda. Tanpa mengurangi arti pemberantasan korupsi selama ini, pemberantas korupsi kita belum pernah melakukan tusukan langsung ke pusat kekuasaan. Mereka seperti memakan bubur panas, melahap dari pinggir sambil menunggu yang di tengah mendingin.

Barangkali ada pertimbangan teknis penyidikan di balik strategi “bubur panas” ini. Tetapi, secara politis, cara seperti itu justru akan semakin memanaskan bubur yang di tengah. Sebab, ketika penyidikan korupsi mulai terlihat mengarah kepada aktor di pusat kekuasaan, mereka akan langsung pasang kuda-kuda dengan berbagai cara. Entah dengan cara membangun barikade pertahanan lebih kuat, melemahkan legalitas lembaga penyidik korupsi (seperti yang sekarang dialami KPK), atau aneka ragam modus penyelamatan diri lain.

Harus diakui, strategi pertahanan seperti ini terbukti ampuh. Buktinya, dari sekian banyak kasus korupsi skala besar yang pernah disidik KPK dan instansi penyidik lain sebelum lahir KPK, belum pernah ada yang sampai ke epicentrum kekuasaan. Sebutlah kasus megakorupsi mana saja, pasti tidak mampu menyentuh lingkaran inti penguasa. Padahal, korupsi yang dahsyat pasti melibatkan level kekuasaan yang dahsyat pula.

Jika hal itu disebabkan oleh semata-mata faktor teknis penyidikan, seperti kesulitan pembuktian dan sejenisnya, publik akan maklum. Namun, kalau itu berlandaskan pertimbangan politis, ewuh pakewuh, mikul dhuwur mendem jero, alangkah celakanya negeri ini.

Padahal hukum itu berkaca mata kuda dengan prinsip equality before the law. Prinsip hukum ini pertama kali muncul sejak lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689, dan kemudian dianut secara global, termasuk negara kita. Prinsip itu Indonesia dinyatakan tegas dalam konstitusi negara ini, bahwa  setiap warganegara sama kedudukannya di depan hukum.

Tetapi, penerapan prinsip equal justice under law atau  equality before the law tidak pernah berhasil  dan justru melahirkan inequality before the law.

Kita sulit membedakan, apakah persamaan di depan hukum itu prinsip atau cita-cita. Kenapa? Karena kita tak pernah berhasil menerapkan konsep secara sempurna dalam peradilan kita. Hingga sekarang kita masih belajar untuk menerapkannya. Tapi, tak pernah belajar sungguh-sungguh. Bahkan banyak sekali momentum  bagus untuk menerapkan prinsip tersebut yang berlalu begitu saja.

Pakar sosisologi hukum Jeremy Pope pernah mengatakan, gagalnya penegakan undang-undang biasanya karena tidak ada tekad untuk melakukannya, bukan karena undang-undangnya yang buruk.

Tekad penegakan hukum itulah yang kita tak punya. Penegakan hukum, pada akhirnya, bukan semata soal hukum. Tetapi juga dipengaruhi faktor lain. Faktor kepentingan politik sangat sering ikut mendistorsi proses penegakan hukum.

Menghukum “orang besar” adalah pekerjaan yang nyaris mustahil di negeri ini. Penjara selalu dipenuhi  oleh orang kecil. Padahal kejahatan-kejahatan besar selalu dilakukan oleh orang besar pula. Dan kejahatan-kejahatan besar telah membuat negara ini terpuruk dalam kebangkrutan. Orang-orang besar memang mempunyai privelese. Namun, mestinya privelese itu hanya dinikmati dalam kehidupan sosial, bukan di depan hukum.

Lihatlah, semua kasus korupsi di negeri ini dilakukan oleh orang besar. Masa reformasi setelah Orde Baru jatuh diharapkan menjadi awal bagi pemberantasan korupsi secara tuntas. Tetapi, ternyata, harapan bangsa ini hanya memasuki ruang hampa.

Penyebabnya, ya, jelas, hukum dikeruhi oleh kepentingan politik.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here