Pelajaran dari Christchurch

0
88

AKSI penembakan brutal oleh Brenton Tarrant terhadap jamaah shalat Jumat dua masjid di Christchurch Selandia Baru yang menewaskan 50 orang dikutuk seluruh dunia. Respon pemerintah Selandia Baru cukup cepat. Selain melakukan proses hukum terhadap Tarrant, Perdana Menteri Jacinda Ardern secara resmi mengumumkan akan ada perubahan undang-undang mengenai senjata di negara itu dalam 10 hari ke depan. “Undang-undang mengenai senjata di negara ini akan berubah,” kata Ardern, Senin kemarin (18/3).

Seperti diketahui, teroris asal Australia itu mempunyai lima senjata api di Selandia Baru. Undang-undang persenjataan di Negeri Kiwi itu memang membolehkan seseorang yang sudah berusia di atas 16 tahun untuk mempunyai sejumlah senjata api.

Pemerintah Selandia Baru rupanya melihat ada celah hukum dalam UU tersebut yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat berbuat jahat. Itu sebabnya, Perdana Menteri Ardern dengan cepat merancang kebijakan baru untuk mengubah UU tersebut.

Langkah seperti ini menjadi catatan kita: Cepat merespon sesuatu yang krusial dan merancang jalan keluar yang tepat. Mungkin pemerintah baru hasil pemilu nanti perlu bercermin dari kecepatan respon tersebut. Sebab, dalam konteks yang berbeda, kita pun memiliki persoalan serupa: Ada celah undang-undang yang berpeluang melahirkan persoalan.

Misalnya, soal korupsi. Salah satu yang marak terjadi adalah korupsi yang dilakukan kepala daerah. Ratusan kepala daerah sudah dipenjara gara-gara kejahatan ini. Sudah sejak lama kita mengidentifikasi bahwa penyebabnya adalah praktek pemilihan kepala daerah secara langsung. Tingginya biaya politik dalam model pemilihan langsung itu menjadi akar persoalan korupsi kepala daerah semakin meluas. Menurut penelitian Litbang Kementerian Dalam Negeri atas pendanaan pilkada serentak 2015, biaya yang dikeluarkan pasangan calon bupati/walikota bisa mencapai Rp30 miliar, dan untuk calon gubernur bisa mencapai Rp100 miliar.

Karena itu sudah lama muncul pemikiran untuk mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah itu. Hampir setahun lalu, misalnya, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Ketua DPR Bambang Soesatyo dan beberapa Wakil Ketua DPR berdiskusi tentang mengembalikan pilkada ke DPRD. Sebab, pilkada langsung seperti selama ini mengandung berbagai masalah.

Tapi, pemikiran itu berhenti di sekadar wacana. Tidak pernah ada tindak lanjut, misalnya dengan melakukan revisi UU.

Kebiasaan inilah yang mesti diakhiri oleh pemerintahan baru nanti. Selesaikanlah masalah dengan program aksi, bukan dengan diskusi.

Kedua kubu calon presiden sejak jauh hari mestinya sudah mempunyai daftar panjang permasalahan yang hendak diselesaikan. Atau kalau belum, susunlah dari sekarang. Di bidang perundang-undangan, harus ada daftar UU yang perlu disesuaikan, sesuai skala prioritas.

Di bidang politik, perlu segera evaluasi menyeluruh terhadap seluruh regulasi yang mengatur bidang ini. Mulai dari pemilihan kepala daerah, pemerintahan daerah, kepartaian, dan sebagainya. Tolok ukur evaluasi jelas: Konstitusi dan tujuan bernegara.

Soal pilkada misalnya, kalau memang sistem sekarang ini dianggap bermasalah, perlu kajian secara komprehensif dan netral, mulai dari tahap evaluasi sampai penyusunan draft RUU pengganti UU Pilkada tersebut. Komprehensif, karena banyak aspek yang mesti ditimbang. Netral, jangan sampai kajian ini dilatarbelakangi kepentingan politik sesaat. Begitu juga dengan UU di bidang-bidang lain.

Libatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk evaluasi itu. Keterlibatan para pakar ini juga memelihara kualitas hasil evaluasi itu serta menghasilkan draft RUU yang tidak berjarak dari aspek filosofi, juridis dan sosiologi masyarakat nanti. Hal ini untuk menghindari UU tersebut nantinya tidak kembali diubah–setidaknya dalam waktu yang relatif lama. Perubahan tak kunjung henti dalam UU bidang politik mengakibatkan konsolidasi demokrasi kita tak kunjung tuntas. Padahal, kalau konsolidasi demokrasi sudah selesai, bangsa ini bisa segera beralih untuk menyelesaikan bengkalai persoalan lain.

Gerak cepat Perdana Menteri Jacinda Ardern di atas perlu ditiru oleh presiden baru nanti.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here