Pelajaran Dari Pilkada DKI, Benarkah Karisma Kiai Tergerus?

0
316

Nusantara.news, JAKARTA – Isu agama sangat kental terasa dalam pertarungan politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Sejak putaran pertama hingga kedua, sentimen keagamaan begitu kuat, terlebih setelah calon gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyentil kitab suci Al-Quran Surat Almaidah ayat 51 dalam pidatonya di Kepulauan Seribu.

Dalam situasi itu, peran para kiai sangat menonjol. Terbukti, setelah KH. Ma’ruf Amin selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan sikap keagamaan bahwa pidato Ahok itu termasuk penistaan agama.

Sontak, umat Islam menyatu tak hanya yang ada di Jakarta, tapi juga di seluruh daerah. Semua bergerak melakukan aksi massa yang berpuncak pada aksi pada tanggal 2 Desember 2016 yang dikenal dengan aksi 212 yang dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta.

Momentum itu awalnya diprediksi menjadi kebangkitan gerakan Islam di bawah komando para kiai dan ulama, karena dalam aksi itu sejumlah kiai dan ulama memang pula turun langsung memimpin umat, seperti KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), Ustad Bachtiar Natsir, Ustad Arifin Ilham, Habib Rizieq Sihab dan lainnya.

Namun, ternyata dalam perjalanan selanjutnya, sejumlah kiai mengambil sikap berbeda. Sebut saja, KH Said Aqil Siroj yang merupakan Ketua Umum PBNU, juga KH Ishomuddin yang menjadi saksi meringankan pada sidang penodaan agama yang mendudukkan Ahok sebagai terdakwa.

Bahkan belakangan muncul keputusan bahtsul masail para kiai muda GP Ansor yang menyatakan boleh memilih pemimpin nonmuslim. Sikap ini jelas bertentangan dengan hasil Muktamar Lirboyo tahun 1999.

Tetapi apa kata sejumlah kader NU? Seorang alumnus Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Ustad Abdul Latief mengungkapkan alasannya ‘menentang’ sikap gurunya kiai Noer Muhammad Iskandar SQ.

“Kami tak menentang kiai, kami hanya mengambil sikap untuk patuh pada tuntutan agama yang diajarkan kiai kami,” kata Ustad Abdul Latief kepada nusantara.news di Jakarta, Kamis (20/4).

Lantas, apakah perbedaan sikap kiai dengan santrinya itu akan berulang pada pesta demokrasi lainnya, seperti pemilihan presiden (pilpres) atau pemilihan legislatif (pileg) nanti?

Menurut Latief, perbedaan dalam Islam itu wajar sepanjang tidak menyangkut hal-hal prinsip. Soal memilih pemimpin muslim, itu sudah ketetapan yang harus dipatuhi.

“Semoga Pilkada DKI ini jadi pembelajaran bahwa kebenaran itu tak akan pernah kalah. Perbedaan sikap itu sunnatullah, tapi saya yakin tak akan mengarah pada perpecahan umat,” ujarnya.

Pertanyaan dasarnya kemudian adalah, apakah perbedan sikap antara kiai dan santri itu pertanda mulai lunturnya karisma kiai yang dulu begitu dihormati dan disegani santrinya? Dulu kiai tempat bertanya semua hal, mulai dari waktu yang tepat untuk bercocok tanam, pernikahan sampai ke masalah keluarga. Kini, tradisi itu seolah hilang tergerus kepentingan dan jaman yang berbeda. Namun, Itu semua berpulang pada keinginan para kiai dan santrinya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here