Pelajaran Untuk Capres

0
88

GUBERNUR Jawa Timur yang baru, Khofifah Indar Parawansa, menjanjikan akan merangkul pesaingnya dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur tempo hari, Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno. Program-program yang dijanjikan Syaifullah-Puti dalam kampanye akan dimasukkan ke dalam program kerja gubernur baru.

Partai politik pengusung lawannya juga akan dirangkul Khofifah. “Setelah kompetisi berakhir, semua akan diajak membangun Jawa Timur. Tidak ada lagi istilahnya partai pengusung, yang ada elemen demokrasi,” kata Khofifah.

Rencana Khofifah ini tentu harus diapresiasi. Kita juga pernah memuji langkah yang hampir mirip dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.  Ridwan pernah berencana akan membentuk Majelis Pertimbangan Gubernur yang terdiri dari semua peserta Pilkada Jawa Barat. Majelis ini, kata Ridwan, akan memberikan pandangan dan nasehat terhadap setiap kebijakan yang akan diambil oleh Gubernur.

Gagasan kedua gubernur ini perlu diberi apresiasi tinggi. Sebab, kalau itu betul-betul diwujudkan, langkah merupakan terobosan luar biasa secara  politik dan pemerintahan.

Secara politik, melibat mantan kompetitor, baik mengakomodasi program seperti yang dilakukan Khofifah atau membentuk Majelis Pertimbangan Gubernur seperti Ridwan Kamil, adalah langkah yang brilian.  Sebab, jika semua mantan calon gubernur dan wakil gubernur dilibatkan untuk memberi pandangan terhadap kebijakan yang akan diambil gubernur, maka di atas kertas resistensi politik dari DPRD atau partai-partai akan berkurang. Sebab, kebijakan itu sudah di-stempel oleh anggota Majelis Pertimbangan yang notabene adalah calon kepala daerah yang tadinya diusung oleh partai-partai tersebut. Setidaknya, mantan calon gubernur dan wakil gubernur itu bisa menjembatani komunikasi dengan elit partai yang tidak mendukung Gubernur Terpilih.

Dari sisi pemerintahan, pelibatan mantan kandidat ini akan membuat kebijakan lebih komprehensif. Sebab, mereka memang sudah mempunyai konsep dan program sendiri di partainya, dan itulah yang mereka tawarkan kepada masyarakat selama kampanye pilkada kemarin. Semua program tersebut tentu sudah melalui pengkajian yang mendalam di partai masing-masing. Ada kandidat yang kuat konsep pembangunannya di bidang pertanian, ada pula yang unggul di bidang ekonomi,  ada yang mempunyai kelebihan di bidang keamanan, dan seterusnya. Semua itu adalah kekayaan konsepsional yang harus dimanfaatkan.

Lagkah-langkah ini layak ditiru oleh presiden terpilih yang memenangkan Pemilu 2019 nanti. Presiden terpilih nanti harus membuka hati dan pikirannya untuk mengundang calon presiden yang kalah dalam pemilihan umum, termasuk seluruh pimpinan partai politik, untuk duduk bersama.

Untuk apa? Pertama, untuk menunjukkan kepada masyarakat bangsa ini bahwa presiden adalah pemimpin bagi seluruh bangsa. Dia bukan pemimpin kelompoknya saja.

Kedua, presiden mewujudkan secara nyata bentuk partisipasi masyarakat, dan meninggalkan model partisipasi wacana selama ini. Sebab, partai-partai politik itu yang diwakili oleh para pemimpin tertingginya adalah representasi dari masyarakat Indonesia, dan calon presiden yang tak terpilih itu juga mewakili sekian juta orang yang terlanjur memilihnya.

Ketiga, sebagai pemimpin tertinggi di negara ini, presiden mengajak semua kekuatan politik dan tokoh-tokoh elite politik untuk menyamakan pandangan bahwa tugas membangun negara adalah tugas bersama. Setelah kesamaan pandangan terbentuk, presiden harus membangun kesepahaman bahwa semua pihak harus bekerja bersama-sama.

Dengan kesamaan pandangan dan pemahaman, presiden bersama seluruh pimpinan partai dan calon-calon presiden itu merumuskan konsep-konsep besar pembangunan serta target-target yang hendak dicapai.

Mungkinkah itu diwujudkan? Bisa, seandainya presiden terpilih nanti tidak hanya melihat kemenangan dari satu sisi, yakni keberhasilan mengalahkan yang lain. Perasaan menang karena sudah mengalahkan yang lain itu kadangkali dipertontonkan dengan cara-cara yang berlebihan. Hal itu membuat yang kalah merasa dilukai dua kali.

Keberhasilan memenangkan suatu pemilihan umum sangat jarang dipandang sebagai amanah yang mesti diemban dan beban yang harus dipikul. Itulah sebabnya mengapa dalam praktek sehari-hari kita melihat setiap pemilihan umum usai diselengarakan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, pihak yang menang selalu berpesta pora dengan kemenangannya sambil mencibir orang yang kalah.

Pemilu Presiden 2019 nanti, seyogianya, menjadi titik awal memulai tradisi tersebut. Itu niscaya lebih bermanfaat, ketimbang mengisi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dengan figur-figur seperti yang ada sekarang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here