Pelajaran Untuk KPU

0
211

MEMASUKI tahun politik ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa dikatakan lembaga yang paling sibuk. Di tahun ini saja, KPU harus menyukseskan pemilihan kepala daerah secara serentak di 171 daerah. Di saat yang hampir bersamaan, proses pemilu legislatif dan pemilu presiden yang dilaksanakan serentak pada 2019, juga telah dimulai.

Keliru sedikit saja, panjang urusannya. Karena kesalahan sekecil apa pun akan membuahkan gugatan bertubi-tubi ke KPU. Sudah berusaha seteliti mungkin pun, KPU masih rentan digugat, apalagi jika salah.

Itulah yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Keputusan KPU yang tidak mengikutsertakan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai partai peserta pemilu 2019, dibatalkan Bawaslu dan akhirnya PBB dinyatakan dapat mengikuti pemilu. Hampir bersamaan, Bawaslu Sumatera Utara juga mengabulkan gugatan calon gubenur JR Saragih yang semula dinyatakan KPU Sumatera Utara tidak memenuhi syarat menjadi calon gubernur peserta pilkada 2018 nanti.

Pada akhir 2017 lalu KPU juga kalah menghadapi  gugatan Partai Garuda dan Partai Berkarya yang dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat sebagai partai peserta pemilu 2019. Dan sebelumnya perkara verifikasi faktual yang akan dilakukan KPU terhadap partai-partai yang sudah lolos verifikasi administrasi, juga dipersoalkan.

Kekalahan beruntun KPU ini, menurut aktivis pemilu Ray Rangkuti, perlu mendapat catatan khusus. Dia mempertanyakan kinerja KPU sehingga keputusannya bisa dikalahkan dalam sengketa di Bawaslu.

Menurut kita, sah saja jika ada sebuah keputusan lembaga negara yang digugat secara hukum oleh warga negara. Justru itu diperlukan dalam konteks check and balances.

Tapi, itu baru satu sisi. Sisi lain yang harus diperhatikan adalah soal kualitas keputusan KPU sendiri. Sebab, harus diakui, berbagai gugatan dan fakta kalahnya KPU menghadapai gugatan tersebut, mengindikasikan ada masalah dalam kualitas keputusan itu.

Ray Rangkuti tadi mengkhawatirkan kekalahan demi kekalahan KPU akan dapat berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan mereka dalam menyelenggarakan hajatan pemilu dan pilkada. Jika tak ada perubahan signifikan atas kinerja KPU, ia khawatir hasil pemilu atau pilkada akan rawan dan mudah mendapat gugatan.

KPU memang memikul tugas besar untuk menyukseskan pesta demokrasi ini. Barangkali pemilu di Indonesia merupakan pemilu paling “besar” di dunia. Jumlah partai politik pesertanya, 14 partai, dan kini menjadi 15 dengan keikutsertaan PBB. Tapi dari segi jumlah partai, kita mungkin yang paling banyak.

Dari segi jumlah pemilih, kita hanya di bawah India dan Amerika Serikat. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan Kemendagri ke KPU mencatat ada 196,5 juta orang yang dipastikan memiliki hak memilih dalam Pemilu 2019, yang terdiri atas pemilih laki-laki 98.657.761 orang dan perempuan 97.887.875 orang.

Wajar jika kita menaruh kekhawatiran terhadap KPU. Sebab mereka bertanggungjawab atas perhelatan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang untuk pertama kali digelar secara serentak tahun depan. Sebelumnya, dua pemilu itu diselenggarakan terpisah dengan interval waktu 3-4 bulan. Itu memberi kesempatan kepada KPU untuk mengambil nafas.

Pemilu-pemilu sebelumnya yang digelar terpisah itu pun ramai dengan aneka ragam masalah teknis, terutama penyediaan dan pengiriman logistik pemilu, seperti kertas suara, kotak suara dan sejenisnya. Besok, soal logistik pasti akan lebih rumit. Sebab KPU sudah memutuskan bahwa hanya ada maksimal 300 pemilih untuk setiap TPS, untuk menyingkat waktu pemungutan suara. Oleh sebab itu, pada Pemilu 2019  jumlah TPS akan menjadi 868.608, jauh lebih banyak dari Pemilu 20154 yang berjumlah 572.752 TPS. Akibatnya, logistik pemilu berupa  kotak suara, bilik suara, tinta, surat suara, formulir, dan petugas KPPS juga akan meningkat.

Kita berharap, sisa waktu yang semakin menyempit ini dimanfaatkan KPU untuk menambal kekurangan di sana-sini. Kekeliruan teknis KPU, sekalipun katakanlah itu sangat manusiawi, mesti dipahami KPU dengan prinsip tanpa toleransi. Sebab, sekali lagi, ini menyangkut hidup bangsa ini lima tahun ke depan. Peluang gugatan terhadap penyelenggaraan pemilu maupun penetapan hasil penghitungan suara kelak, walaupun itu sesuatu yang lazim dan legal, harus diminimalisasi sedemikian rupa karena akan mendelegitimasi hasil pesta demokrasi tersebut.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here