Pelanggaran UU, Komposisi KPU dan Bawaslu tak Penuhi Kuota Perempuan,

0
128
Pimpinan DPR Fadli Zon (ketujuh kiri), Fahri Hamzah (keenam kiri), Taufik Kurniawan (kedelapan kiri), Agus Hermanto (kesembilan kiri) berfoto bersama dengan tujuh komisioner KPU dan lima komisioner Bawaslu terpilih disela rapat Paripurna masa persidangan IV tahun sidang 2016-2017 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/4). Rapat paripurna tersebut menyetujui nama-nama komisioner KPU dan Bawaslu hasil pemilihan dari Komisi II. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/ama/17

Nusantara.news, Jakarta – Dari tujuh orang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru dipilih DPR, hanya ada satu orang perempuan. Sementara dari lima anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga hanya ada satu orang saja yang mewakili kaum hawa.

Padahal, UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pada Pasal 6 ayat (5) sudah jelas menyebutkan, ”Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).”

Ketentuan serupa juga diterapkan untuk keanggotaan Komisioner Bawaslu sebagaimana tertulis pada Pasal 72 ayat (6) yang menyebutkan, “Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).”

Artinya, keputusan yang diambil di Sidang Paripurna DPR pada Kamis (6/4) yang mengesahkan anggota terpilih di kedua lembaga itu, sesungguhnya melanggar UU.

Tidak terpenuhinya kuota perempuan yang menjadi perintah UU itu dibenarkan oleh anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian. “Secara khusus, saya menyayangkan bahwa kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam penyelenggara Pemilu (KPU-Bawaslu) masih belum tercapai,” terang Hetifah di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (6/4).

“Dari tujuh anggota KPU terpilih, hanya satu ada satu perempuan. Demikian juga dengan Bawaslu, dari lima nama yang terpilih hanya satu perempuan,” sesal Hetifah.

Untuk itu Hetifah berharap Rancangan Undang-Undang Pemilu yang sedang dibahas ada usulan penambahan jumlah anggota KPU dan Bawaslu dan diisi oleh calon-calon perempuan sehingga kuota 30 % perempuan bisa terpenuhi.

Toh demikian Hetifah banggsa, perolehan suara terbanyak untuk komisioner Bawaslu adalah perempuan atas nama Ratna Dewi Pettalolo. “Saya berharap, pada periode mendatang Bawaslu dipimpin oleh perempuan,” tandas politisi Partai Golkar ini.

Sebagaimana diberitakan, lima komisioner Bawaslu terpilih masing-masing Ratna Dewi Pettalolo dengan 54 suara, disusul Mochammad Afifuddin 52 suara, Rahmat Bagja 51 suara, Abhan  34 suara dan Fritz Edward Siregar 33 suara.

Sedangkan komisioner perempuan yang berstatus petahana KPU, Ida Budhiati tidak dipilih oleh Komisi II DPR. Pada kepengurusan KPU terpilih ini hanya ada satu perempuan, yakni Novi Novida Ginting Manik yang sebelumnya menjabat Ketua KPU Sumatera Utara. Sedihnya lagi, Ida Budhiati dalam pemilihan hanya mendapatkan satu suara, padahal anggota Komisi II DPR perempuannya lebih dari satu orang.

Sebagaimana hasil pemungutan suara Komisi II secara terbuka, Ida bersama Sigit Pamungkas dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah selaku petahana gagal mendapatkan posisinya kembali sebagai komisioner KPU.

Ketujuh anggota KPU yang terpilih dengan perolehan suara tertinggi adalah Pramono Ubaid Tanthowi dan Wahyu Setiawan 55 suara, disusul Hasyim Asyari 54 suara, Ilham Saputra 54 suara, Viryan 52 suara, Evi Novida Ginting Manik 48 suara dan Arief Budiman 30 suara.

Menjelang ketok palu di Sidang Paripurna DPR yang mengesahkan hasil pemilihan komisioner KPU dan Bawaslu oleh Komisi II, Ketua Komisi II Zainuddin Amali menjelaskan uji kelayakan dilakukan secara terbuka dan proses pemungutan suara juga telah dilakukan dalam suasana musyawarah mufakat.

“Komisi II DPR RI menaruh harapan besar kepada komisioner KPU dan Bawaslu terpilih agar dapat secara maksimal mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan amanah yang diemban,” kata Amali.

Anehnya, Presiden Joko Widodo tidak bereaksi terhadap pelanggaran UU dalam penetapan calon anggota KPU dan Bawaslu ini. Presiden Joko Widodo hanya mengatakan, sebagaimana disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi kepada wartawan, Kamis (6/4) siang, bahwa dia menghormati keputusan DPR yang telah mengesahkan 7 Komisioner KPU dan 5 Komisioner Bawaslu, dan memastikan sebelum masa jabatan Komisioner KPU dan Bawaslu habis pada 12 April nanti.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here