Pelarangan Double Swipe Ancam Penurunan Industri Ritel

0
104
Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengancam merchant yang melakukan double swipe pada transaksi kartu kredit maupun kartu debet dengan sanksi yang keras.

Nusantara.news, Jakarta – Per 5 September 2017, Bank Indonesia menegaskan larangan penggesekan ganda (double swipe) dalam transaksi alat pembayaran menggunakan kartu (APMK). Dalam setiap transaksi, kartu hanya boleh digesek sekali di mesin electronic data centre (EDC) dan tidak dilakukan penggesekan di mesin kasir.

Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo menegaskan, pelarangan penggesekan ganda tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pencurian data dan informasi kartu. Karena boleh jadi data nasabah bank dicuri ketika bertransaksi lewat merchant (toko), kemudian data itu digunakna untuk melakukan transaksi kartu kredit internasional. Jebollah kartu kredit nasabah.

Dasar pelarangan BI itu mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Di PBI tersebut, pelarangan itu termuat dalam Pasal 34 hurub (b) yang menyatakan, melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran penyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran selain untuk tujuan transaksi pemrosesan pembayaran. Termasuk di dalamnya larangan pengambilan data melalui mesin kasir si pedagang.

Agus bahkan mengancam akan mengambil tindakan jika ada merchant atau kasir yang masih melakukan gesek ganda transaksi nontunal. “Silakan laporkan saja agar BI bisa segera mengambil tindakan. Pemegang kartu harus berani menolak jika sudah dilakukan swipe di EDC tidak boleh lagi dilakukan di mesin kasir,” tegas Agus, di Gedung DPR, beberapa hari lalu.

Selain itu BI menyampaikan surat edaran tertulis kepada Asosiasi Pengusaha Ritel Indoneisa (Aprindo) agar dipatuhi.

Disambut positif

 

Kebijakan BI tersebut disambut positif oleh kalangan bankir, karena pelarangan penggesekan ganda atau double swipe ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pencurian data kartu kredit.

Rico Usthavia Frans, Direktur Digital Banking dan Teknologi Bank Mandiri berpendapat penggesekan kartu kredit di luar mesin EDC tidak dipantau dan dijamin oleh bank. Sehingga bank dan nasabah tidak tahu apa saja yang dilakukan pada saat double swipe.

“Ini sangat berbahaya bagi nasabah kartu kredit,” kata Rico beberapa waktu lalu.

Dadang Setiabudi, SEVP Teknologi Informasi BNI menyarankan kepada merchant yang bekerjasama agar tidak melakukan gesek dua kali di EDC dan di kasir. “Kami mengembangkan integrated cash register link agar EDC terkoneksi ke mesin kasir,” katanya.

Dengan ini ketika nasabah melakukan check out harga yang dibayar sudah ada di EDC. Terkait potensi fraud dalam transaksi kartu kredit, Dadang berpendapat BNI selalu memantau dan melakukan antissipasi sehingga data nasabah bisa diamankan.

Menurut Lani Darmawan, Direktur Konsumer Bank CIMB Niaga, saat ini pihak acquirer kartu sedang berkoordinasi dengan industri melalui asosiasi kartu kredit untuk mengimplementasikan larangan BI ini.

Secara umum Lani menilai larangan gesek ganda ini merupakan langkah preventif yang bagus. “Sehingga tidak ada perbedaan perlakuan oleh bank sekaligus untuk tujuan lebih menjaga keamanan data kartu kredit,” kata Lani kepada media.

Tanpa dialog

Hanya saja Dewan Penasihat Aprindo Handaka Santosa menyesalkan pelarangan oleh BI itu tanpa melibatkan industri ritel. Karena biar bagaimana akan berdampak pada penjualan industri ritel.

“Industri ritel sekarang sedang terpuruk, dengan pelarangan ini maka akan makin terpuruk,” ujarnya.

Handaka menggambarkan, industri ritel menggesek dua kali tujuannya agar biar melakukan promotion gimmick, seperti memberi diskon, voucher, hadiah maupun point yang bisa ditukar. Ini berlaku umum di dunia dan tidak ada masalah.

“Satu kali gesek untuk EDC, satu kali lainnya untuk merchant. Hanya nama dan nomor kartu yang di-capture pada gesekan kedua. Jadi tidak ada niat mencuri data, bahkan kami bersedia diaudit kok,” jelasnya.

Karena itu, Handaka menyayangkan BI tidak ada komunikasi dengan industri ritel. Akibat pelarangan itu, otomatis promotion gimmick tak bisa dilakukan lagi. Dampak lanjutannya, penjualan ritel semakin turun, industri yang mendukung produksinya ikut turun. Akhirnya jumlah tenaga kerja di industri ritel dan pendukungnya ikut terpangkas.

Dan kita bisa menyimpulkan, pada akhirnya sedikit banyak pelarangan ini dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi secara agregat.

“Kita sudah lihat 7 Eleven tutup semua gerai, kalau industri ritel tidak ditopang perbankan, bisa semakin turun nanti,” jelasnya.

Tapi Handaka mengaku pasrah dan cuma punya opsi mengikuti perintah BI. “Mau dibilang apa lagi, tapi kalau masih boleh usul, dalam membangun bangsa ini, ada baiknya BI berdialog dengan Aprindo, asosiasi penyeleggara kartu, sehingga kebijakan yang diberlakukan lebih mengena.”

Handaka mengakui selalu ada oknum di merchant yang mencuri data nasabah meski sudah diregulasi secara ketat. Begitu juga di perbankan yang fully regulation, tetap saja ada fraud (kejahatan) di dalamnya.

Adalah tugas regulasi memperkecil fraud itu, baik di industri perbankan maupun industri ritel. Dan bagaimana mencegah fraud itu terjadi, harus ada dialog lintas industri.

Di sisi lain, karakter kebijakan yang baik, selain disusun oleh regulator, juga menyerap masukan stakeholder yang akan dikenakan peraturan itu. Sebaik-baik regulasi yang diterapkan tanpa komunikasi dengan obyek yang dikenai regulasi, maka akan ada kelemahan dalam pelaksanaannya.

Pendek kata, niat BI untuk melindungi nasabah kartu debet maupun kartu kredit patut diacungkan jempol. Tapi ada juga baiknya mendengar saran dari Aprindo, karena kalau dipaksakan peraturan itu dapat mengancam pertumbuhan industri ritel dan pendukungnya. Pada gilirannya bisa mengancam pertumbuhan ekonomi secara agregat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here