Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme Tak Perlu Diperdebatkan

0
56
Penjagaan pasca ledakan Gereja Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel, Surabaya (Foto: Tudji)

Nusantara.news, Surabaya – Usul Revisi Undang-undang (RUU ) Terorisme yang akan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih terus menjadi perdebatan. Sebab, tentara adalah petempur dalam perang. Karakternya membunuh. Beda dengan polisi yang karakternya menangkap, menghukum untuk menimbulkan efek jera. Keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dikhawatirkan akan melangghar HAM yang berpotensi menimbulkan masalah baru.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam keterangan pers di Mapolda Jawa Timur di Surabaya, pasca insiden ledakan bom di tiga gereja di Surabaya, Minggu (13/5/2018), tegas menyebut Polri tidak keberatan jika TNI diikutsertakan dalam penanganan terorisme.

“Revisi UU Terorisme sudah menjelang final. Saya paham dengan yang dilakukan teman-teman di DPR, sudah bekerja keras untuk menyamakan persepsi. Saya pribadi sebagai Kapolri tidak keberatan dan setuju TNI dilibatkan, karena itu sudah diakomodir di Pasal 34 (UU TNI). Soal detailnya akan diatur dalam Keppres. Karena teroris musuh kita bersama, harus diperangi bersama-sama,” urai Jenderal Tito.

Dalam kesempatan itu Kapolri berharap agar pembahasan RUU Terorisme tidak berlarut-larut. Sebab , penganut paham radikal di Indonesia terus bertambah jumlahnya, termasuk mereka yang pulang dari luar negeri dari Suriah. “Mereka terus berdatangan dari luar negeri dan itu harus cepat ditangani,” tambahnya.

Jika UU Teroris tidak segera disempurnakan atau direvisi, Polri tidak bisa leluasa melakukan pencegahan. Jenderal Tito menyebut Polri tidak bisa melakukan penangkapan apalagi penahanan jika mereka tidak melakukan pelanggaran.

“Jika mereka hanya datang dari Suriah tidak bisa ditangkap. Kalau ada masalah soal paspor kita bisa menindak, tetapi tidak untuk perkara lain,” tegasnya.

Apalagi, tanpa ada payung hukum UU Teroris dengan pelibatan TNI, Polri tidak punya kekuatan penindakan. Termasuk untuk memutuskan siapa saja dari mereka-mereka (banyak nama ada di catatan Polri) yang terlibat jaringan teroris, tidak bisa dengan mudah dilakukan penangkapan. Polri hanya bisa mendeteksi, sebaliknya mereka juga bisa menghindar dari deteksi.

Harus dipertegas peran dan kewenangannya

Pengamat Militer, M Fahmi menyebut rentetan serangan teror termasuk yang terjadi di Surabaya merupakan rangkaian tindakan keji dan tidak berperikemanusiaan, itu harus dihentikan dan pelakunya ditindak.

Pihaknya menilai, secara normatif unsur pemberantasan terorisme ada pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). “Yang di dalamnya ada unsur Polri dan TNI juga,” kata Fahmi.

Peran institusi itu, menuntutnya mampu berkomunikasi efektif dengan unsur-unsur yang terlibat dalam penanganan. Selain juga mampu mengkoordinasikan semua aktivitas penanggulangan terorisme. Oleh sebab itu tidak ada masalah melibatkan TNI dalam penanganan terorisme. Terpenting ada penegasan soal distribusi tugas masing-masing.

Sama halnya dengan distribusi peran dan kewenangan masing-masing unsur seperti Polri, BIN, TNI. Misal di level dan area mana saja TNI bisa, boleh dan harus dilibatkan. Tentang bagaimana koordinasi, penggerakan, pengendalian dan pengawasan dilakukan.

“Itu sangat penting agar tidak terjadi benturan dan tumpang tindih peran atau kewenangan yang berpotensi mengacaukan upaya pemberantasan terorisme di Indonesia sekaligus menghindari kekhawatiran terjadinya pelanggaran HAM,” tegasnya.

Peneliti P2P-LIPI, Sri Yanuarti mengemukakan hal senada. Sri Yanuarti menyebut bahwa dalam UU TNI ada yang disebut Operasi Militer Selain Perang (OMSP) diatur dalam Pasal 20 ayat (1). Ini bisa menjadi pintu masuk TNI dalam ranah sipil. Hanya saja, dalam hal pelibatan dalam penanganan terorisme haruslah dalam koordinasi Polri. Peluang TNI masuk ke ranah sipil tanpa koordinasi Polri hanya bisa dilakukan apabila ada perintah Presiden.

Karena itu, menurut Diandra Mega Putri Mengko yang juga Peneliti P2P-LIPI, keterlibatan TNI dalam kasus terorisme bisa dipahami secara mudah. Jika TNI tidak diperintah oleh Presiden Joko Widodo, TNI tidak perlu mengambil langkah masuk dalam ranah sipil.

Dalam RUU Tindak Pidana Terorisme yang sedang dikaji DPR, terkait perlunya peran TNI dalam tindak pidana terorisme, seharusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tanpa ada Revisi UU Tindak Pidana Terorisme, TNI bisa dilibatkan, yaitu dengan keputusan politik negara. Sebenarnya tanpa ada revisi (UU Tindak Pidana Terorisme) TNI sudah bisa terlibat, yaitu dengan keputusan politik negara.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly, mengatakan pelibatan TNI diatur lebih lanjut dalam Perpres dengan tetap mengacu pada tugas pokok TNI yang tertera dalam UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here