Pelonggaran DNI, Kunci Lancarnya Investasi Langsung

0
92

Nusantara.news, Jakarta – Suatu hari, sehari sebelum pengumuman kemenangan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, seorang wartawan bertanya. “Pak Jokowi, dengan cara apa Anda membiayai pemerintahan, apakah dengan cara Ibu Megawati yang getol menjual aset, atau dengan cara Pak SBY yang getol berhutang? Atau dengan cara keduanya?”

Jokowi saat itu agak tersenyum pahit sambil berkata, “Pertanyaan ini agak berat, tapi inilah realitas Indonesia. Saya akan memaksimalkan investasi, saya galakkan investasi agar masuk dan bisa membiayai pembangunan.”

Ya, itulah sekelumit sejarah yang bisa menjelaskan mengapa Presiden Jokowi getol mengincar investasi, tanpa kecuali investasi asing. Segala cara dan upaya diusahakannya agar pembangunan infrastruktur yang dicanangkannya dapat terbiayai.

Sejarah penanaman modal asing (PMA) di Indonesia telah berkembang selama 20 tahun terakhir. Namun Bank Dunia menilai investasi asing di Indonesia masih terlampau kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk negara tetangga.

Dalam laporan Bank Dunia dengan tema Perkembangan Perekonomian RI di Semester I/2017 yang merujuk dari data The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), rata-rata penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment–FDI) pada 2013-2014 di Thailand mencapai 3,2% dari PDB. Sementara Malaysia 3,5% dari PDB, Vietnam 5,15% dari PDB, sedang Indonesia hanya 2,2% dari PDB.

Dari angka tersebut terungkap bahwa FDI di Indonesia masih kalah seksi dibandingkan Thailand, Malaysia, bahkan Vietnam. Tentu saja ini menjadi pekerjaan rumah yang selalu muncul di benak otoritas pengendalian investasi.

“Identifikasi apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk menarik lebih banyak FDI, dibutuhkan pemahaman yang lebih,” demikian bunyi laporan Bank Dunia itu.

Bank Dunia sendiri mendeteksi ada beberapa penyebab masih sedikitnya FDI di Indonesia, salah satunya kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI). DNI Indonesia sebenarnya disambut baik para investor karena meningkatkan transparansi dalam dunia investasi.

Namun demikian, DNI Indonesia sudah beberapa kali direvisi, terakhir direvisi pada 2016. Revisi tersebut menghasilkan perubahan peraturan bagi investor dalam dan luar negeri.

Selain itu, peraturan perizinan investasi di pemerintah daerah yang terkadang lebih rumit dibanding perizinan pemerintah pusat juga menjadi penghambat masuknya investasi ke Indonesia. Isu-isu ini juga telah meruntuhkan DNI sebagai sumber kejelasan bagi investor sebagai referensi dalam melakukan investasi di Indonesia.

Bank Dunia, dalam laporan itu, merekomendasikan agar pemerintah Indonesia melakukan reformasi kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi masuknya investasi asing.

Pertama, pemerintah disarankan untuk kembali mengurangi jumlah pembatasan sektor investasi dalam DNI.

“Terutama pada batas ekuitas asing, pemesanan untuk produk UKM, dan persyaratan konten lokal. Ini bisa membantu meningkatkan FDI,” kata Bank Dunia.

Kedua, menghapus kebijakan terkait pembatasan investasi secara sektoral dan lokal yang bertentangan dengan DNI. Dengan begitu akan memperkuat peran DNI sebagai panduan utama bagi para investor.

 Sebenarnya, saat laporan Bank Dunia ini ditulis, Menko Perekonomian Darmin Nasution diketahui tengah mengupayakan merevisi DNI Indonesia. Beberapa sektor usaha akan dibuka lebih besar untuk investor asing agar semakin banyak modal yang masuk ke dalam negeri.

Pelonggaran DNI itu sesuai arahan Presiden Jokowi usai rapat kemudahan investasi di Istana Merdeka, Jakarta, medio Juli 2017. Darmin menyebutkan, masalah kemudahan investasi masih belum tuntas dan akan dibahas lebih dalam di tingkat menteri koordinator.

DNI yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 44/2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, dinilai masih ketat. Dalam implementasinya, banyak sektor-sektor investasi dalam DNI dianggap belum sepenuhnya investasi lantaran masih dibatasi kepemilikannya.

“Ada yang bolehnya 49%, 30%. Nah, dia asing kan maunya pasti 51% ke atas kan. Selama masih harus ber-partner itu dia anggap belum sepenuhnya boleh. Nah itu aja ada buanyak,” tambah dia.

Mengenai landside bandara di sektor perhubungan yang akan diperbolehkan 100% investor asing, menurut Darmin itu hanya satu dari yang sudah dibahas.

Ada juga sektor obat-obatan yang belum sepenuhnya bisa dilakukan investasi 100% oleh asing, seperti pada sektor hilirnya. Meski demikian, tegas Darmin, pemerintah akan melakukan pelonggaran pada kebijakan DNI.

“Ya, arahnya itu pelonggaran. Ya kan ini untuk lebih membuka deregulasi untuk investasi,” tegas dia.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Presiden Jokowi meminta kepada seluruh menteri kabinet kerja mengkaji kembali keluhan-keluhan yang dilontarkan pelaku usaha terkait dengan investasi di Indonesia.

“Bapak presiden menyampaikan berbagai hal yang harus kita lihat semua mengenai berbagai keluhan maupun persoalan-persoalan yang disampaikan pelaku usaha di dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia, dan nanti Bapak presiden ingin kita melihat listnya ada beberapa macam Daftar Negatif Investasi termasuk yang dibahas mengenai insentif perpajakan, masalah perizinan ketenagakerjaan, masalah peraturan yang berubah kontrak, jadi kita semua akan lihat dan nanti akak ada follow up,” ungkap dia

Nampaknya memang masih panjang, baik waktu dan proses yang diperlukan Indonesia untuk leading dalam memanjakan investasi. Terutama bagaimana membuat investor asing lebih nyaman berinvestasi langsung di Indonesia dibandingkan berinvestasi di Malaysia, Thailand, Vietnam dan negara tetangga lainnya.

Pilihan-pilihan apakah kita akan meliberalisasi investasi atau mengontrol investasi asing, adalah sekat yang memperlancar arus masuk FDI. Tinggal bagaimana Pemerintah tetap memegang kendali di tengah derasnya arus investasi asing yang masuk ke Indonesia.[]

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here