Pelopor Kebangkitan Nasional, Boedi Oetomo atau Sarekat Islam?

0
128

Nusantara.news, Jakarta- Setiap 20 Mei pemerintah memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Peringatan ini mengacu pada organisasi Boedi Oetomo (BO) yang didirikan Dr Soetomo dan mahasiswa Stovia, yaitu Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeradji pada 20 Mei 1908. Penganjur awalnya adalah Dr Wahidin Soedirohoesodo. Konon, lahirnya BO sebagai momen lahirnya kesadaran kebangsaan (national consciousness) di Hindia Belanda.

Tapi benarkah kesadaran nasional pertama kali dirintis oleh BO?

Ada perdebatan sejarah, mengapa tonggak kebangkitan nasional diambil dari sejarah kelahiran BO? Mengapa bukan Sarekat Islam atau yang lain? Tanpa menolak peran Budi Utomo atau sebaliknya memitoskan hanya BO saja yang menjadi tonggak awal, sejarah kebangkitan nasional perlu dilihat secara adil dan jernih. Inilah modal awal menghidupkan spiritnya dan menajamkan relevansinya dengan keadaan mutakhir Indonesia.

Banyak kalangan mempertanyakan dasar pemilihan BO sebagai pelopor kesadaran kebangsaan. Salah satu alasannya, berdasarkan kajian Akira Nagazumi (1972) mengenai sejarah awal BO, organisasi ini semata-mata bertujuan “memajukan kerjasama untuk pembangunan rakyat Jawa dan Madura secara harmonis”. Keanggotaanya masih berdasarkan etnisitas (priyayi), ruang geraknya masih di seputaran isu pendidikan, bersifat kooperatif dengan Belanda, dan imajinasi teritorialnya sebatas Jawa.

Mereka yang menolak BO sebagai simbol kebangkitan nasional seringkali mengajukan Sarekat Islam (SI) yang dianggap lebih pantas. Organisasi ini, meminjam pernyataan Laffan (2002), lebih “merepresentasikan gerakan massal yang mempunyai anggota di seluruh Hindia”. SI memiliki anggota dan simpatisan hingga dua jutaan, sebuah jumlah yang amat banyak ketika itu. Secara garis politik, organisasi ini dianggap lebih radikal melawan pemerintah kolonial dibandingkan BO sehingga kebangkitan nasional dianggap lebih terwakili oleh gerakan massa SI.

SI Disebut Peletak Awal Kebangkitan Nasional

SI lahir pada 1912 sebagai kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang dibentuk tahun 1911 (sebagian peneliti menyebut 1905) oleh para pedagang lokal guna membendung hegemoni ekonomi asing (Cina). Dengan perpindahan kepemimpinan dari Ketua SDI H. Samanhudi ke Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto sebagai ketua SI, organisasi ini dirombak menjadi “organisasi gerakan” yang tidak semata-mata berorientasi ekonomi tetapi juga bercorak politik dengan tujuan yang lebih luas menuju nasionalisme.

Dengan kemampuannya untuk menyentuh pluralitas kondisi manusia, kehadiran SI merepresentasikan suatu aspirasi sosio-politik yang multi-lingual. SI dengan segera menjadi perhimpunan pribumi pertama yang memiliki cakupan seluas Hindia dengan jumlah anggota hampir mencapai 2,5 juta orang (1919), yang beroperasi dengan ideologi nasionalis yang umum namun dengan warna agama (Wertheim 1985: 85). SI telah berhasil menghimpun massa dari berbagai latar belakang sosial, mulai dari pedagang, petani, buruh, sampai bangsawan pribumi.

Ketua Sarekat Islam HOS Tjokroaminoto (duduk, kedua dari kanan) dalam pertemuan Sarekat Islam di Blitar, 1914 (Foto KITLV)

Tjokroaminoto dalam pidatonya di depan Kongres Nasional SI di Bandung (17 Juni 1916) menyatakan: ‘Kita mencintai bangsa kita dan dengan kekuatan dari agama kita (Islam), kita harus berjuang untuk bisa mempersatukan semua atau setidaknya mayoritas rakyat kita’ (Tjokroaminoto 1981: 14). Kata ‘Islam’ dalam nama perhimpunan itu merupakan penanda dari kepribumian, seperti halnya asosiasi kata Kristen dengan orang Belanda atau Konfusius dengan orang keturunan Cina (Shiraishi 1990: 43). Hal itu bukan hanya karena mayoritas penduduk Hindia itu Muslim, namun juga karena fakta bahwa Islam di Hindia sejak lama telah menjadi seruan pemersatu bagi perlawanan-perlawanan pribumi. 

Sejak saat itu, seperti diungkap Ruth McVey dalam bukunya “Kemunculan Komunisme Indonesia” (2010), Sarekat Islam mulai terlibat dalam memperjuangkan taraf hidup dan perekonomian rakyat. Sarekat Islam juga mulai menciptakan corong untuk berpropaganda, yakni melalui Koran-koran yang diterbitkannya. Sarekat Islam memiliki koran utama bernama “Oetoesan Hindia”, tetapi cabang-cabang juga mempunyai koran sendiri seperti Sinar Djawa (Semarang), Kaoem Moeda (Bandung), dan Pantjaran Warta (Batavia).

SI juga secara objektif disebut oleh para ilmuwan sebagai organisasi nasionalis pertama di Indonesia yang menyerukan “pemerintahan sendiri” dan “kemerdekaan penuh”. Rasa kebangsaan dalam SI yang kemudian menjelma menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), tercermin misalnya dari penggunaan bahasa Indonesia dalam pertemuan-pertemuan organisasi, Anggaran Dasar (statuten), dokumen-dokumen resmi, digunakannya istilah “kongres nasional” dalam acara pertemuan tahunan sejak 1916, hingga upaya yang gigih untuk meluruskan salah pengertian tentang jati diri orang Indonesia yang kerap direndahkan dan dipermalukan.

Berbeda dengan SI, Boedi Oetomo tidak secara utuh memberikan penguatan rasa identitas keindonesiaan. Dalam Statuten Pasal 2, Boedi Oetomo bertujuan menggalang kerjasama guna memajukan Jawa dan Madura. Boedi Oetomo secara sungguh-sungguh membuka diri bagi semua kalangan dan menunjukkan perlawanannya terhadap Belanda sekitar tahun 1930an. Sementara kaum nasionalis netral agama lainnya, seperti Soekarno, Hatta, Tjipto Mangunkusumo, dan lain-lain, baru membesar tahun 1927an dengan dibentuknya Partai Nasional Indonesia (PNI).

Perbandingan Boedi Oetomo dan Sarekat Islam dalam Masalah-Masalah Inti kebangsaan*

Masalah

Boedi Oetomo

Sarekat Islam

Penguatan Identitas Kebangsaan dan Semangat Perjuangan melawan Sistem Kolonial

Identitas Kejawaan lebih ditekankan sehingga disebut oleh Nagazumi sebagai pendukung “nasionalisme Jawa” dan bersikap moderat terhadap sistem yang ada sehingga dipandang tidak mengganggu oleh pemerintahan kolonial

Melakukan upaya-upaya untuk menunjukan kepada rakyat dan pemerintah kolonial tentang hakekat jati diri kebangsaan. Dan melalui upaya tersebut munculah semangat melawan kesewenang-wenangan kolonialisme

Persoalan Pembebasan dan Emansipasi

Emansipasi terbatas yang melibatkan kalangan priyayi di Jawa dan Madura. Emansipasi pendidikan merupakan hal yang penting, namun sejatinya menjadi hambar mengingat pembatasan cakupan kelas dan ikatan etnisnya

Merupakan agensi bagi persoalan ini dengan melibatkan diri baik pemikiran maupun aksi untuk membebaskan kaum pribumi dari tekanan sistem kolonial yang tidak adil, sekaligus mendorong terciptanya emansipasi politik bagi bangsa Indonesia

Komitmen terhadap Persaudaraan dan Solidaritas Kebangsaan

Terbatas pada komunitas Jawa dan Madura dan solidaritas sesama kaum priyayi dan kepentingan kaum elit. Barulah dalam perkembangan dan diakhir hayatnya BO mulai menampakan watak terbuka

Menjadi semen pengikat hampir semua etnis besar dan kelompok kelas serta ideologis yang ada di Indonesia dan secara aktif menumbuhkan semangat persaudaraan, persatuan dan solidaritas

Semangat Berusaha Secara Mandiri dan Berkeadilan

Sebatas wacana, namun belum memperhatikan secara seksama sistem kapitalis-kolonialis dan relatif belum memiliki langkah alternatif yang konkret tentang prinsip ekonomi yang harus dikedepankan bagi masyarakat bumiputera

Menentang segenap bentuk penghisapan ekonomi bagi bumiputera. Dan melakukan advokasi akan ketidakadilan berusaha serta melakukan langkah kongkret untuk mengedepankan model ekonomi mandiri dan berkeadilan.

*Sumber: Firman Noor dalam makalah berjudul “Menimbang Perjuangan Kebangsaan Sarekat Islam (SI) dan Relevansinya bagi Kehidupan Politik Bangsa Saat Ini.”

Mengapa BO Dijadikan Tonggak Kebangkitan Nasional?

Pemilihan organisasi priyayi Jawa BO sebagai pelopor kesadaran kebangsaan memang didasari oleh pertimbangan politik negara alih-alih ilmiah. Sejarawan Hilmar Farid (2014) merujuk tahun 1948, ketika pertama kalinya pemerintah Indonesia memperingati hari kelahiran BO sebagai tonggak kebangkitan nasional. Pada 1948 itu, Indonesia sedang menghadapi risiko disintegrasi akibat berbagai konflik di daerah dan perseteruan politik antara partai/organisasi politik di tingkat nasional. Di sisi lain, Indonesia membutuhkan persatuan nasional untuk menghadapi Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia.

Resah menyaksikan situasi tersebut, Ki Hadjar Dewantara dan Radjiman Wediodiningrat mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ali Sastroamidjojo untuk mengusahakan persatuan nasional. Dalam buku Dari Kebangunan Nasional sampai Proklamasi Kemerdekaan (1952) Ki Hadjar Dewantara menulis bahwa “sejak berdirinya pada 17 Agustus 1945 Republik kita tidak terluput dari banyak kesukaran-kesukaran yang beraneka warna, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri kita sendiri … Selama kita ada di dalam perpecahan, gampang sekalilah tiap-tiap musuh dapat mengalahkan kita”.

Sebuah panitia pun dibentuk dan diketuai Ki Hadjar Dewantara untuk mencari peristiwa bersejarah yang kira-kira dapat menjadi simbol persatuan politik. Akhirnya, berangkat dari konsensus anggota-anggota panitia dan berdasarkan anjuran Bung Karno, maka “diadakan peringatan secara besar-besaran hari 20 Mei 1908 sebagai hari kebangunan nasional, hari lahirnya cita-cita kemerdekaan nusa dan bangsa, hari timbulnya tekad untuk bersatu wutuh, agar dapat menghadapi segala kesukaran bersama” (Dewantara, 1952). 

Kongres pertama Boedi Oetomo di Yogyakarta

Pemilihan BO sebetulnya adalah jalan tengah—pilihan yang paling moderat saat itu. Di tengah pergolakan politik antara kelompok kiri dan kanan, memilih organisasi yang mempunyai akar terkait dengan kelompok yang bertikai hanya akan menimbulkan gejolak politik lebih besar alih-alih persatuan (Farid, 2014). Meski kurang proporsional mewakili kesadaran identitas nasional, BO dianggap sebagai organisasi yang mewakili perwujudan kesadaran baru untuk meninggalkan keterbelakangan dan kemiskinan.

Lepas dari prokontra mana yang lebih relevan antara SI atau BO sebagai pelopor kebangkitan nasional, perjuangan keislaman dan kebangsaan bukanlah sesuatu yang terpisah. Orang-orang Muslim bukanlah tamu dalam rumah kebangsaan melainkan tuan rumah. Fakta dan data sejarah tak bisa diingkari.

Dalam konteks kekinian, tidaklah beralasan untuk terus-menerus mempertentangan keislaman dan keindonesiaan. Sebab, sumbangsih Islam di Indonesia dalam perang kemerdekaan hingga pendirian republik telah menjadi politik identitas pembungkam kolonialisme (yang disebut oleh para kaum pergerakan kala itu sebagai kafir-penjajah).[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here