Pembahasan RUU Pemilu Digelar Tertutup, Ada Apa dengan DPR?

0
97

Nusantara.news, Jakarta – Rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) di DPR yang digelar tertutup menuai kritik karena dinilai telah mencederai hak publik. Sebab, regulasi pemilu menyangkut kepentingan publik sehingga publik berhak mengetahui pembahasan dan ikut berpartisipasi.

Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, membenarkan bahwa rapat pembahasan RUU di DPR diadakan tertutup. Namun, alasannya lebih karena isu yang alot sehingga akan kontraproduktif jika rapat digelar terbuka. Selain itu, DPR beralasan sidang tertutup karena sudah masuk tahap pembahasan redaksional setiap pasal oleh panitia kerja (panja) yang dibentuk Pansus.

Sontak, keputusan DPR ini mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan. Aktivis Lingkar Madani Ray Rangkuti, menilai DPR sudah mengabaikan hak publik dalam memperoleh informasi. Akibatnya, media dan masyarakat tidak bisa memantau secara langsung pembahasan RUU tersebut.

“Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sudah secara jelas mengatur bahwa setiap pembahasan RUU antara DPR dan pemerintah harus mengacu pada asas keterbukaan. Harusnya DPR mengacu pada undang-undang yang ada,” ucap Ray.

Sejalan dengan Ray, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Alams Sjafrina, mengatakan rapat tertutup sangat mengecewakan. “Mengapa DPR yang merupakan wakil rakyat justru menjauhkan diri dari rakyat? Bukankah pembahasan yang dilakukan terbuka akan mengurangi potensi adanya ruang-ruang transaksional,” tanyanya.

Protes juga datang dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Menurut Koordinator Nasional JPPR, Masykurudin Hafidz, ada niat dari DPR untuk menjauhkan proses pembahasan RUU Pemilu dari masyarakat. DPR tidak ingin publik terlibat memberi masukan terhadap substansi RUU Pemilu yang tengah dibahas. “Sudah jelas ada kehendak monopolistik dari DPR untuk menjauhkan aspek umum terhadap penyelenggaraan pemilu kita,” tegas Masykurudin.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, menyebut pihaknya sudah beberapa kali mencoba untuk mengikuti rapat di DPR. Namun, ia justru diusir karena rapat yang bersifat tertutup untuk umum. “Dua kali diusir. Kami sudah di dalam (ruangan) ternyata tertutup, kami disuruh keluar,” kata Titi.

Tertutupnya rapat pembahasan RUU Pemilu, tampaknya wajar disesalkan sejumlah pihak. Pasalnya, seleksi pejabat publik itu nantinya akan ditentukan oleh publik melalui Pemilu, maka seharusnya mekanisme proses pembentukan kebijakan bersifat terbuka dan transparan. Publik berhak mengetahui, apakah perdebatan terkait dengan pasal, ayat yang diusulkan dalam revisi UU Pemilu berbasis pada kepentingan kolektif bangsa atau kepentingan masing-masing individu politisi.

Jika tidak dilakukan pembahasan secara terbuka, sulit disangkal akan muncul kecurigaan DPR ‘memperalat’ RUU Pemilu sesuai dengan selera dan kepentingan mereka. Di samping itu, bisa jadi UU Pemilu yang dihasilkan nanti akan bermasalah dan menuai polemik yang lebih besar di masyarakat.  Sehigga ke depan, regulasi dan tatib DPR harus memperjelas mekanisme rapat dalam membahas UU. Perlu ditentukan parameter yang jelas untuk menggelar rapat apakah terbuka atau tertutup.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here