Pembangkit Listrik Bikinan China Sering Rusak

0
112
Pembangkita listrik 10.000 MW buatan china selain dibawa standar juga berkualitas rendah, sehingga berpotensi merugikan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) hingga Rp4 triliun

Nusantara.news, Jakarta – Proyek infrasrtuktur yang digagas Presiden Jokowi sungguh sangat ambisius, salah satu proyek infrastruktur kebanggaannya adalah pembangunan pembangkit untuk mensuplai listrik ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Seperti diketahui, pada APBN 2017 saja, belanja infrastruktur telah dinaikkan hingga 123,4% menjadi Rp387,3 triliun, diikuti perbaikan belanja kesehatan 83,2% menjadi Rp104 triliun, pendidikan menjadi Rp416,1 triliun atau tumbuh 27,4%. Pada saat yang sama Pemerintah Jokowi juga memangkas berbagai jenis subsidi emergi hingga 66,2% menjadi Rp77,3 triliun.

Salah satu produk primadona infrastruktur yang dibangun adalah pembangkit listrik untuk digunakan oleh PT PLN lewat Fast Track Project (FTP) 10.000 megawat (MW). Program ini sebenarnya kelanjutan apa yang dilakukan oleh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pengembangannya pun melibatkan produk-produk pembangkit asal China.

Seperti cerita-cerita rakyat kebanyakan, produk China itu ada KW1, KW2, KW3 dan seterusnya. Ciri lainnya gampang rusak, kualitas rendah, dan kinerja di bawah target. Itulah yang terjadi saat ini. Pada umumnya harga satuan produk FTP seperti itu murah, namun dalam kasus Indonesia justru mendapatkan harga yang mahal.

Paling tidak hal itu diungkapkan oleh Serikat Pekerja PLN bahwa PT PLN menderita kerugian triliunan akibat beban pemeliharaan pembangkit dari program 10.000 MW atau dikenal dengan FTP yang dirasa sangat mahal.

Hal itu disebabkan pada pembangunan pembangkit menggunakan teknologi dari China yang ternyata berbahan mutu rendah dan tidak andal. Sehingga PLN harus mengeluarkan kocek lebih untuk menangani permasalahan yang ada.

“Program 10.000 MW, PLN banyak membangun pembangkit China dan sekarang sudah terasa di kita, ternyata pembangkit China itu tidak andal dan sering rusak,” kata Ketua umum Serikat Pekerja PLN, Jumadis Abda, pada Selasa (8/8/2017).

Tidak hanya itu, pembangkit yang dibangun juga ternyata kemampuan produksinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalkan ketika membangun pembangkit sekelas 100 MW, ternyata produk China hanya mampu berproduksi 60 hingga 70 MW saja. Akibatnya merugikan operasional kelistrikan di samping itu sering rusak. “Ini sangat membebankan keuangan PLN untuk memelihara,” ujarnya.

Jika dibandingkan tahun 2015 dengan 2016, selama satu tahun biaya pemeliharaan naik Rp4 triliun, itu sudah terjadi lonjakan sampai 11% dari biaya normal, idealnya biaya pemeliharaan untuk sistem kelistrikan antara 4% hingga 6%.

Akibatnya, program 10.000 MW ini banyak mangkrak dan sudah menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Di atara yang menjadi sorotan BPK terkait pengelolaan rantai suplai, pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW dan penyelenggaraan jaminan sosial.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester (LHPS) II 2016 memuat ringkasan dari 604 laporan hasil pemeriksaan meliputi 81 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 13% pada pemerintah pusat, 489 LHP 81% pada Pemda dan BUMD, serta 34 LHP 6% pada BUMN dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaan LHP dimaksud terdiri dari 9 LHP 1% keuangan, 316 LHP 53% kinerja, dan 279 LHP 46% dengan tujuan PDTT.

Dari pemeriksaan atas proyek 10.000 MW, BPK menyimpulkan bahwa PLN belum mampu merencanakan secara tepat dan menjamin kesesuaian dengan ketentuan serta kebutuhan teknis yang ditetapkan.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Balai Karimun, PLTU Ambon, PLTU 2 NTB Lombok, dan PLTU Kalbar 2 yang terhenti (mangkrak). Masih ditambah PLTU Kalbar 1 berpotensi mangkrak.

“Hal ini mengakibatkan pengeluaran PLN sebesar Rp609,54 miliar dan US$78.69 juta untuk membangun PLTU tersebut tidak memberikan manfaat,” demikian laporan BPK.

BPK juga mengungkapkan bahwa ada denda atas keterlambatan proyek itu yang belum dikenakan nilainya hampir Rp2 triliun. PLN juga belum mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekeriaan pembangunan PLTU sebesar Rp704,87 miliar dan US$102,26 juta.

Bila kedua hal itu ditambahkan, maka potensi kerugian negara mencapai hampir Rp4 triliun.

Presiden Jokowi sendiri saat mendengar laporan tersebut, kabarnya cukup terperanjat dan marah. Ia menyarankan BPK melakukan audit investigatif untuk melihat tingkat kerusakan riil sekaligus besar kerugian atas permainan di proyek pembangkit 10.000 MW ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here