Pembangunan Infrastruktur di Jatim untuk Siapa?

0
205
Menteru PUPERA Rakyat Basuki Hadimuljono meninjau proyek jalan tol.

Nusantara.news, Surabaya– Tahun depan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun infrastruktur besar-besaran ke Jawa Timur. Pertanyaannya, pembangunan infrastruktur itu kepentingan siapa?

Mengutip data statistic tercatat 57% pendapatan domestik bruto (PDB) berasal dari Pulau Jawa yang sebagian besar disumbang oleh industry pengolahan, perdagangan dan konstruksi. Jawa Timur meskipun menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang cukup besar namun belum memberikan perhatian penuh terhadap pembangunan infrastruktur.

Agar pembangunan infrastruktur tepat Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyatakan, pendekatan pembangunan seyogyanya mengacu 4 hal, yaitu holistik, tematik, integrative dan spesial. “Secara holistik berarti setiap kawasan perlu koordinasi berbagai bidang, antar kementerian/lembaga (K/L) tingkat pemerintahan, antar daerah, dan didukung secara penuh sampai tuntas,” papar Basuki.

Selain itu, lanjut Basuki, kawasan pertumbuhan harus memiliki  tema tertentu atau tematik, misalnya kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan pelabuhan, kawasan bandara, kawasan lumbung pangan, daerah tertinggal dan lainnya.

“Pembangunan kawasan strategis nasional, misalnya pembangunan sawah baru, harus mempertimbangkan lokasi berdekatan dengan irigasi, terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS),” terangnya.

Sekarang ini, imbuh Basuki, di Indonesia ada 35 WPS yang mencakup 95 kawasan. Di Jawa Timur sendiri ada 4 WPS yang 2 diantaranya bersinggungan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. WPS Semarang – Surabaya, WPS Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang, WPS Malang-Surabaya-Bangkalan dan WPS Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi.

Untuk pengembangan infratruktur di keempat lokasi dibutuhkan dana yang tidak sedikit, sebagai contoh WPS Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang, yang didalamnya ada Jalur Lintas Selatan yang menjadi bagian pemerintah pusat, masih dibutuhkan Rp2 triliun untuk menyambungnya.

Basuki juga bercerita, tahun 1980-an Indonesia masih negara agraris karena sebagian besar rakyat hidup di sektor agraria, Namun itu cerita masa lalu. Sebab di Pulau Jawa sendiri yang menyumbang 57 persen PDB tiga besar berasal dari industry pengolahan, perdagangan dan konstruksi. Bukan lagi dari sektor pertanian.

Namun daya saing Indonesia, berdasarkan data Global Competitiveness Index dalam 2 tahun terakhir ini terus merosot. Kalau semula Indonesia berada pada peringkat 34 dunia (2014) pada tahun 2016 peringkat Indonesia anjlok ke posisi 41 dunia. Hal itu bertolak-belakang dengan daya saing infrastruktur yang peringkat Indonesia justru naik dari 82 pada 2014 menjadi 64 pada 2016.

Agar Indonesia bisa memasuki tingkat kinerja infrastruktur yang diperlukan untuk pencapaian posisi negara berpendapatan menangah (middle income country) pada 2025, tandas Basuki, maka pada periode 2015-2019 dibutuhkan investasi infrastruktur sebesar Rp.4.796,2 triliun.

Untuk kebutuhan itu pemerintah melalui APBN dan APBD hanya menyediakan Rp.1.978,6 triliun (41,3%), dengan rincian TA 2015 Rp 290,3 triliun (APBNP), TA 2016 Rp 317,1 triliun (APBNP) dan TA 2017 Rp 346,6 triliun (RAPBN) . Sisanya disediakan oleh BUMN Rp1.066,2 Triliun (22,2%) dan partisipasi swasta Rp 1.751,5 Triliun.

Pemerintah melalui Perpres 04/2015 memberikan alternatif Pembiayaan Infratruktur Non APBN (PINA), setelah sebelumnya juga sudah ada yakni melalui Kerjasama Pemerintah Badan Usaha/KPBU. Di Jawa Timur sendiri ada 2 KPBU masing-masing KPBU Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan yang proyeknya terhambat izin lahan untuk pipa, dan KPBU dan KPBU Kilang Minyak Tuban. Sedangkan pembiayaan investasi non anggaran (PINA) ada di sejumlah ruas tol meliputi Ngawi-Kertosono, Pasuruan-Probolinggo dan Krian-Legundi-Bunder yang dikerjakan Waskita Karya.

Terkait pembangunan kilang tuban, ungkap Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Rachmad Hardadi, pekerjaan fisik selama tiga tahun pembangunan akan melibatkan hingga 45.000 pekerja kontrak di lapangan. Bahkan, ia memprediksi efek ganda dari dua kilang baru ini lima sampai enam kali lipat.

Menurut dia, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) akan sangat diperhatikan, mengingat kedua proyek kilang strategis ini merupakan penugasan dari pemerintah kepada Pertamina. “Dengan adanya proyek strategis, industri dalam negeri bisa berkontribusi dan berinteraksi, sehingga benar-benar menggairahkan ekonomi Indonesia. Dari 45 ribu pekerja itu, ada multiplier effect lima sampai enam kali lipat,” katanya.

Namun apabila ditelisik lebih mendalam kebanyakan proyek infrastruktur di Jawa Timur, baik itu proyek jalan tol, kereta-api, SPAM Umbulan dan Kilang Tuban, lebih menitik-beratkan kepada padat modal ketimbang padat karya sehingga kurang memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat setempat yang membutuhkan.

Sebagai contoh proyek jalur ganda, berdasarkan Peraturan Meteri Perhubungan nomor 78/2014 tentang standart harga untuk setiap satu kilo meternya dibutuhkan Rp25 miliar lebih untuk tubuh jalur. Hanya 8% saja yang dihabiskan untuk tenaga kerja, sementara lainnya untuk  Bahan 49 %, alat 20%  ,  keuntungan 10% dan  PPN+PPH 13%.

Semua pekerjaan ini belum termasuk rel dan bantalan kereta, yang nilai per kilo meternya hampir Rp10 miliar. Celakanya sejak 2003 untuk rel, selalu impor dari China. Konon katanya sebagai bagian kesepatan pembelian LNG di lapangan Tangguh.  Jatim sendiri ada 89 km yang akan dibangun atau sekitar Rp3,1 triliun.

Proporsi yang kecil untuk tenaga kerja juga terjadi pada proyek-proyek infratruktur lainnya. Ini mengindikasikan proyek infrastruktur adalah padat modal. Tentunya akan memberikan efek pada pertumbuhan ekonomi tetapi tidak menjadi solusi ketimpangan pendapatan.  Menjadi tugas pemerintah untuk mendekatkan ketimpangan pendapatan, dengan memperbesar investasi sosial dan padat karya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here