Mimpi Buruk Infrastruktur Jokowi (1)

Pembangunan Infrastruktur, Dulu Dibanggakan, Kini Menakutkan

0
312
Pembangunan jalan merupakan bagian dari upaya pemerintah menghidupsuburkan infrasrtuktur, namun belakangan sepertinya mulai mengalami hambatan keuangan yang serius.

Nusantara.news, Jakarta – Gegap gempita proyek infrastruktur yang didengang-dengungkan sejak 2015 mulai mengalami slowdown. Banyak proyek mangkrak, hanya sebagian kecil yang terealisasi, namun daya dorongnya pada perekonomian seperti senyak tak bersuara.

Jika saja Presiden Jokowi paham di 2018 ini terjadi krisis likuiditas dolar AS, maka pada 2015 ia tak akan pernah mencanangkan program pembangunan infrastruktur hingga memakan biaya Rp5.500 triliun.

Tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur, proyek infrastruktur yang digadang-gadang sejak awal dapat mengangkat citra beliau pada putaran kedua, kini berubah bentuk menjadi broken image yang kurang sedap. Infrastruktur yang dulunya diharapkan menjadi mimpi indah Jokowi di putaran kedua, berubah menjadi mimpi buruk yang tak diinginkan.

Laporan Bank Indonesia (BI) menyebutkan sampai tahun 2017 atau 3 tahun setelah Jokowi berkuasa, proyek-proyek infrastruktur yang telah selesai tak lebih dari 2%. Tepatnya dari 245 proyek strategis nasioanal, yang benar-benar rampung hanya 4 proyek saja. Sisanya masih 50%, 10% bahkan malah ada yang belum dimulai pengerjaannya karena terhambat pembebasan lahan.

Yang menyebabkan proyek infrrastruktur Jokowi mandeg saat ini adalah kecilnya ketersediaan likuidiats di dalam negeri. Disamping ketidakpastian global serta krisis ekonomi yang membuat semua citra dan argumen kekokohan fundamental ekonomi yang dibuat sedemikian rupa selama ini menjadi sirna. Harapan itu kini berubah menjadi bencana likuiditas.

Melihat proyek infrastruktur Jokowi yang masih banyak terbengkalai, maka tak ada lagi yang bisa dibanggakan Jokowi sebagai presiden Indonesia. Karena di bidang-bidang lain juga tak ada perubahan yang berarti.. di bidang hukum banyak masalah, korupsi tak kunjung menurun,  malah bertambah, BUMN dibebani banyak hutang, bahkan berpotensi gagal bayar.

Itu sebabnya belakangan Presiden Jokowi mengumumkan bahwa dirinya tak keberatan untuk menghentikan sementara proyek-proyek infrastruktur besar guna mengurangi tekanan terhadap rupiah. Alasan Presiden ini tepat karena proyek infrastruktur besar memerlukan bahan baku impor dan bahkan tenaga asing yang cukup besar, jika diteruskan maka akan meneruskan tekanan terhadap rupiah.

Pengakuan itu setidaknya disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika. Menurutnya pembangunan infrastruktur memang turut berkontribusi pada kenaikan impor. Kenaikan impor pun berpengaruh pada fluktuasi nilai tukar rupiah.

“Proyek infrastruktur yang besar-besar dan tidak mendesak akan ditunda untuk mengerem laju impor,” papar Erani belum lama ini.

Erani belum bisa merinci proyek-proyek mana saja yang bakal ditunda Jokowi. Namun, ia memastikan rencana tersebut tak bakal membuat proyek-proyek tersebut mangkrak.

Peringatan BI

BI sendiri mendukung langkah pemerintah yang akan menunda sejumlah proyek infrastruktur dalam rangka menjaga defisit transaksi berjalan tahun ini.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara sebelumnya memperkirakan, defisit transaksi berjalan kemungkinan bisa melebar lebih tinggi dari tahun lalu, yaitu US$17,5 miliar pada 2017 bisa melonjak lebih di atas US$25 miliar tahun ini.

“Memang untuk jangka pendek kita mengalami ekspor impor yang melebar. Beberapa kali disampaikan BI bahwa tahun lalu ekspor impor barang dan jasa kita defisit US$17 miliar dan tahun ini diperkirakan US$25 miliar atau lebih, namun kan bagus kalau kita bisa lebih selektif lihat mana yang proyek punya kandungan impor besar,” Mirza mengingatkan beberapa waktu lalu.

Mirza menjelaskan, pemerintah memang sedang gencar mengejar ketertinggalan di segala aspek dengan membangun infrastruktur sebagai penopangnya. Di satu sisi, maraknya pembangunan infrastruktur turut mendorong kenaikan pertumbuhan impor untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dalam negeri.

Jumlah impor yang lebih tinggi dari ekspor menyebabkan defisit neraca perdagangan. Defisit neraca perdagangan berperan membentuk neraca transaksi berjalan, dan kemungkinan akan jadi defisit transaksi berjalan jika dalam bidang jasa Indonesia juga lebih banyak impor ketimbang ekspor.

Meski sepakat dengan pemerintah yang ingin menunda proyek infrastruktur, Mirza mengingatkan supaya penundaan dilakukan dengan turut mempertimbangkan prioritas nasional. Jika ada proyek yang belum terlalu mendesak dan punya kandungan impor yang tinggi, bisa ditunda dan dilanjutkan nanti.

“Nanti pemerintah bisa melihat mana proyek-proyek yang penting dan prioritas,” tutur Mirza.

Upaya lain yang terus dilakukan dalam memperbaiki neraca transaksi berjalan adalah dengan meningkatkan ekspor hingga mendorong sektor pariwisata agar bisa berkontribusi pada devisa negara. Pemerintah juga mendorong pertumbuhan investasi melalui kemudahan berusaha terutama dalam hal perizinan.

Peringatan BI ini benar-benar patut dicamkan, karena BI lah yang sudah bersusah payah melakukan intervensi pelemahan rupiah akibat besarnya impor dari bahan baku maupun mesin pendukung infrastruktur. Belum lagi tenaga asing yang harus didatangkan yang mengerti mengoperasikan mesin-mesin impor dimaksud.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here