Gagal Capai Target Pembangunan Infrastruktur (2)

Pembangunan Infrastruktur Jokowi Masih Jauh Dari Target

0
160
Kegagalan utama pencapaian proyek infrasrtuktur oleh Presiden Jokowi tak lebih dari kegagalan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas pencapaian target.

Nusantara.news, Jakarta – Salah satu program unggulan Presiden Jokowi pada 2015-2019 adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan memang berlangsung di sana-sini, tapi tahukah Anda seberapa signifikan pembangunan itu berhasil dan dapat menggenjot pertumbuhan perekonomian?

Atau justru gagal? Seberapa besar derajat kegagalannya? Informasi ini menarik untuk mengukur seberapa serius dan seberapa profesional Jokowi dalam menggarap janji pembangunan infrastrukturnya.

Banyak kalangan yang meremehkan tingkat keberhasilan proyek infrastruktur Jokowi, tapi tak sedikit pula yang memuji dan bahkan membela mati-matian proyek tersebut. Namun ada baiknya kita berfikir rasional dan melihat seberapa besar

Seperti diketahui Jokowi telah mencanangkan pembangunan 245 proyek strategis nasional (PSN) di bidang infrastruktur dengan biaya mencapai Rp5.500 triliun. Belakangan anggaran dievaluasi menjadi Rp4.197 triliun yang akan diambil dari APBN, APBD, BUMN, swasta dan investor asing.

Pada 2017 Presiden Jokowi berhasil membangun 10 dari 245 proyek strategis nasional (PSN). Pada 2018 ditargetkan 13 proyek selesai dan 25 PSN selesai pada 2019, walaupuna agak berat karena di tahun politik, namun sepertinya Jokowi akan ngotot (Sumber: Kementerian PUPR)

Tujuh kegagalan

Lebih detil lagi Network for South East Asian Studies (NSEAS) membentuk Tim Studi pada 2017 yang bertugas menilai dan mengevaluasi kritis “Kondisi Kinerja Jokowi Mengurus Pemerintahan”. Dengan kurun waktu studi 3 tahun Jokowi sebagai Presiden RI.

Penelitis NSEAS Muchtar Effendi Harahap mengatakan standar kriteria evaluasi kritis yang digunakan dalam studi NSEAS bersumber dari, pertama, janji-janji lisan kampanye Jokowi saat Pilpres 2014.

Kedua, janji-janji tertulis kampanye Jokowi saat Pilpres tahun 2014  tercatat di dalam dokumen Nawa Cita.

Ketiga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015-2019 yang diterbitkan Presiden Jokowi.

Keempat, renstra (Rencana Strategis) tahun 2015-2019 dari kementerian atau lembaga terkait dengan bidang urusan pemerintahan tertentu. Renstra ini diterbitkan masing-masing menteri atau pemimpin institusi bersangkutan

Kelima, perbandingan kondisi era Presiden SBY sebelumnya dengan kondisi era Presiden Jokowi.

Studi telah mengevaluasi kritis seluruh 37 bidang urusan  pemerintahan harus diselenggarakan Presiden Jokowi: dari mulai urusan “Pertahanan’ hingga “Jasa Keuangan”. Sementara di bidang infrastruktur, sedikitnya ditemui tujuh kegagalan Jokowi sebagai berikut.

Pertama, pembangunan infrastruktur “Tol Laut” bidang kemaritiman tergolong masih buruk dan gagal mencapai target terutama pembangunan 24 lokasi pelabuhan laut sesuai RPJMN 2015-2019. Sangat tidak mungkin bisa mengejar target hanya 1,5 tahun lagi. Juga target pengurangan atau penurunan  harga barang-barang kebutuhan pokok di daerah-daerah  terpencil Timur Indonesia dan  Indonesia Barat belum dapat dibuktikan Pemerintah. Tidak ada bahkan pengaruh kebijakan Tol Laut terhadap penurunan harga barang-barang seperti di Maluku Utara.

Kedua, pembangunan infrastruktur “perumahan rakyat” tergolong buruk,   gagal dan tidak mampu mencapai target sejuta unit rumah per tahun atau 5 (lima) juta unit rumah selama 2015-2019. Data Kementerian PUPR  menunjukkan, sejak dicanangkan hingga 30 April 2017, program sejuta rumah per tahun   baru terealisir 169.614 unit (155.408 unit MBR dan 14.206 unit Non MBR). Maknanya, hingga menjelang 3 tahun Jokowi sebagai Presiden, baru terealisir sekitar 17%.

Ketiga, pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) seperti Waduk, Jaringan Irigasi, Bendungan dll masih buruk dan belum mencapai target capaian. Sudah 3,5 tahun Pemerintahan Jokowi-JK, masih belum bisa membuktikan   prestasi atau keberhasilan meraih target capaian baik waduk, jaringan irigasi maupun bendungan. Sekalipun secara vokal, Pemerintahan Jokowi-JK bisa bilang optimis, akan berhasil, tetapi 3,5 tahun pengalaman selama ini membuat kita percaya, Rezim Jokowi takkan sukses dengan proyek2  infrastuktur SDA hingga berakhir tahun 2019.

Keempat, pembangunan infrastruktur “jalan dan jembatan” nasional termasuk jalan tol masih belum baik dan gagal mencapai target capaian sesuai janji dan rencana Jokowi. Bahkan, masih belum mampu mencapai target dan target capaian diharapkan. Hal ini akan berlaku juga pada akhir 2019. Sementara finalisasi pembangunan Jalan tol selama ini adalah kelanjutan dari pembangunan era SBY.

Di Sumatera misalnya tidak ada Jalan Tol telah selesai tahap konstruksi (operasional)  hasil prakarsa era Jokowi. Hanya baru tahap kegiatan pra-konstruksi. Sisa waktu Jokowi berkuasa hanya 1,5 tahun lagi takkan mungkin berhasil mencapai sasaran dan target. Jika dibandingkan era SBY periode kedua, jelas kondisi kinerja Jokowi masih jauh di bawah SBY urus pembangunan  infrastruktur jalan dan jembatan nasional, termasuk jalan tol.

Kelima, pembangunan infrastruktur “perkeretaapian” lebih buruk lagi. Sudah 3,5 tahun berkuasa, Jokowi belum mampu merealisasikan target capaian. terutama di luar Pulau Jawa. Satu parameter pembanding, era Jokowi sudah lebih 3,5 tahun baru membangun 388 Km jalur KA (Kereta Api), sementara era SBY untuk 5 tahun mencapai 922 KM.Tidaklah berlebihan jika ada penilaian, kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur perkeretaapian lebih buruk dan masih gagal mencapai target capaian.

Kalaupun ada finalisasi pembangunan jalur KA (operasional), akhirnya bukan di luar Pulau Jawa seperti di Kalimantan, Sulawesi atau Sumatera, tetapi masih saja di Pulau Jawa seperti Di Palembang memang akan beroperasi LRT tetapi hal itu untuk kepentingan acara Asian Games di Kota itu. Kampanye Rezim Jokowi membangun dari daerah pinggiran, tidak menjadi realitas obyektif.

Keenam, pembangunan infrastruktur “perhubungan udara” seperti Bandara (Bandar Udara) juga masih buruk dan gagal mencapai target capaian. Era SBY jauh lebih mampu membangun Bandara. Ada 28 Bandara dibangun era SBY. Target pembangunan Bandara era Jokowi selama 5 tahun hanya 15 Bandara (sekitar  50% target era  SBY).

Meskipun lebih sedikit target era Jokowi, masih terseok-seok untuk merealisasikan target tersebut. Kondisi kinerja SBY jauh lebih bagus dari kinerja Jokowi urus pembangunan  infrastruktur perhubungan udara.

Ketujuh, pembangunan infrastruktur “perhubungan laut” seperti pelabuhan laut internasional dan nasional belum sukses mencapai target capaian. Untuk rencana   pembangunan infrastruktur laut  tahun  2015-2019, Rezim Jokowi menargetkan pembangunan sebanyak 306 lokasi pelabuhan.

Pada 2017, Rezim Jokowi baru mampu   membangun 37 lokasi pelabuhan baru. Sementara, jangka 3 tahun ini (2015-2017), telah membangun   105 lokasi pelabuhan. Maknanya, Pemerintah selama 3 tahun baru mampu merealisasikan target 306 lokasi pelabuhan atau  hanya   sekitar 50%.   Ke depan, waktu tinggal 1,5 tahun lagi, masih 50% lokasi pelabuhan  harus terbangun. Sangat mustahil dapat dipenuhi.

Kemungkinan besar sepanjang 2018 yang hampir selesai ini ada beberapa progres pembangunan di era Jokowi, namun tetap masih jauh dari harapan janji kampanye Jokowi, target pembangunan Jokowi, apalagi harapan masyarakat.

Dari uraian di atas, adalah berlebihan jika ada pendapat bahwa Rezim Jokowi telah berhasil membangun infrastruktur nasional. Yang ada hanyalah kegagalan demi kegagalan memenuhi target itu sendiri. Kalaupun ingin dikatakan sukses, kesuksesan pembangunan fisik infrasrtuktur Jokowi hanya 27,75% sampai akhir 2019.

Hal itu terjadi lantaran Jokowi hanya berhasil menghimpun dana pembangunan infrastruktur sebesar 2,68% dari target biaya pembangunan infrastruktur sebesar Rp4.197 triliun. Kalau tidak bisa dikatakan pembangunan infrastruktur jalan di tempat.

Sehingga tidak berlebihan banyak kalangan menginginkan 2019 ganti presiden agar lebih ada kepastian dalam pembangunan infrastruktur di tanah air.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here