Pembangunan Infrastruktur, Nafsu Besar Tenaga Kurang

1
191
Pembangunan infrastruktur di era Jokowi ibarat lebih besar pasak daripada tiang, akhirnya menimbulkan pencapaian yang sangat rendah.

Nusantara.news, Jakarta – Membangun infrastruktur Indonesia adalah mimpi besar Presiden Jokowi sejak awal dilantik menjadi Presiden pada Oktober 2014. Hanya saja mimpi itu tak menjadi kenyataan, lantaran tak ada dana pendukung untuk merealisasikan mimpi besar tersebut.

Sim salabim, abraka dabra...Dari 245 proyek strategis nasional (PSN) di bidang infrastruktur, ternyata sampai November 2017, baru 4 proyek PSN saja yang 100 rampung. Akan kah proyek tersias dapat diselesaikan tepat waktu?

Ritme kerja Presiden Jokowi memang begitu padat dengan kerapnya melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk meninjau langsung jalannya proyek-proyek infrastruktur di samping untuk memastikan sejumlah program kerja berjalan dan diterapkan sesuai target dan sasaran.

Dalam tiga tahun, Presiden merasa melihat sejumlah proyek infrastruktur mulai mendekati rampung bahkan keseluruhan program dalam tiga tahun pemerintahannya diyakininya sudah akan mencapai 60% atau dua pertiga dari target.

“Ya kalau melihat, kalau melihat sisi kayak infrastruktur, itu ya sudah mendekati ke-60% nanti akan kelihatan ya akhir tahun ini berapa jalan yang sudah selesai atau paling kelihatan sekali ya tahun depan akan kelihatan sekali,” kata Presiden pada Oktober 2017.

Di tahun ini sebagai tahun percepatan, menurut Presiden, proses yang telah berjalan sejatinya untuk mengubah paradigma pembangunan yang semula cenderung Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris.

Jokowi mencontohkan proyek infrastruktur yang tersebar banyak di berbagai daerah misalnya di Kalimantan ada 24 proyek infrastruktur, di Sulawesi ada 27, kemudian di Maluku dan Papua ada sekitar 13 proyek baik berupa bendungan, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, dan berbagai proyek lain.

Presiden Jokowi meyakini proyek-proyek itu baru akan terlihat dan dirasakan hasilnya terutama pada tahun depan yang sekaligus berarti pemerataan pembangunan mulai terjadi. “Kelihatan sekali akan tahun depan artinya pemerataan pembangunan akan mulai kelihatan, mungkin tahun depan ya 80%,” ujarnya.

Presiden Jokowi memang telah mencanangkan pembangunan 245 proyek infrastruktur di seluruh Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan memakan biaya sekitar Rp4.798 triliun. Kemudian dalam berbagai pidatonya, Presiden sering mengutip angka Rp5.500 triliun dengan melibatkan swasta dan asing.

Dari angka tersebut kontribusi APBN sebanyak 40,45% atau sebesar Rp1.941 triliun. Sementara itu, BUMN memiliki peran sebesar 23,59% atau Rp1.132 triliun lalu swasta sebesar 35,95% atau senilai Rp1.725 triliun.

Dari sisi konektivitas, target pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan hingga 2019 adalah untuk membuka keterisolasian dan menurunkan biaya logistik melalui penambahan panjang jalan baru sepanjang 2.600 km.

Pembangunan jalan dan jembatan baru banyak dilakukan di kawasan timur Indonesia seperti di Trans Kalimantan, Trans Papua, jalan perbatasan di Papua, Kalimantan dan NTT dimana hingga tahun 2017 sudah terbangun 2.623 km atau telah melebihi target.

Bagaimana realisasinya?

Nafsu besar tenaga kurang, itulah peribahasa yang patut mewakili realitas dari target pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi. Sebab sampai akhir November 2017, dari 245 proyek infrastruktur yang akan dibangun, yang benar-benar rampung 100% baru 4 proyek saja.

Berdasarkan data yang dipublikasikan Kementerian Koordinator Perekonomian, hingga akhir November 2017, baru empat proyek yang masuk dalam daftar PSN rampung. Tiga proyek diantaranya merupakan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan investasi Rp415 miliar, sedangkan satu proyek lainnya adalah jalan tol akses Tanjung Priok senilai Rp6,7 Triliun.

“Hingga akhir November 2017, capaian pembangunan infrastruktur yang masuk dalam daftar PSN, yaitu sebanyak 4 proyek telah selesai, 147 proyek dalam tahap konstruksi, 9 proyek dalam tahap transaksi, dan 87 proyek dalam tahap penyiapan,” terang Kementerian Koordinator Perekonomian dalam keterangan tertulisnya yang dirilis, Kamis (14/12).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58/2017, terdapat 245 proyek yang masuk dalam daftar PSN. Proyek-proyek tersebut mencakup sektor infrastruktur, sektor ketenagalistrikan, dan industri pesawat terbang. Total nilai seluruh proyeknya mencapai Rp4.798 triliun.

Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo menjelaskan, ke-87 proyek yang masih dalam tahap penyiapan tersebut diharapkan mendapat pendanaan selambat-lambatnya di akhir 2018 nanti.

“Kan semua masih dalam penyiapan. Kami akan coba dengan tender melibatkan pihak swasta/Public Private Partnership (PPP) misalnya,” ujar dia.

Wahyu menambahkan, ke-87 proyek tersebut akan mulai dilelang pada awal tahun depan. Ia juga berharap di akhir tahun 2018 sudah mencapai tahap pemenuhan pembiayaan (financial closing).

“Tapi biasanya financial closing juga kan cukup cari waktu sekitat 6 bulanan sehingga belum bisa konstruksi. Kecuali pemenangnya sudah ditetapkan dan dia memulai dengan dana ekuitasnya, itu bisa konstruksi,” tutur Wahyu

Wahyu pun mengaku khawatir ke-87 proyek yang masih dalam tahap penyiapan tersebut tidak kunjung rampung sampai akhir 2018 nanti.

“Kalau akhir 2018 belum ada pemenangnya ini yang akan kami laporkan ke Presiden apakah dikeluarkan atau tetap dipertahankan dalam PSN,” terangnya.

Inilah target megaproyek pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi 2015 hingga 2019.

Membangun tapi anggaran cekak

Celakanya, setelah dana ribuan triliun disisihkan, tak hanya baru 4 proyek infrastruktur yang benar-benar rampung, tapi juga tak memberi dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Ini terbukti sejak 2014-2017 pertumbuhan ekonomi tak pernah beranjak dari 5%, artinya terjadi stagnasi pertumbuhan ekonoimi.

Mantan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri berpendapat, infrastruktur Indonesia memang tertinggal jauh dibandingkan negar tetangga. Maka niat pemerintahan Presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur wajib untuk didukung. Tapi harus diakui ada sedikit kesalahan dalam perwujudannya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dalam tiga tahun terakhir (sejak 2015-2017), pemerintah telah mengalokasikan dana infrastruktur sebesar Rp913,5 triliun. Nilainya lebih besar dibandingkan lima tahun anggaran infrastruktur di era pemerintah sebelumnya. Pada APBN 2018, dana infrastruktur kembali dinaikkan menjadi Rp 410,7 triliun.

Hasilnya ribuan kilometer jalan berhasil dibangun, dari Sumatera hingga Papua. Infrastruktur lain seperti bandara hingga pelabuhan juga terbangun megah di era Jokowi.

“Infrastruktur harus dibangun, kita sudah tak ada perdebatan soal itu. Tapi persoalannya adalah pembangunan harus sesuai dengan kapasitas duit yang dipunya,” ungkap Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri beberapa waktu lalu.

Chatib contohkan dengan sederhana. Ibarat individu kelas menengah baru berumah tangga, kalau langsung beli rumah, mobil serta menjalani gaya hidup kelas atas, maka keuangan keluarga pasti sangat bermasalah. Agar tidak demikian, maka uang harus digunakan untuk yang bersifat prioritas.

Begitu juga dengan negara. Infrastruktur perlu dibangun, tapi tidak bisa dilakukan sekaligus. Apalagi harus murni menggunakan dana yang bersumber dari APBN, tanpa melibatkan swasta.

“Artinya perlu prioritas, kalau duitnya banyak ya bangun banyak. Kalau tidak ada, jangan dipaksakan,” jelasnya.

Prioritas, maksud Chatib adalah memiliki efek ekonomi yang besar. “Sekarang lihat jalan Papua. Bagus memang, jalannya lebar. Tapi ada yang lewat enggak? Apa ada efek ekonomi yang besar di sana? Kenapa enggak jalan perintis saja dulu,” terang Chatib.

“Kemudian juga dibangun jalan tol. Pernah dihitung enggak berapa efeknya ke depan? Kalau dipaksakan melalui BUMN, BUMN enggak ada incomedan dia harus pinjam. Setelah dibangun dijual ke swasta. Karena enggak banyak yang lewat, swasta juga enggak akan mau,” paparnya.

Hal tersebut menyimpan risiko tinggi. Bila kemudian defisit APBN diperbesar untuk pembangunan infrastruktur, maka risikonya adalah perebutan sumber pembiayaan di sektor keuangan, antara surat utang pemerintah dengan dana perbankan.

“Kalau ada persaingan bunga, DPK pindah ke surat utang negara, ya perbankan juga enggak bisa menyalurkan kredit. Ini risikonya lebih besar lagi,” tegas Chatib.

Infrastruktur ternyata dalam bayangan masa lalu mampu menarik banyak tenaga kerja, sehingga mendorong konsumsi dan meningkatkan perekonomian nasional. Ternyata tidak berlaku sekarang.

“Itu kayaknya zaman Daendels, bangun infrastruktur, semua orang berbaris bekerja angkat batu, semen dan lain-lain,” ujar Chatib.

Tingginya pembangunan infrastruktur di Indonesia sekarang tidak seimbang dengan penyerapan tenaga kerja. Bahkan Chatib melihat justru ada penurunan. Bahkan upah rill buruh bangunan terus turun dari Rp65.211 per hari pada Januari 2017 menjadi Rp64.867 per hari di September 2017.

“Sekarang bangun infrastruktur itu coba lihat, orangnya sedikit yang banyak itu mesin. Komponennya juga sudah jadi, nah sekarang tinggal pasang-pasang saja,” jelasnya.

Menurut Chatib, sektor properti yang justru lebih banyak menyerap tenaga kerja. Sementara dalam dua tahun terakhir, sektor ini mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Ekonom senior yang juga mantan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie juga menyindir bahwa memaksakan pembangunan infrastruktur dengan dana yang terbatas bisa mengundang resesi. Nanti BUMN dipaksa membiayai infrastruktur, jika dibiarkan bisa membuat BUMN tersebut juga bermasalah, bahka bisa bangkrut.

Perjalanan Indonesia menuju resesi, kata Kwin, terlihat sangat jelas dengan terjadinya kelangkaan modal. Banyak proyek infrastruktur telah memacu investasi, tapi pendanaannya jauh dari harapan.

Kwik menyebut, ekonomi Indonesia saat ini sejalan dengan teori over-investment. Inti dari teori over-investment adalah kegiatan investasi lebih besar dari tabungan yang menyebabkan pembiayaan investasi dengan kredit bank. “Ini jelas mengundang resesi, karena ekonomi jadi kontraksi.”

Lebih vokal lagi ekonom Faisal Basri, dia mengusulkan agar Presiden Jokowi melakukan moratorium pembangunan infrastruktur sepanjang 2018-2019. Sebab kinerja pembangunan infrastruktur yang buruk jika dipaksakan dapat berdampak negatif pada Presiden Jokowi sendiri.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here