Pembangunan Meikarta Untuk Siapa?

0
878

Nusantara.news, Jakarta –  Mengapa Lippo Group belum kunjung mengajukan perizinan bakal kota baru Meikarta ke Pemerintah Jawa Barat? Bukankah Undang-Undang mewajibkan pengembang memenuhi ketentuan yang berlalu seperti indetitas nasional, pelibatan masyarakat, menggerakkan industri perumahan dan lain sebagainya? Apakah pengembang Meikarta ingin mengingkari kewajiban yang diatur dalam undang-undang itu?

Amuk Naga Bonar

Deddy Mizwar, yang memerankan Naga Bonar dalam film legendaris Naga Bonar  tenryata tidak hanya bisa ngamuk dalam ceritra film, tetapi juga kehidupan nyata. Bedanya, apabila dalam film, objek amuk Naga Bonar adalah pemerintah kolonial Belanda, maka dalam kehidupan nyata, objek amuk Naga Bonar adalah Pengembang Meikarta. Jika dalam film,  Naga Bonar berani melawan Belanda sebagai penjajah yang sewenang-wenang berbuat di negaranya, maka dalam kehidupan nyata, Deddy Mizwar berani melawan Lippo Group yang besar dinilai berbuat “sewenang-wenang” di daerah kekuasaanya, Jawa Barat.

“Hentikan dulu pembangunan Meikarta. Urus dulu izin. Ini peringatan dari saya,” demikian salah satu bentuk amuk Deddy Mizwar.

Ketika pengembang mengatakan, untuk pemasaran tidak perlu izin, Deddy “Naga Bonar” Mizwar menjawab,  “Itu namanya menjual barang ilegal.”

Pengembang Meikarta tidak  boleh berjalan sendiri. Mengurus izin untuk bakal Kota Meikarta adalah keharusan. Jangankan membangun sebuah kota baru, membangun satu unit rumah kecil saja harus ada izin.

Tidak ada yang meremehkan perusahaan desain dan arsitektur, Development Design Group atau DDG yang mengarsiteki bakal Kota Baru Meikarta. Walau berkantor pusat di Amerika, tetapi DDG sudah memiliki reputasi di Indonesia. Ditambah lagi, ada orang Indonesia yang menjadi karyawan di DDG, sehingga diyakini mengenal secara dekat perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun atau  Undang-Undang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Oleh sebab itu, apa sulitnya mengurus perizinan?

Peringatan yang dikemukakan Deddy Mizwar juga bukan berdasarkan keingian pribadi, melainkan perintah undang-undang.

Dalam Undang-Undang tentang Rumah Susun, secara jelas digariskan soal peran pemerintah provinsi. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan, Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.

Pada Pasal 6 ayat (1) dirinci bentuk pembinaan yang dimaksud adalah, ayat (2) meliputi: a. perencanaan; b. pengaturan; c. pengendalian; dan d. pengawasan.

Pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan, Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan tingkat kewenangannya serta melibatkan peran serta masyarakat.

Pada Pasal 9 disebutkan, Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan rumah susun sesuai dengan tujuannya.

Pada Pasal 11 Ayat (4) disebutkan secara rinci tujuan pengendalian yang dimaksud, yakni, Pembinaan penyelenggaraan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tujuan: a. mendorong pembangunan rumah susun dengan memanfaatkan teknik dan teknologi, bahan bangunan, rekayasa konstruksi, dan rancang bangun yang tepat-guna serta mempertimbangkan kearifan lokal dan keserasian lingkungan yang aman bagi kesehatan; b. mendorong pembangunan rumah susun yang mampu menggerakkan industri perumahan nasional dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, termasuk teknologi tahan gempa; c. mendorong terwujudnya hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat sebagai sarana pembinaan keluarga; dan d. mendorong pewujudan dan pelestarian nilai-nilai wawasan nusantara atau budaya nasional dalam pembangunan rumah susun.

Dari beberapa pasal tersebut dapat dicatat beberapa hal. Pertama, perencanaan melibatkan  peran serta masyarakat. Kedua, rancang bangun yang tepat-guna serta mempertimbangkan kearifan lokal dan keserasian lingkungan yang aman bagi kesehatan. Ketiga, mendorong pembangunan rumah susun yang mampu menggerakkan industri perumahan nasional dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, termasuk teknologi tahan gempa. Keempat,  mendorong terwujudnya hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat sebagai sarana pembinaan keluarga. Kelima, mendorong pewujudan dan pelestarian nilai-nilai wawasan nusantara atau budaya nasional dalam pembangunan rumah susun.

Pengembang sebesar Lippo Group diyakini tidak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi semua ketentuan perundang-undangan ini.

Masih terdapat beberapa hal lain yang harus dipenuhi pengembang sesuai undang-udang yang berlaku.

Dari lima catatan di atas bukan perkara yang sulit untuk dilakukan oleh pengembang sebesar Lippo Group.

Oleh sebab itu, menjadi tanda tanya, mengapa Lippo Group belum juga mengajukan permohonan izin? Mengapa Lippo Group mendahulukan pemasaran ketimbang pengurusan izin? Adakah sesuatu yang disembunyikan oleh Lippo Group sehingga belum kunjung mengajukan izin?

Atau apakah Lippo Group punya agenda sendiri? Misalnya, Lippo Gorup enggan melibatkan  peran serta masyarakat dalam perencanaan? Atau tidak menginginkan rancang bangun yang tepat-guna serta mempertimbangkan kearifan lokal dan keserasian lingkungan yang aman bagi kesehatan? Atau Lippo tidak ingin mengait-ngaitkan pembangunan Meikarta dengan upaya menggerakkan industri perumahan nasional dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, termasuk teknologi tahan gempa. Atau Lippo Group ingin menciptakan suatu bentuk arsitektur dan aksesoris yang unik sehingga tidak mungkin dikaitkan dengan upaya pelestarian nilai-nilai wawasan nusantara atau budaya nasional dalam pembangunan rumah susun?

Lippo Group bukanlah pengusaha kemarin sore di Indonesia. Walau sudah menjadi perusahaan berskala internasional, tetapi Lippo Group yang didirikan Mochtar Riady adalah sebuah perusahaan yang berawal dari Indonesia dan besar di Indonesia.

Sebagai perusahaan yang berawal dan besar di Indonesia, Lippo Group tentunya memiliki semangat dan rasa nasionalisme. Atau Lippo Grup sudah berubah sikap ibarat kacang  yang lupa akan kulitnya?

Apa pun alasannya, setidaknya lima catatan di atas adalah perintah undang-undang, dan oleh sebab itu harus dipatuhi. Seandainya Lippo Group menilai persyaratan yang digariskan oleh undang-undang itu tidak masuk kriteria sesuai kualifikasi Meikarta, maka Lippo harus segera mengusulkan perubahan terhadap undang-undang yang berlaku.

Jika Lippo Group menabrak perundang-undangan yang berlaku, maka nasionalisme Lippo Group akan menjadi pertanyaan. Publik Indonesia juga akan mempertanyakan, optimalisasi keuntungan Meikarta untuk Bangsa Indonesia atau untuk siapa? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here