Pembangunan Monorail Kota Malang, Belum ada Koordinasi dengan DPRD

0
398

Nusantara.news, Kota Malang – Pemerintah Kota Malang, berniat untuk membangun monorail, guna menanggulangi kemacetan. Menurut rencana, proyek ini bakal direalisasikan pada tahun 2018.

Pengembangan monorail ini melibatkan pihak swasta yaitu dengan PT Indonesia Transit Central (ITC). Nilai investasi dari proyek ini ditaksir mencapai Rp3 triliun. Nilai investasi ini tergolong cukup Wah untuk pengembangan transportasi di wilayah sebesar Kota Malang yang berpenduduk sekitar 880 ribu jiwa dan tersebar di lima kecamatan.

Wali Kota Malang M Anton telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Pemkot dan PT Indonesia Transit Central (ITC) untuk studi kelayakan rencana pembangunan angkutan massal berupa monorel pekan lalu (19/01/2017). 

Namun, yang jadi soal di sini adalah, MoU itu ternyata belum diketahui secara resmi oleh DPRD Kota Malang. Mohammad Fadli selaku Anggota Komisi C DPRD, terheran dengan proyek yang ujug-ujug muncul itu.

Dikutip dari malangtoday, selama ini pemerintah kota secara resmi belum pernah membahas dan berkoordinasi terkait masalah ini sama sekali dengan pihaknya. “Kami heran, karena belum pernah dibahas dengan komisi,” ujar Mohammad Fadli, Anggota Komisi C DPRD (28/1/2017).

Fadli mengaku tidak mengetahui secara utuh tentang rencana ini sebab. Pasalnya, menurut fadli, berdasar lebar jalan yang tersedia di Kota Malang, mono rail tidak memungkinkan untuk dibangun. “Di Kota Malang ini tidak ada jalan yang lebar, makanya itu saya dan anggota komisi ingin tahu bagaimana kajiannya,” tanyanya.

Fadli mengaku mengetahui monorel selama ini hanya bersumber dari media massa, sementara secara  resmi antar kelembagaan belum pernah sama sekali dibahas. “Setidaknya pemerintah segera membahas masalah ini bersama dengan DPRD sehingga maksud, tujuan dan konsep pembangunan monorail menjadi jelas” pungkas Fadli.

Proyek yang akan menghabiskan dana sekitar Rp3 Triliun ini memang tergolong fantastis. Melihat porsi APBD Kota Malang tahun 2017, terlihat bahwa arah alokasi anggaran lebih banyak untuk infrastruktur fisik. Tentu akan lebih bijaksana jika dana sebesar itu dipergunakan untuk memberdayakan dan menguatkan masyarakat. Di sisi lain, mengingat Kota Batu relatif kecil, maka–seandainya megaproyek transportasi ini terwujud–lingkungan hujau serta wilayah resapan air diharapkan tidak berkurang. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here