Diduga Merusak Sumber Air

Pembangunan Pabrik Aqua di Jombang Terhenti

0
514

Nusantara.news, Jombang –  PT Tirta Investama sejak lama mengincar sumber air di lereng Gunung Anjasmoro di Jombang, padahal daerah tersebut rawan kekeringan. Ini akan berdampak buruk bagi lingkungan, terutama kebutuhan bagi daerah hilir. Sampai saat ini Investasi PTTI terhenti.

Penangkapan Taufik (42) Kepala Dusun (Kasun) Kolongdono Desa Grobogan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, oleh Polres Jombang, karena diduga menggelapkan persyaratan Izin Mendiri Bangunan (IMB) dan izin HO (Hinder Ordonantie) milik PT TI.

Kamis (16/03/2017) Polres Jombang melalui Kasat Reskrim AKP Wahyu Norman Hidayat menyatakan pada Bulan September 2015, pelaku diberikan mandat oleh pihak PT TI untuk meminta tanda tangan persetujuan kepada warga Desa Grobokan untuk pembangunan pabrik air minum mineral merk Aqua, dengan kompensasi uang sebesar Rp 10 Juta. Karena tidak kunjung selesai akhirnya pelaku dilaporkan ke Polres oleh PT TI

Ini membuka tabir penyebab investasi PTTI terhenti. PTTI sendiri merupakan  perusahaan yang memproduksi Ari Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek Aqua-Danone, sejak tahun 2013 sudah mengincar sumber air yang berada di lereng utara Gunung Anjasmoro, terutama yang masuk ke dalam administratif Kabupaten Jombang. Kawasan itu sendiri terdiri dari tiga kecamatan yakni Mojowarno, Bareng dan Wonosalam. Setelah dilakukan survei mereka memilih sumber air di desa Grobokan, Mojowarno.

Sejak awal warga menolak keberadaan pabrik air tersebut, karena khawatir akan mengganggu sumber air untuk pertanian. Penolakan warga sejak tahun 2013 itu rupanya didengar oleh Pemkab Jombang. Terbukti sampai saat ini baru Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) saja yang keluar.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPP ) Kabupaten Jombang melalui Kabid Pengendalian dan Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Joko Triyono, menyatakan saat ini PT TI masih memiliki IPR yang dikeluarkan 16 Desember 2014.

“Izin tersebut diterbitkan setelah melalui proses penelitian dan verifikasi lapangan dari Februari 2013 hingga Desember 2014 oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD),” katanya Sabtu (18/3/2017).

Sementara Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan HO PT Tirta Investama, kata Joko, pihaknya belum menerima pengajuan. “Sampai saat ini kami belum menerimanya,” ujarnya.

Belum adanya pengajuan IMB dn HO dikarenanya adanya permasalahan antara PTTI dengan warga Grobokan. Sebab, dengan lahirnya pabrik Aqua ini dikhawatirkan, kelak, warga sekitar akan mengalami kesulitan air.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jombang, membenarkan adanya dampak kesulitan air. Daerah di kawasan lereng Gunung Anjasmoro masuk dalam kawasan yang memiliki potensi kekeringan. Hal ini diperkuat data milik Bappeda yang bersumber  dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jombang 2014-2018. Dalam RPJMD dinyatakan kecamatan Mojowarno merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Jombang yang masuk dalam daerah rawan bencana banjir dan kekeringan meliputi Desa Karanglo, Gondek, Mojojejer, Selorejo, Catakgayam dan Grobogan.

Desa Grobogan di Kecamatan Mojowarno ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Bareng dan Wonosalam. Secara kontur tanah, dua kecamatan tersebut menjadi daerah resapan air dari pegunungan Anjasmoro yang terletak di kecamatan Wonosalam.

Dampak yang akan terjadi adalah menurunnya debit air yang berasal dari pegunungan Anjasmoro. Adanya pemanfaatan air untuk kepentingan perusahaan sehingga masyarakat tidak bisa menikmati air selaku pemilik tanah atau wilayah tempat air tersebut diambil. Mengingat lereng gunung Anjasmoro menjadi sumber mata air bagi beberapa sungai yang mengalir ke  Mojoagung, Kesamben, Sumobito, dampaknya akan lebih terasa.

Sementara itu Anton, salah seorang warga Grobogan kepada Nusantara.news menjelaskan PTTI sempat mengajak berunding warga untuk mencari jalan keluarnya. Warga mengajukan beberapa permintaan di antaranya soal tenaga kerja lokal, dan kompensasi tiap tahunnya. Masyarakat Grobogan usul ganti rugi Rp 500 juta pertahun, tetapi PTTI menawar Rp 260 juta pertahun. Tida adanya kesepakatan soal ganti rugi ini membuat perundingan menemui jalan buntu.

Perusahaan, dengan menggunakan kekuatan kepala desa, ingin meneruskan proses pembangunan dengan mengukur batas-batas yang ada. Akhirnya perusahaan berhasil memperoleh tandatangan batas wilayah dari sekitar 20 orang dengan kompensasi tertentu.

Karena sudah mendapat tandatangan warga pemilik tanah pembatas, PTTI berusaha memperoleh berkas-berkasnya yang berada di tangan Taufik. Merasa dipersulit, PTTI melaporkan Taufik ke Polres Jombang dengan tuduhan penggelapan berkas. Setelah di BAP, kini Taufik ditahan.

Menghadapi tuduhan tersebut, kini Taufik didampingi Lembaga Bantuan Hukum  GP Ansor. GP Ansor akan membentuk tim khusus investigasi lokasi. “Jangan sampai ada intimidasi untuk masyarakat desa,” kata Sahrul Munir, Ketua PAC GP Ansor Mojowarno Minggu (19/03/) []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here