Pembangunan Pasar Molor, PT KIS Ancam Pidanakan Pemkot Malang

0
125
Pasar Belimbing Masih Aktif (Sumber: Mapio)

Nusantara.news, Kota Malang – Proyek pembangunan Pasar Belimbing yang molor hampir 7 Tahun lebih hingga kini masih belum ada kemajuan. Para pedagang yang mestinya sudah direlokasi masih berdagang di tempat bisanya. PT Karya Indah Sukses (KIS) selaku investor pun berang kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

PT KIS melalui legal managernya Abdul Salam mendesak Pemkot Malang agar segera merelokasi para pedagang Pasar Blimbing ke tempat penampungan. Kalau tidak segera direlokasi maka pembangunan akan terus terhambat.

Bahkan Abdul Salam menilai kerjasama proyek pembangunan dengan Pemerintah Kota Malang dinilai kurang profesional dan justru merugikan Investor karena keterlambatan jadwal pembangunan yang memakan waktu hampir 7 tahun lebih.

Maka Abdul Salam mendesak Pemkot Malang segera merelokasi para pedagang Pasar Blimbing ke tempat penampungan dengan tenggat waktu hingga akhir bulan ini. Pihaknya tidak menginginkan pembangunan tertunda hingga Desember 2017.

Apabila desakan itu tidak diindahkan dan tidak segera dilakukan, pihaknya akan menempuh jalur hukum dengan ancaman tuntutan pidana.

“Kami orang bisnis. Tidak mau bermasalah dengan Pemkot karena mereka adalah mitra kami. Tapi karena keadaan dan sudah menyebabkan beberapa kerugian bagi pihak kami. Kami akan ambil langkah hukum tuntutan pidana,” tandasnya kepada wartawan, Selasa (10/10) kemarin.

Langkah hukum yang akan diambil oleh investor Pasar Belimbing berdasar pada tidak adanya ketegasan dari Pemkot Malang terkait kapan tepatnya relokasi dilakukan. Akibatnya, upaya pembangunan dan investasi pun terhambat.

Namun Kepala Dinas Perdagangan Kota Malang Wahyu Setianto berdalih, keterlambatan pembangunan pasar itu karena perubahan site plan (rencana tata bangunan) dan block plan (rencana tata letak pedagang) Pasar Blimbing belum dimasukkan dalam perjanjian kerjasama (PKS) antara investor dan Pemkot Malang.

Menurut Wahyu, untuk memasukkan perubahan itu di PKS, Dinas Perdagangan harus melibatkan OPD (organisasi perangkat daerah) lain yang berkompeten dan berwenang.

“Memang perubahan yang terakhir, yang disepakati oleh pedagang belum kami masukkan ke PKS. Untuk itu perlu melibatkan OPD lain yang berwenang, dalam hal ini salah satunya Bagian Kerjasama,” ujar Wahyu beberapa waktu lalau, kepada awak media.

Wahyu menambahkan untuk memasukkan item-item itu, pihaknya perlu duduk bersama dan berkoordinasi lagi dengan OPD terkait maupun investor. Sebelumnya, pedagang sudah menyetujui site plan hasil tim independen dari Universitas Brawijaya.

Selain itu, Pemkot juga telah melaksanakan delapan poin keinginan pedagang, termasuk di dalamnya tentang block plan. Wahyu menyebut terkait hal itu, tidak ada lagi persoalan dengan pedagang. “Soal itu nanti kami perlu duduk bersama lagi,” tandas pria berambut cepak tersebut.

Syahroni, salah satu pedagang sayur di Pasar Belimbing menjelaskan bahwa pihaknya tinggal menunggu langkah dan upaya Pemkot Malang untuk relokasi. “Yang terpenting aspirasi pedagang terpenuhi semua sesuai maksud pedagang, kalau ada yang tidak benar terkait PKSnya kami tidak akan pindah,” jelasnya.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here