Pembatalan Kenaikan Harga Premium (2)

Pembatalan Kenaikan Harga, Jokowi Dinilai Peragu

1
295
Presiden Jokowi diidentifikasi sebagai presiden Indonesia yang paling sering menaikkan harga BBM. Tapi kali ini ia tampil ragu, menaikkan harga premium namun dibatalkan kembali.

Nusantara.news, Jakarta – Indonesia baru saja digemparkan oleh kebijakan kenaikan harga premium dari Rp6.550 menjadi Rp7.000 atau naik 7%. Namun tak sampai sejam kemudian kebijakan itu dibatalkan. Adakah ini sebuah sikap yang patut dari seorang Kepala Negara?

Adapun alasan formil kenaikan harga premium menurut Jonan karena kenaikan harga minyak dunia sejak Januari-Oktober 2018 sudah mencapai mencapai 30%. Sementara kenaikan Indonesia Crude Price (ICP—acuan harga minyak nasioal) sudah naik 25%, sehingga wajar kalau harga premium dinaikkan 7% saja.

Kalau mengacu pada pergerakan harga keekonomian, menurut Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) M. Iskandar seharusnya harga premium saat ini mencapai Rp8.600 per liter. Artinya, pertamina sudah mensubsidi premium senilai Rp2.050 per liter.

Perhitungan harga keekonomian premium merujuk pada formula harga yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden No.191/2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM untuk pergerakan April-Juni. Hari ini bisa saja lebih tinggi, karena rupiah makin terdepresiasi, sementara harga minyak dunia sudah lebih tinggi.

Sementara untuk BBM jenis solar, dengan formula harga tersebut harusnya mencapai Rp8.350 per liter. Saat ini solar masih dijual di harga Rp 5.150 per liter. Ini berarti ada selisih harga Rp3.200 per liter.

Dengan tidak naiknya harga Premium dan Solar tersebut, Pertamina mengaku kehilangan potensi pendapatannya.  Apalagi, harga minyak dunia saat ini sudah menembus US$85 pper barrel, jauh di atas harga pada asumsi anggaran 2018 yang hanya sebesar US$48 per barrel.

Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman berpendapat, dengan dibatalkannya kenaikan harga premium, maka Pertamina berpotensi mengalami kerugian hingga Rp23,47 triliun. Kerugian itu harusnya menjadi beban APBN, namun ternyata APBN justru membebani penugasan pemerintah itu kepada Pertamina.

Sementara Menteri BUMN Rini Soemarno memiliki alasan lain bahwa Pertamina belum siap, menurutnya penundaan kenaikan premium itu karena Pertamina belum siap mensosialisasikan ke 2.500 SPBU yang menjual premium di seluruh Indonesia.

“Jadi kita baru tahu setelah Pak Jonan menyampaikan pengumuman bahwa rencananya akan naik, langsung kita tanyakan Bu Menteri (Rini Soemarno) bisa dilaksanakan atau tidak, dapat diketahui Pertamina baru menaikkan harga Pertamax series, kemudian Bu Menteri memeriksa dengan Pertamina dan ternyata tidak siap,” kata Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno.

Menurut Fajar, keputusan kenaikan harga BBM jenis Premium pun harus sesuai dengan Perpres Nomor 43/2018. Di mana mempertimbangkan tiga aspek yaitu kondisi keuangan negara, kemampuan daya beli masyarakat, dan kondisi riil ekonomi.

Selain itu, kata Fajar, keputusan kenaikan harga premium juga harus dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) di Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian terlebih dahulu.

“Pengumuman ini perlu dilakukan rakor, oleh karena itu akan dilakukan rakor di Menko Perekonomian untuk bagaimana ke depannya,” jelas dia.

Alasan lain yang cukup membingungkan, yakni dari Presiden Jokowi. Presiden  menginginkan ketelitian dalam mengambil kebijakan. “Presiden selalu menghendaki kecermatan di dalam mengambil keputusan, termasuk menyerap aspirasi publik,” ungkap Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika.

Erani menyatakan tiga hal menjadi dasar batalnya kenaikan harga premium wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) dari Rp6.550 menjadi Rp7 ribu per liter. Kenaikan harga dari Rp6.400 menjadi Rp6.900 per liter untuk kawasan luar Jamali.

Salah satu pertimbangannya adalah daya beli masyarakat. Erani menyatakan kehidupan serta kemampuan masyarakat menjadi fokus Presiden sebelum mengambil kebijakan terutama berkaitan dengan kenaikan harga. Tetap menjadi prioritas dari setiap kebijakan yang diambil. Fundamental ekonomi tetap dijaga agar ekonomi tetap bugar.

Pertimbangan kedua adalah analisis Kementerian Keuangan tentang kondisi fiskal keseluruhan supaya kebijakan harga BBM tetap dalam koridor menjaga kesehatan fiskal. Erani menuturkan pertimbangan lainnya adalah perhitungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap harga minyak internasional.

“Presiden meminta Kementerian ESDM menghitung cermat dinamika harga minyak internasional, termasuk neraca migas keseluruhan,” katanya.

Dari analisis pernyataan Menteri ESDM, kehendak Presiden Jokowi, pendapat Staf Khusus, pendapat pejabat Kementerian BUMN, alasan yang diutarakan cukup banyak. Ini menggambarkan adanya kelemahan dalam koordinasi dan  konsolidasi di internal kabinet.

Disamping itu, keputusan yang diambil dinilai berdampak negatif terahdap gestur kebijakan pemerintah yang terksan plintat-plintut. Mana mungkin Menteri ESDM mengumumkan kenaikan harga premium tanpa persetujuan presiden, bahkan ia merujuk atas perintah presiden.

Sampai di sini kita melihat ada maksud lain yang melatarbelakangi mengapa kenaikan premium itu dibatalkan. Yakni adanya situasi serba salah antara menaikkan atau membatalkan kenaikan harga premium. Maju kena mundur kena.

Kalau premium tidak dinaikkan, sementara harga minyak dunia sudah sempat menembus level US$85, sedangkan di APBN asumsi harga minyak hanya dipatok US$48 per barel. Pada saat yang sama nilai tukar rupiah sudah melampaui level Rp15.000, sedangkan di APBN asumsi rupiah ditetapkan sebesar Rp13.700.

Jika situasi ini dibiarkan, tanpa ada kenaikan harga premium atau bahkan solar, maka Pertaminalah yang babak belur, dibebani penugasan harga BBM.

Di sisi lain, Jokowi juga menghadapi situasi serba salah. Jika premium dibiarkan naik, maka akan terjadi kenaikan harga transportasi, pada gilirannya akan menekan daya beli masyarakat.

Yang lebih menakutkan misalnya, mahasiswa, buruh, dan kelompok massa akan silih berganti mendemo Istana Negara sehingga situasi menjadi lebih tidak kondusif. Apalagi kurang dari 7 bulan ke depan akan ada Pilpres, tentu saja kebijakan menaikkan harga BBM akan menggerus pencitraan Jokowi yang sudah dirawat sejak 2014.

Jadi, Jokowi benar-benar sedang dihadapkan situasi serba salah, bak buah simalakama, dimakan ayah meninggal, tak dimakan ibu meninggal. Demi menjaga cira, dan demi daya beli masyarakat, mulai hari ini Jokowi bersedia mendapat lebel ‘sang peragu’.[]

1 KOMENTAR

  1. Rocky Gerung telah mengungkapkan bahwa Presiden RI yang memerintah sekarang ini miskin integritas diri (kasus tersingkirnya Mahfud MD dari pilihan sebagai Wapres akibat merasa terancam MA).

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here