Pembentukan Badan Siber Nasional, Senjata Redam Kritik?

0
226

Nusantara.news, Surabaya – Pro kontra rencana pemerintah membentuk Badan Siber Nasional (BSN) masih terus menggelinding. Ada kekhawatiran, pembentukannya justru lebih terarah pada upaya membungkam suara masyarakat di media sosial dibanding tujuan utamanya, yakni mengantisipasi kejahatan dunia maya yang faktanya memang terus meningkat setiap tahun.

Payung hukum hate speech memang sudah keluar dengan adanya UU ITE. Namun pemerintah agaknya belum cukup puas, sehingga perlu membentuk badan khusus semacam BSN. Tak hanya itu, gerakan masif pun digelorakan serentak dengan dimotori Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) di enam kota besar negeri ini, Minggu (8/1/2017) dengan memanfaatkan ruang publik seperti Car Free Day (CFD).

Di Surabaya, komunitas dari beragam profesi menggelar Deklarasi Masyarakat Surabaya Anti Hoax di Jalan Raya Darmo depan Taman Bungkul, dipimpin langsung Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur Eddy Santoso. “Deklarasi ini untuk memperkenalkan kepada masyarakat mengenai apa itu bahaya dari hoax atau hasutan, fitnah,” Eddy Santoso, Kadis Kominfo Jatim kepada wartawan.

Dengan dalih maraknya informasi berbau fitnah, hasutan, maupun hoax di media sosial maupun dunia maya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sumber infonya, Kemkominfo memang sangat berkepentingan untuk mengikis sesuai fungsinya sebagai salah satu institusi negara. Oleh karenanya, gerakan ini perlu dikampanyekan di ruang publik seperti CFD. Selain di Surabaya, agenda ini juga digelar di Jakarta, Bandung, Wonosobo, Solo dan Semarang.

Ini mempertegas instruksi Menteri Kominfo Rudiantara ketika hadiri sebuah acara di Malang (5/1/2017),  rencana pembentukan BSN dimaksudkan untuk mengantisipasi tiga sektor yang rentan terhadap kejahatan siber non-defense, yakni sektor keuangan (perbankan), kelistrikan dan transportasi, khususnya transportasi udara.

“Ketiga sektor ini nanti juga menjadi prioritas agar terhindar dari ancaman kejahatan siber. Selain ketiga sektor tersebut, sektor energi dan sumber daya alam juga menjadi perhatian,” terangnya menyebut lembaga yang nantinya berada di bawah kewenangan Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) tersebut.

Sedangkan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Machfud Arifin menegaskan, kejahatan siber merupakan salah satu fokus dirinya selain narkoba, sesaat setelah dilantik. “Itu juga menjadi fokus kita, karena akhir-akhir ini kejahatan siber seperti hoax itu ramai,” tegasnya. Termasuk di dalamnya adalah ujaran kebencian yang akan segera ditindak jika unsur pidananya terpenuhi.

Kemkominfo sendiri sudah merilis 43 ribu situs web yang diduga ilegal. Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo Semuel Abrijani Pangarepan menjelaskan, jumlah itu tersebar di seluruh Indonesia. “Masih aktif mengadakan kegiatan jurnalistik dan kebanyakan di daerah-daerah, jadi tidak hanya terpusat di Jakarta atau pulau Jawa saja. Kita akan gandeng Dewan Pers untuk menggodok strategi dan sistem antisipasinya,” terangnya.

Antara Represi dan Hoax

Terkait fungsi BSN nantinya, memang tidak diinginkan melenceng karena dampaknya diprediksi bisa langsung menohok masyarakat umum. Apalagi kejahatan siber sudah menimbulkan kerugian ekonomi tidak sedikit dengan berbagai macam modusnya, mulai dari pencurian data pribadi hingga human trafficking yang beberapa kali bisa diungkap kepolisian.

Terkait soal ini  Anang Hermansyah anggota Komisi X DPR RI angkat bicara. Dia menilai pembentukan BSN memang tepat, namun harus efektif dalam kinerjanya. “Rencana pemerintah membentuk Badan Siber Nasional terkait dengan fenomena berita palsu di dunia maya agar efektif dan tidak membebani keuangan negara,” kata musisi asal Jember yang banting setir jadi politisi ini (7/1/2017).

Ia mengatakan bahwa rencana pemerintah membentuk BSN agar dikonsep secara komprehensif dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia. Anang juga mengingatkan BSN jangan condong hanya mengurusi berita hoax. Sebab dia menilai BSN akan lebih efektif menjadi embrio digitalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari punya pandangan lain. “Kalau tujuan percepatan pembentukan Badan Siber Nasional untuk menekan atau mengurangi atau lebih jauh meniadakan berita hoax, saya kira baik,” kata politisi PKS tersebut. Hanya saja, BSN jangan sampai mengekang kebebasan berpendapat, sepanjang pendapat tersebut benar dan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menkopolhukam Wiranto dalam rapat koordinasi terbatas tingkat (4/1/2017, mengatakan, BSN memang dibutuhkan pemerintah untuk memayungi seluruh kegiatan siber nasional dan menekan maraknya penyebaran berita hoax, meningkatkan pertahanan keamanan, dan menertibkan perdagangan elektronik. Rencana pembentukannya akan direalisasikan Januari 2017 dengan melibatkan koordinasi lintas sektor badan sejenis di Kementerian Pertahanan, Intelijen Siber di Badan Intelijen Negara (BIN), dan Keamanan Siber di Kepolisian RI (Polri).

Selain hoax, BSN memang diharapkan bisa membendung trend kejahatan dunia maya. Apalagi penggunaan internet dalam aktivitas keseharian di Indonesia terus meningkat. Namun, banyak individu yang belum melek IT dan tingkatnya pun beragam, mulai dari yang hanya coba-coba hingga kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dengan motif ekonomi ataupun politik. Dampaknya justru lebih berbahaya dibandingkan kejahatan yang terjadi di dunia nyata.

Karena bisa memberikan dampak kerugian yang sangat besar, gerakan waspada cyber crime bisa dilakukan dengan cara mengetahui beberapa jenis kejahatan yang sering terjadi melalui jaringan internet. Seperti phising, kejahatan yang dilakukan untuk mencuri informasi pribadi ataupun informasi sensitif lainnya seperti username dan password dengan mengarahkan pengguna kepada website palsu yang mirip atau seolah asli. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here