Pemberontakan Jelang Pemilu

0
145

GEROMBOLAN bersenjata di Papua yang selama ini membunuhi ratusan rakyat sipil, puluhan anggota TNI dan polisi adalah pemberontak. Titik.

Pemerintah, media massa, LSM, Komnas HAM atau siapa pun, jangan menyederhanakan masalah dengan menyebut gerakan militer liar itu hanya dengan istilah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Dengan menyebut pasukan tentara bersenjata lengkap itu KKB, maka “status”-nya sama dengan kawanan begal motor, perampok mesin ATM, atau pencuri ternak. Sebab, para penjahat itu juga berkelompok, sama-sama melakukan perbuatan kriminal dan sama-sama bersenjata api. Jika KKB di Papua sangat berhati ganas membunuhi korbannya, kawanan begal motor juga tak ada bedanya. Dari sisi ini mereka sama-sama KKB.

Tapi begal motor atau pencuri ternak tidak punya perjuangan politik. Mereka tidak anti-NKRI. Sementara KKB di hutan Papua itu bergerilya atas dasar tujuan politik. Mereka menolak NKRI. Sebab yang mereka perjuangkan adalah negara Papua Merdeka, di atas tanah yang secara de facto dan de jure adalah wilayah NKRI.

Orang-orang yang menolak NKRI itu leluasa mengibarkan bendera Papua Merdeka dalam berbagai aksi unjuk rasa di berbagai kota. Sekelompok orang Papua yang tinggal di Surabaya bahkan menolak mengibarkan bendera Merah Putih setiap 17 Agustus, sehingga menimbulkan bentrok dengan warga sekitar.

Lalu apa namanya itu kalau bukan pemberontakan?! Apa namanya itu kalau bukan separatisme?! Tidak ada kata yang pas selain itu.

Orang berdebat tentang akar masalah separatisme itu. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, misalnya menilai serangan di Kabupaten Nduga, Papua, itu akibat kesenjangan pembangunan. “Akar masalah utama dari aksi kekerasan bersenjata oleh kelompok-kelompok ini terutama karena masalah pembangunan, masalah kesejahteraan,” kata Tito di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/12).

Benarkah ini hanya soal kesenjangan kesejahteraan? Jelas bukan. Simak saja pernyataan Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom, dalam wawancaranya dengan beberapa media  kemarin. “Prinsipnya kami berjuang menolak semua program pembangunan di Papua Barat. Kami hanya menuntut kemerdekaan,” tegasnya.

Jadi, ini soal kehendak mereka mendirikan negara yang terpisah dari Indonesia. Keliru besar jika mengatakan pemberontakan Papua adalah semata aksi protes terhadap ketertinggalan di bidang pembangunan. Mereka tidak meminta daerahnya dibangun, sebab yang mereka minta adalah kemerdekaan. Penyerangan mereka terhadap pekerja Istaka Karya itu adalah simbol penolakan mereka terhadap proyek pembangunan di Papua.

Upaya mensejahterakan Papua toh sudah dilakukan pemerintah. Misalnya, dengan memberikan status Otonomi Khusus bagi Papua. Dengan status itu, menurut UU No. 35 Tahun 2008, Provinsi Papua diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Memang dalam prakteknya terdapat banyak hambatan. Pemerintah daerah di semua tingkatan tidak berjalan efektif, sehingga manfaat Otsus tersebut tidak langsung dirasakan masyarakat. Ini terutama disebabkan perilaku kepala-kepala daerah di Papua dan Papua Barat yang kerap abai melaksanakan tugasnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo pernah mengungkapkan para kepala daerah di sana yang memilih tinggal di Jakarta ketimbang di daerahnya. Kebiasaan buruk ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan di daerah terbengkalai.

Tapi, kalaupun Otsus ini berjalan mulus dan kesejahteraan berhasil diwujudkan, akan berhentikah pemberontakan? Pasti tidak. Sebab, sekali lagi, yang mereka minta bukan pembangunan, tapi kemerdekaan.

Kalau kesenjangan yang jadi akar masalah, toh itu bukan hanya persoalan di Papua, tapi persoalan klasik yang belum kunjung tuntas di negeri ini. Di daerah lain juga terjadi kesenjangan pembangunan. Satu contoh, di Bogor saja masih ada belasan ribu rumah yang belum tersambung aliran listrik. Padahal kabupaten itu hanya terletak sepelemparan batu dari Ibukota negara. Tapi mengapa tidak ada separatisme di Bogor atau daerah lain yang juga mengalami kesenjangan?

Luruskan dulu cara berpikir kita tentang masalah ini. Kacaunya, cara berpikir pemerintah tentang ini tak pernah lurus, bahkan selalu dibengkokkan. Kita ribut tentang istilah, penamaan, atau mencari akar masalah di tempat yang keliru. Sementara pembantaian rakyat Indonesia di Papua, penyerangan pos-pos TNI dan Polri tidak pernah berhenti. Selama cara berpikir kita tentang ini belum lurus, selama itu korban akan terus berjatuhan.

Kemarin pernyataan Presiden Joko Widodo sangat keras. “Kita akan tumpas mereka sampai akar-akarnya,” kata Presiden. Tetapi Presiden masih menyebut gerilyawan separatis itu sebagai KKB. Hampir semua pejabat yang bertanggungjawab soal keamanan juga menyebut istilah yang sama. Hanya Menko Polhukam Wiranto yang menggunakan sebutan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB). “Akan terus kita kejar, kita bersihkan mereka. Namanya gerakan kriminal separatisme bersenjata, polisi maupun militer boleh ngejar,” kata Wiranto.

Seperti apakah wujud “Kita tumpas mereka sampai akar-akarnya” tersebut? Kalau Presiden masih memandang ini adalah KKB, tentu operasi kepolisian yang dilakukan. Tapi, jika pendapat Menko Polhukam yang jadi rujukan, maka tiada lain kecuali operasi militer penuh. Tidak ada jalan lain mengatasi separatisme bersenjata kecuali dengan jalan militer.

Separatisme, bahkan ketika masih berupa niat, bukan perkara kecil bagi sebuah negara. Apalagi kalau sudah berupa aksi bersenjata yang diorganisasikan secara militer.

Beranikah Presiden Joko Widodo memerintah operasi militer penuh untuk menumpas? Bisa iya, bisa pula tidak.

Sebab, secara politik, operasi militer tidak begitu populer sekarang. Pemerintah Indonesia di era Orde Baru pernah dianggap punya reputasi buruk ketika menerapkan Daerah Operasi Militer di Papua (1978-1998) dan di Aceh (1989-1998). Masuk akal kalau Jokowi mempertimbangkan kemungkinan reputasi seperti itu jika dia mengambil jalan militer dalam suasana menjelang pemilu seperti ini. Citra antidemokrasi, tekanan berbagai LSM yang lebih peduli demokrasi ketimbang integrasi nasional, dan sorotan internasional akan tertuju kepadanya. Hal itu jelas akan berdampak pada popularitas dan pada akhirnya mempengaruhi elektabilitasnya.

Andaikata kemungkinan seperti itu masuk dalam pertimbangan Presiden, kita ingin mengingatkan satu hal: Soal kedaulatan negara, soal integrasi nasional, berada jauh di atas kepentingan elektabilitas pribadi dalam pemilu. Ini waktunya Joko Widodo bertindak sebagai Presiden, bukan sebagai calon presiden.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here