Pembohongan Publik Soal Dana Desa, Strategi Jokowi Dua Periode

1
653
Kebohongan publik Tjahjo Kumolo terkait program dana desa bermuatan politis demi memuluskan Jokowi terpilih kembali di Pilpres 2019.

Nusantara.news, Jakarta – Klaim Mendagri Tjahjo Kumolo bahwa dana desa adalah program dari pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah besar. Sejak menjabat presiden pada 20 Oktober 2014, Jokowi hanya diuntungkan dengan disahkannya RUU Desa pada 18 Desember 2013.

RUU Desa diserahkan Pemerintah ke DPR pada tanggal 4 Januari 2012 dan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 15 Januari 2014. Setelah itu oleh Menkumham Amir Syamsuddin diundangkan pada hari yang sama, serta ditempatkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Khusus untuk dana desa yang peruntukannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa diatur dalam Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah SBY juga menerbitkan PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagai aturan pelaksanaan UU di atas. PP itu ditetapkan oleh Presiden SBY pada tanggal 21 Juli 2014. Di Pasal 3 PP disebutkan, Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Namun untuk pencairan Dana Desa baru bisa direalisasikan di era Jokowi mulai 1 Januari 2015. Praktis, Jokowi hanya melanjutkan program Dana Desa yang telah digarap Presiden SBY.

Baca juga: Kebohongan Publik Mendagri?

Yang patut dipertanyakan, apa motif Tjahjo Kumolo mengklaim program dana desa merupakan inisiatif dan bantuan dari pemerintahan Jokowi. Apalagi kebohongan tersebut disampaikan Tjahjo di hadapan ribuan kepala desa (Kades) dalam acara ‘Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 2018’  di Jogja Expo Center, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (25/7/2018).

Tentu kalau dicermati ini hanyalah permainan politik Tjahjo Kumolo. Dia ingin mencitrakan Jokowi sebagai pahlawan. Sejak anggaran dana desa digelontorkan pada 2015, banyak pihak yang khawatir jika kebijakan tersebut ‘dibajak’ untuk kepentingan elite politik. Tak bisa disangkal, tahun politik 2018 hingga 2019 kalangan elite politik akan memanfaatkan dana desa untuk melanggengkan kekuasaan.

Gagal ciptakan lapangan pekerjaan

Bagi Tjahjo Kumolo yang notabene ketua tim pemenang Jokowi-JK 2014, program dana desa bisa menjadi kampanye ‘cuma-cuma’ alias gratis untuk memuluskan Jokowi dua periode. Bagaimana tidak, di penghujung kepemimpinannya, pemerintahan Jokowi telah menyalurkan sebanyak Rp 187 triliun dana desa dalam empat tahun terakhir.

Dana desa pertama kali digulirkan pada tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20,76 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta. Di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800,4 juta. Pada tahun 2018, anggaran dana desa Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800,4 juta. Nah, di tengah hiruk pikuk lobi politik penetapan calon presiden, pemerintah akan menaikkan alokasi anggaran dana desa di tahun 2019 menjadi Rp 85 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, dana desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016.

Namun praktiknya tidak semua dana desa terserap dengan baik. Seperti penyaluran dana desa untuk Papua 2017. Tercatat ada sekitar Rp1 triliun lebih yang gagal digunakan untuk pembangunan di tingkat desa. Pagu dana desa Papua 2017 sebesar Rp 4,3 triliun untuk 5.420 desa  dan kampung, namun sampai dengan akhir 2017 sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp 1,19 triliun.

Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Provinsi Papua menyebutkan, realisasi 100 persen penyaluran dana desa tahun 2017 hanya ada di lima kabupaten, meliputi Merauke sebanyak 179 desa, Paniai, 216 desa, Asmat 221 desa, Supiori 38 desa, dan Lanny Jaya 354 desa.

Di Kabupaten Temanggung, dari 266 desa yang ada, anggaran dana desa tahun 2017, ada silpa sebanyak Rp 14 miliar. Secara umum rata-rata ada sisa 65 persen.

Anggaran dana desa yang belum terserap di Kabupaten Purbalingga tahun 2017 juga cukup besar mencapai Rp 25 miliar. Total dana desa yang diterima Kabupaten Purbalingga sebesar Rp 191,22 miliar, sudah disalurkan seluruhnya pada 224 desa. Namun hingga akhir Desember 2017, yang terserap baru mencapai Rp 165,24 milyar atau 86,41 persen. Masih tersisa Rp 25,21 miliar atau 13,59 persen yang belum termanfaatkan.

Penyerapan dana desa untuk Provinsi Babel pada tahun 2017 mencapai 85,49 persen hingga awal tahun 2018. Dari 6 kabupaten di Babel tidak ada yang terserap 100 persen. Dari Rp261,5 miliar dana desa dianggarkan, yang terserap oleh desa hanya 85,49 persen atau Rp222 miliar. Di rekening desa sisa total dari enam kabupaten itu Rp37,8 miliar.

Belum maksimalnya penggunaan dana desa karena pemerintah tidak mempunyai desain yang optimal untuk pemanfaatan anggaran desa. Bila disinkronkan dengan laju urbanisasi, dana desa belumlah bermanfaat sepenuhnya bagi masyarakat desa. Itu terlihat dari tingginya angka pendatang dari desa ke kota.

Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, setelah Lebaran 2017 pendatang baru ke ibu kota sebanyak 70.752 orang. Angka tersebut naik 2,89 persen dibandingkan 2016.

Sementara pada tahun 2018 setelah Lebaran, jumlah pendatang baru dari desa ke ibu kota sebanyak 69.479. Jumlah pendatang tahun ini menurun sekitar 1,5 persen. Hitungan ini masih wilayah DKI Jakarta, belum termasuk kota-kota besar di Indonesia.

Dilihat dari laju urbanisasi ini, menunjukkan pemerintah gagal memberdayakan masyarakat desa. Pemerintah gagal menciptakan lapangan pekerjaan dari dana desa. Masyarakat masih tetap saja pindah ke kota untuk mencari peruntungan nasib yang lebih baik. Jangankan menciptakan lapangan pekerjaan, memenuhi janji kampanye mengalokasikan dana Rp 1, 4 miliar per desa saja belum bisa.

Syahwat politik dana desa

Banyaknya dana desa yang belum terserap disebabkan belum rampungnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pemerintah daerah di seluruh Indonesia menganggap UU Desa selama ini hanya penjajahan politik pemerintah pusat terhadap pemerintah kabupaten/kota. Karena UU Desa menempatkan pemerintah kab/kota sebagai fasilitator bagi pemerintah desa, tentu sentimen politik ini membuat pemerintah kab/kota acuh tak acuh untuk menyiapkan segala bentuk kebijakan-kebijakan implementasi UU Desa termasuk realisasi dana desa. Padahal pemerintah kab/kota harusnya melakukan supervisi terhadap pemerintah desa.

Di era keterbatasan aparatur desa, mayoritas pemerintah kabupaten/kota/desa di seluruh Indonesia dipastikan memang tidak menyiapkan untuk kesuksesan implementasi UU Desa termasuk realisasi dana desa. Pemerintah desa menghadapi implementasi UU Desa tidak memiliki bekal yang cukup sehingga pada saat “dipaksa” pemerintah pusat segera merespon implementasi UU Desa. Mereka sampai sekarang ketar-ketir bagaikan “tersangka hukum menghadapi sanksi hukum”. Akibatnya terjadi banyak penyalahgunaan anggaran dana desa.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat, ada kecenderungan kasus korupsi desa meningkat dari tahun 2015 ke 2017 sehingga menimbulkan kerugian negara. Hingga Desember 2017, ICW telah mengantongi 154 kasus penyalahgunaan dana desa. Itu bukan hanya karena sumber dananya terkait dana desa, tapi ada juga yang dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan keuangan dari provinsi atau kabupaten. Semua berpotensi ada penyimpangan.

Dari catatan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, setiap tahun penyalahgunaan anggaran atas dana desa ini selalu ada meskipun tidak semuanya berkaitan dengan korupsi.

Tetapi apa mau dikata, pemerintah pusat sudah mengeluarkan ultimatum bahwa dana desa harus mulai direalisasikan. Sedangkan pemerintah pusat dinilai ultimatum realisasi dana desa sekedar memenuhi syahwat politik daripada mengedepankan syahwat untuk membangun desa dengan baik dan benar.

Rentannya dana desa dimanfaatkan untuk kepentingan politik sudah terlihat dalam kontestasi Pilkada serentak 2018, Pemilu 2019 dan Pilpres 2019. Politisasi dana desa ini dilakukan kepala daerah, calon legislatif maupun calon presiden (petahana) yang kembali maju sehingga masih tetap bisa mengendalikan pemanfaatan sumber daya dan dana publik untuk instrumen pemenangan dirinya pada pemilu.

Dalam konteks desa, politisasi bisa dilakukan melalui Badan Pemberdayaan Desa yang menjanjikan penambahan atau pengurangan alokasi bagi desa yang tidak memilih kepala daerah bersangkutan sebelum ditetapkan peraturan bupati. Kemudian adanya kedekatan personal atau politik antara kandidat dengan kepala desa atau perangkat desa juga memicu penyalahgunaan dana tersebut.

Potensi politisasi anggaran desa, ADD, dan lainnya, sudah disebut sejak tahun 2015 oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan modus menahan pencairan anggaran. Hal ini juga terjadi di tahun 2019 mengingat suhu politik yang lebih panas dibandingkan Pemilu sebelumnya.

Penyalahgunaan dana desa rata-rata disebabkan masih minimnya perhatian publik dan media nasional terhadap desa khususnya posisi strategis desa dalam konteks pemenangan Pemilu, minimnya pengetahuan dan pengawasan masyarakat desa, dan fenomena afiliasi kepala desa dengan calon kepala daerah, calon legislatif dan calon presiden tertentu. Bagian terakhir ini yang kini dilakukan Tjahjo Kumolo.

Tjahjo membeberkan rahasia keberhasilan dirinya terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama hampir 30 tahun berturut-turut. Menurutnya, peran pejabat di level desa dan kecamatan sangat penting untuk mendulang suara masyarakat. Selama mengikuti pemilihan umum, Tjahjo mengaku mengandalkan bintara pembina desa (babinsa), kepala kepolisian sektor (kapolsek), dan komandan komando rayon militer. Sementara untuk daerah padat, Tjahjo menyebut kekuatannya ada di kepala desa.

Sampai saat ini pejabat yang dipilih lewat pemilu seperti wali kota, bupati, anggota DPR diyakini selalu menggunakan strategi yang sama. Khusus Kades, peran mereka sangat menentukan berhasil atau tidaknya program presiden.

Kemampuan Kades dalam mempengaruhi masyarakat terbilang cukup baik karena terangkatnya seseorang pada jabatan ini berkat dukungan mayoritas masyarakat di desa tersebut. Pasalnya jabatan Kades sesuai dengan kepentingan masyarakat karena lahir pemimpin desa murni dari partisipasi masyarakat desa.

Nilai penghargaan yang tinggi dari masyarakat kepada Kades, sangat berdampak pada dinamika politik di daerah, di mana calon kepala daerah, calon legislatif, hingga calon presiden sering mengincar Kades agar bisa bergabung dalam gerbong mereka. Posisinya yang masih dihargai oleh masyarakat setempat baik dalam mengambil keputusan, tindakan maupun tutur katanya selalu didengar dan diikuti oleh warga. Tidak perlu ilmu hiptonis untuk mengikuti kehendak atau kemauan Kades, cukup dengan kepeduliannya maka masyarakatnya akan semakin simpatik.

Dalam kancah politik di daerah, peran Kades sangat diperhitungkan untuk meraih suara terbanyak. Bisa dibayangkan jika seorang Tjahjo Kumolo bisa mempengaruhi satu orang Kades, hasilnya bisa puluhan bahkan ratusan orang berbondong-bondong mengikuti perintah sang Kades. Tidak perlu kerja keras mengumpulkan masyarakat atau mendapatkan suara saat hari pemilihan atau pencoblosan, cukup mengambil hati pemimpin desa, secara otomatis orang-orang loyalisnya akan bergerak mengajak masyarakat untuk mengikuti pilihan Kades.

Digelontorkannya dana desa hingga triliunan ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi pengucuran dana desa dapat dioptimalkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan warga, di sisi lain bisa menjadi santapan ‘empuk’ para elite politik guna mendulang suara di Pemilu dan Pilpres 2019.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here