Pembubaran HTI Justru Timbulkan Kegentingan

0
348

Nusantara.news, Jakarta – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) masih menuai kontroversi. Ironisnya, di tengah polemik itu, Pemerintah langsung membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Kini, pembubaran HTI menggunakan Perppu Ormas itupun menuai kontroversi baru. Di antaranya alasan pembubaran HTI yang didirikan di Indonesia pasca reformasi.

Ada tiga alasan pembubaran HTI yang dikemukakan Menko Polhukam Wiranto, yakni :

  1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
  2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
  3. Aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Ketiga alasan pemerintah membubarkan HTI itupun bisa menimbulkan perdebatan. Misalnya, pada poin pertama bahwa HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Pertanyaannya, peran positif seperti apa yang dimaksud?.

HTI sebagai Ormas Islam dalam aktivitasnya melakukan ceramah atau dakwah. Apakah ceramah atau dakwah yang bertujuan membentuk manusia religius atau beriman itu bukan sebuah sumbangsih kepada negara?

Soal gerakan dakwah HTI ini pernah dilontarkan oleh Jubir HTI, Ismail Yunanto saat menanggapi tudingan bahwa HTI tidak Pancasilais.

“Kami tahu persis HTI kelompok dakwah yang disampaikan itu Islam aja dan enggak ada yang lain, kenapa bisa disebut Islam bertentangan dengan Pancasila,” kata Ismail.

Alasan kedua Pemerintah membubarkan HTI juga tampaknya kurang jelas. Disebutkan, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), arti dari indikasi adalah tanda-tanda yang menarik perhatian atau petunjuk. Jadi, terindikasi bisa berarti ada tanda-tanda mengarah pada petunjuk. Kata tanda-tanda itu menunjukkan tidak adanya kepastian atau sumir, artinya tanda-tanda dimaksud bisa saja salah. Kalau keputusan didasarkan pada sesuatu yang belum tentu benar, apakah itu dianggap adil?

Kemudian ada kalimat bertentangan dengan Pancasila. Ukuran melanggar Pancasila itu seperti apa?.

Kalau dalam Pasal 59 ayat 4 UU Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas secara jelas disebutkan bahwa Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Pada bagian penjelasan yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah ajaran ateisme, komunisme dan marxisme-leninisme.

Apakah dakwah yang disampaikan aktivis HTI berdasarkan Alquran dan Hadits itu ajaran komunis, ateis, marxis-leninis?

Sedangkan dalam pasal 50 ayat 4 Perppu Ormas hanya disebut Ormas dilarang untuk menganut, menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra menyebut pasal tersebut sebagai “pasal karet’ yang bisa diartikan bahwa pasal itu mengikuti selera pemerintah. Bila, ada Ormas yang dianggap bertentangan dengan kebijakan Pemerintah, maka bisa saja dibubarkan dengan dalih tidak sesuai dasar negara Pancasila.

Untuk menjawab soal ukuran apa yang digunakan untuk menafsirkan sebuah Ormas melanggar/bertentangan dengan Pancasila, maka Pemerintah menyerahkannnya kepada Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-IP) yang diketuai Yudi Latif.

Bila berdasarkan kajian UKP-IP bahwa ormas tertentu dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Pancasila, maka UKP-PIP akan menyarankan agar ormas tersebut dibubarkan. Saran itu diserahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri untuk dieksekusi.

“Jadi, tugas kami memberikan input-input hasil analisis kepada Kemenkumham dan Kemendagri untuk dilaksanakan. Karena, kami bukan eksekutornya,” jelas Yudi Latif, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Nah, di sini muncul lagi pertanyaan. Apakah pembubaran HTI itu merupakan hasil kajian UKP-IP?

Hingga kini, Pemerintah tak pernah menyatakan bahwa pembubaran HTIitu merupakan hasil kajian UKP-IP.

Jika jawabannya iya, maka bisa jadi muncul masalah baru. Karena, hasil kajian UKP-IP yang dijadikan dasar membubarkan HTI itu bukan produk hukum. Untuk membubarkan sebuah Ormas tentunya harus sesuai aturan atau hukum yang berlaku. Sedangkan hasil kajian UKP-IP tentu saja bukan aturan atau hukum melainkan hanya sebuah kajian atau analisis yang bisa bersifat subyektif.

Jika sudah begini, maka penerbitan Perppu yang ‘memakan korban’ HTI sama sekali tidak menyelesaikan masalah tapi justru menimbulkan masalah baru. Mengutip pernyataan Dosen di Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB-UI), Rocky Gerung dalam sebuah acara di televisi swasta nasional beberapa waktu lalu. “Ini bukan kegentingan memaksa, tapi memaksakan kegentingan,” sindir Ricky soal penerbitan Perppu Ormas.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here