Pembubaran HTI, Kado Pahit Peringatan 19 Tahun Reformasi

0
279

Nusantara.news, Jakarta – Pemerintah Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017) menyampaikan hal itu. “Mencermati berbagai pertimbangan serta menyerap aspirasi masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI,” ujar Wiranto.

Jika benar HTI dibubarkan setelah semua proses hukumnya terpenuhi, inilah pembubaran ormas pertama sepanjang era reformasi. Dalam masa pemerintahan tiga presiden di era reformasi sebelum Jokowi, belum pernah pemerintah melakukan tindakan seperti ini.

Sebelumnya, kejadian seperti ini hanya terjadi di era Orde Baru. Pembubaran ormas yang terakhir kali dilakukan Orde Baru adalah pada tanggal 30 September 1997, ketika pemerintah membubarkan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Mendagri No. 210-221 Tahun 1997 tentang Pembubaran dan Pelarangan Organisasi Partai Rakyat Demokratik.

Organisasi yang berada di bawah PRD juga dilarang, yaitu Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) Serikat Tani Nasional (STN), Serikat Rakyat Indonesia (SRI), Serikat Rakyat Djakarta (SRD), dan Serikat Rakyat Solo (SRS).

Kini, hampir dua dasawarsa kemudian, pemerintah Joko Widodo melakukan langkah serupa, beberapa hari sebelum memperingati 19 tahun reformasi, Mei 1998. Setelah HTI, ormas Islam lain boleh jadi ketar-ketir.

Di era reformasi, gagasan pembubaran ormas ini pernah disampaikan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Ketika itu Ahok baru saja menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang diangkat menjadi Presiden. Ahok bahkan sudah mengirim surat rekomendasi pembubaran Front Pembela Islam (FPI) kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, 11 November 2014 silam.

Menurut Ahok, rekomendasi pembubaran FPI dibuat karena organisasi tersebut seringkali melakukan tindakan kekerasan, seperti sweeping dan unjuk rasa yang diwarnai kekerasan di Jakarta. “Dan FPI tidak terdaftar di Kesbangpol kami. Kita kirim surat kepada Kemenhukham, untuk merekomendasikan supaya FPI dibubarkan saja. Secara UU Ormas FPI tidak pantas ada di Indonesia,” kata Ahok.

Kini, rencana Ahok itu rupanya diwujudkan oleh Jokowi. Namun sasarannya berbeda, yakni HTI, bukan FPI. Apakah FPI sasaran berikutnya? Bisa jadi. Ini tersirat dari pernyataan Wiranto. “Yang lain terus dipelajari, enggak usah semua. Satu-satu,” kata Menko Polhukam.

Namun, barangkali ini adalah kado pahit beberapa hari sebelum peringatan Tragedi Mei 1998 yang mengantarkan negara ini ke era reformasi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here