Pembubaran HTI Langgar Asas Legalitas

0
432
Dirjen AHU Kemenkumham Freddy Harris memperlihatkan surat pencabutan status badan hukum HTI di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu (19/7).

Nusantara.news, Jakarta – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akhirnya resmi dibubarkan pemerintah. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas tersebut. Pencabutan dilakukan berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pencabutan status badan hukum itu ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Dirjen AHU Freddy Harris menjelaskan, Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dan juga berwenang mencabut status tersebut. “Khususnya yang berseberangan dengan ideologi dan hukum negara di Indonesia,” kata Freddy, dalam jumpa pers di gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Freddy menuturkan, meskipun HTI mencantumkan Pancasila dalam AD/RT sebagai ideologinya, namun pada kenyataannya aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI.

Pembubaran itu langsung ditanggapi oleh HTI. “Ini bentuk kesewenang-wenangan pemerintah,” ujar Juru Bicara HTI Ismail Yusanto. Menurutnya, berdasarkan Perppu Ormas, pencabutan status hukum adalah sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan sebuah ormas setelah sebelumnya mendapatkan surat peringatan.

Keberatan Ismail Yusanto ini tidak tepat. Sebab jika HTI dianggap bertentangan dengan Pancasila dan NKRI, seperti dijelaskan Dirjen AHU di atas, berarti ketentuan yang dikenakan adalah Pasal 59 ayat 4 huruf (b) dan (c) Perppu Ormas, yang isinya ormas dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Sanksi terhadap pelanggaran pasal itu diatur dalam Pasal 60 ayat 2 yang menyatakan, Ormas yang melanggar ketentuan dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pada pasal 61 ayat 3, dijelaskan sanksi administratif berupa: pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Jadi, tanpa surat peringatan pun, pencabutan status badan hukum dapat dilakukan oleh Menkumkam.

Kejanggalannya adalah pada aspek pemberlakuan Perppu ini dalam membubarkan HTI. Seperti diketahui, Perppu ini ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 Juli, dan langsung diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada hari yang sama.

Karena Perppu menjadi dasar pembubaran HTI dengan sangkaan melanggar Pasal 59 ayat 4 huruf (b) dan (c), maka aktivitas HTI yang dianggap melanggar adalah yang terjadi sejak diterbitkannya Perppu pada 10 Juli 2017 sampai dengan dicabutnya status badan hukum HTI pada 19 Juli 2017.

Aktivitas HTI sebelum Perppu terbit tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran Perppu. Menilai aktivitas HTI sebelum Perppu terbit dan menghukumnya dengan Perppu adalah bentuk penerapan hukum secara retroaktif.

Padahal asas legalitas adalah prinsip dalam hukum administrasi. Pasal 5 ayat 1 huruf (a) UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan “penyelenggaraan administrasi Pemerintahan berdasarkan asas legalitas”. Pelaksanaan asa legalitas itu jelas ditujukan kepada pejabat negara. Karena Pasal 1 angka 8 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pertanyaannya, jika HTI dibubarkan berdasarkan Perppu, adakah pelanggaran terhadap ketentuan Perppu yang dilakukan HTI dalam rentang waktu 10-19 Juli 2017 itu?

Artinya, apabila pemerintah konsisten dengan Perppu dan asas legalitas, hanya aktivitas selama 10-19 Juli itulah yang bisa dinilai melanggar ketentuan larangan atau tidak. Pemerintah harus transparan menunjukkan bukti-bukti pelanggaran tersebut, jika tak mau disebut melanggar asas legalitas.

Pernyataan Menko Polhukam Wiranto dalam jumpa pers pembubaran HTI di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 8 Mei 2017 silam, bahwa upaya pembubaran HTI telah melalui satu proses pengkajian yang panjang, jelas tidak dapat dijadikan pertimbangan pencabutan status badan hukum HTI berdasarkan Perppu. Sebab, jika Wiranto menemukan indikasi pelanggaran HTI waktu itu, tentunya rujukannya adalah pada larangan-larangan yang ditetapkan dalam UU UU Nomor 17 Tahun 2013.

Karena HTI dibubarkan berdasarkan Perppu Ormas, pemerintah wajib menyebutkan tindakan pelanggaran apa saja yang sudah dilakukan oleh HTI dalam kurun waktu 10-19 Juli 2017 itu. Jika pelanggarannya tidak disebutkan, pemerintah berpotensi melangar Pasal 5 ayat 1 huruf (b) dan (c) UU No 30 Tahun 2014. Pasal tersebut menegaskan, “Penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan asas pelindungan terhadap hak asasi manusia; dan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik)”.

Ada delapan asas dalam AUPB, antara lain asas tidak menyalahgunakan wewenang dan asas keterbukaan. Jadi,  terkait alasan pembubaran HTI, pemerintah harus secara terbuka merinci pelanggaran apa saja yang dilakukan HTI.

Sebagai warga negara, anggota HTI berhak untuk berorganisasi. Sebab, kebebasan untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat bagi setiap orang adalah hak asasi yang dijamin Pasal 28E UUD 1945. Namun apabila dalam penggunaan hak tersebut merugikan hak masyarakat banyak ataupun melanggar undang-undang, maka hak tersebut dapat dicabut. Dalam mencabut hak itu, pemerintah harus menjelaskan alasannya, karena berkaitan dengan AUPB.

Asas legalitas semula berlaku dalam hukum pidana. Pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan, “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum  perbuatan dilakukan”.

Asas legalitas sering dirumuskan dalam kalimat, nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu. Jadi asas legalitas melarang pemberlakuan hukum pidana berlaku surut (retroaktif).

Penerapan hukum secara retroaktif memang pernah dibelakukan di Indonesia, antara lain dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.  Perppu ini digunakan sebagai dasar penegakan hukum terhadap peristiwa teror bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002. Padahal Perppu tersebut ditetapkan Presiden Megawati pada tanggal 18 Oktober 2002.

Dalam Pasal 46 Perppu tersebut dinyatakan, “Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri.”

Sedangkan dalam Perppu Ormas, tidak ada norma yang mengatur pemberlakuan surut tersebut.

Perbedaan lain antara Perppu 1 Tahun 2002 dengan Perppu 2 Tahun 2017 ini adalah nomenklatur. Perppu 1 Tahun 2002 secara spesifik dinamakan  Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.  Sementara Perppu Ormas bersifat umum, yakni  Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here