Pemerintah AS Berlakukan Kembali ‘Travel Ban’ bagi 6 Negara Muslim

0
90
Seorang penumpang penerbangan internasional tiba di Bandara Internasional Washington, Dulles setelah MA AS mengabulkan sebagian permintaan darurat pemerintahan Trump untuk menerapkan larangan perjalanan pada akhir pekan ini dengan menunggu judicial review lebih lanjut, di Dulles, Virginia, AS, 26 Juni 2017 lalu. Foto: REUTERS

Nusantara.news, Washington – Amerika Serikat kembali memberlakukan larangan perjalanan (Travel Ban) bagi enam negara mayoritas muslim pada hari Kamis (29/6) malam waktu setempat. Pelarangan diberlakukan setelah keputusan Mahkamah Agung AS Senin lalu, yang mengizinkan pemerintah menerapkan larangan perjalanan tersebut, namun dalam skala yang masih memungkinkan masuknya pelancong dari enam negara tersebut.

Sebagai akibatnya, kakek-nenek, cucu dan cicit orang-orang dari enam negara yang tinggal di AS bakal dilarang mendapatkan visa AS. Presiden AS Donald Trump melarang warga dari enam negara berpenduduk mayoritas Muslim yaitu: Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman.

Pemerintah secara sempit menafsirkan keputusan MA tentang pengungsi yang akan diizinkan masuk ke AS, dengan mengatakan, “Memiliki hubungan dengan lembaga pengungsi di AS tidak akan cukup untuk mendapat pengakuan dari imigrasi AS,” demikian sebagaimana dilaporkan Reuters.

Pemerintah AS kemungkinan akan membatasi jumlah pengungsi yang diizinkan masuk dalam beberapa bulan mendatang.

Namun, MA dalam keputusannya membebaskan para pelancong dan pengungsi yang memiliki “hubungan bonafide/permanen” dengan orang atau entitas tertentu di AS. Perintah Eksekutif tentang pelarangan perjalanan bagi enam negara tersebut ditandatangani Presiden Trump pada bulan Maret lalu, yang menurut penentangnya bersifat diskriminatif.

Sejumlah lembaga yang mengurusi pemukiman pengungsian di AS telah memperkirakan bahwa hubungan formal mereka dengan para pengungsi yang ingin datang ke AS akan memenuhi syarat sebagai apa yang disebut “bonafide”. Namun pejabat AS mengatakan pada Kamis (29/6) bahwa untuk saat ini, memiliki hubungan semacam itu (dengan lembaga pengungsi) tidak cukup untuk memenuhi syarat pengungsi agar bisa masuk ke AS.

Keputusan pemerintah AS dapat diartikan bahwa kemungkinan hanya sedikit pengungsi (di luar 50.000 yang telah ditetapkan Presiden Trump) akan diizinkan masuk ke negeri Paman Sam tahun ini.

Seorang pejabat AS mengatakan pada Rabu (28/6) malam lalu, sekitar 49.009 pengungsi telah diizinkan memasuki negara tersebut pada tahun ini. Departemen Luar Negeri AS mengatakan, pengungsi yang telah dijadwalkan tiba hingga 6 Juli nanti masih bisa masuk ke AS.

Presiden Trump pertama kali mengumumkan larangan perjalanan sementara pada 27 Januari, tak lama  setelah dirinya dilantik sebagai Presiden AS. Trump menyebut perintah eksekutifnya itu sebagai tindakan kontraterorisme untuk mengembangkan pemeriksaan keamanan yang lebih baik. Perintah Trump di awal pemerintahannya itu sempat menyebabkan kekacauan di sejumlah bandara karena pejabat AS bergegas menegakkannya. Namun perintah Trump itu kemudian diblokir oleh pengadilan federal AS,  karena dianggap mendiskriminasikan kelompok Muslim dan tidak ada alasan keamanan untuk hal tersebut.

Setelah mendapat pemblokiran dari pengadilan, versi revisi larangan tersebut dikeluarkan lagi pada tanggal 6 Maret, tapi juga dihentikan oleh pengadilan.

Namun, dalam keputusannya pada hari Senin (26/6), Mahkamah Agung AS mengizinkan kembali pelarangan tersebut, yang melarang kedatangan warga dari enam negara dalam daftar selama 90 hari dan pengungsi selama 120 hari.

Panduan Departemen Luar Negeri mengenai larangan tersebut, yang disebarkan ke semua pos diplomatik AS pada Rabu malam lalu, membuat keputusan Mahkamah Agung tentang orang-orang yang disebut memiliki hubungan “bonafide” dengan individu atau entitas di AS.

Hubungan “bonafide” didefinisikan sebagai hubungan keluarga yang dekat seperti orang tua, pasangan, anak, anak laki-laki atau perempuan dewasa, menantu laki-laki, menantu perempuan atau saudara kandung, termasuk saudara tiri dan hubungan keluarga tiri lainnya.

Namun dikatakan bahwa kakek-nenek, cucu, bibi, paman, keponakan, sepupu, ipar laki-laki dan saudara perempuan, tunangan, dan anggota keluarga lainnya tidak dianggap ‘keluarga dekat’ sehingga tidak terkategori sebagai hubungan ‘bonafide’.

Namun ketika ditanya wartawan tentang apakah melarang kakek atau cucu membuat Amerika Serikat lebih aman, pejabat senior AS tidak menjawab, sebaliknya dia merujuk pada panduan Presiden Trump, “Untuk menghentikan sementara perjalanan tertentu saat kami meninjau kembali postur keamanan kami,” katanya.

Pedoman tersebut juga mengatakan bahwa pekerja dengan tawaran kerja dari perusahaan di AS atau kalangan akademisi (dosen) yang akan menyampaikan pidato di khalayak AS akan dibebaskan dari larangan tersebut.

Sementara itu, sejumlah pengacara yang menangani masalah keimigrasian mengungkapkan keterkejutannya dan mencemaskan bahwa kakek dan cucu tidak memenuhi syarat sebagai keluarga dekat. Menurut mereka, para pengungsi akan ditolak karena terlalu sempitnya penafsiran pemerintah terhadap perintah Mahkamah Agung.

“Kami terkejut dengan penafsiran ini, kami pikir ini akan lebih menguntungkan, tapi ternyata tidak, kami akan mempertanyakannya,” kata Chris George, direktur eksekutif IRIS (Integrated Refugee and Immigrant Services), sebuah lembaga pengungsi di AS. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here