Pemerintah Bakal Keluarkan Jurus Cespleng Atasi Investasi Seret

0
65
Menko Perekonomian Darmin Nasution akan menggodok Paket Kebijakan Jilid 16 guna mengatasi seretnya investasi

Nusantara.news, Jakarta – Terlihat upaya yang keras Pemerintah Jokowi untuk mengatasi gap antara belanja dengan penerimaan negara yang terus melebar. Salah satu upayanya adalah mengakselerasi investasi asing dan dalam negeri.

Tapi malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih, realisasi investasi sampai dengan Agustus 2017 pun berjalan seret. Meskipun Indonesia sudah masuk dalam radar investment grade dari Standard & Poors, Modys Service Agency dan Fitch Rating, namun investasi tak berjalan mulus.

Adalah Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan yang menyatakan rerata realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) hanya sebesar 27,5% dari total komitmen setiap tahunnya. Di sisi lain, rata-rata realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) hanya 32%.

“Permasalahannya jelas, regulasi dan pelayanan publik (yang berbelit). Ini sudah berlangsung hampir tujuh tahun,” kata Edy dalam Konferensi Pers di kantornya, beberapa waktu lalu.

Sampai dengan Juni 2017, total realisasi investasi asing yang masuk ke Indonesia tercatat sebesar US$15,55 miliar (ekuivalen dengan Rp206,82 triliun) untuk 17.510 proyek. Dari jumlah tersebut, Singapura menduduki peringkat pertama dengan total investasi sebesar US$3,7 miliar (23,5%). Kemudian diikuti Jepang US$2,8 miliar (18,3%), China US$2 miliar (12,6%), Hongkong US$1 miliar (6,6%), Amerika US$1 miliar (6,2%) dan lain-lain US$5,1 miliar (32,8%).

Peringkat lima besar negara yang merealisasikan investasinya di Indonesia per Juni 2017

Itu sebabnya, kata Menko Perekonomian Darmin Nasution, pemerintah akan menerbitka paket kebijakan baru dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) mengenai percepatan pelaksanaan berusaha.

Pada dasarnya ada lima poin dalam Perpres yaitu pembentukan satuan tugas untuk mengawal dan menyelesaikan hambatan perizinan dalam berusaha, penerapan perizinan checklist pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Industri, dan Kawasan Pariwisata.

Selain itu, penerapan perizinan dengan data sharing untuk mencegah pengulangan birokrasi. Lalu, pembuatan aturan yang bersifat standar. Terakhir, Single submission (sistem perizinan berusaha terintegrasi) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sekretaris Kemenko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo menjelaskan setelah Perpres terbit maka para Menteri akan menunjuk koordinator yang akan membantu investor menyelesaikan masalah perizinan di Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait.

Pemerintah juga akan mencari tempat yang strategis untuk investor bisa mengakses sistem perizinan berusaha terintegrasi atau single submission. “Harapan kami dekat dengan pusat bisnis,” kata dia.

Sejumlah kendala

Kendati begitu, sejumlah pihak menilai 15 paket kebijakan yang telah diterbitkan lebih dulu belum membawa dampak yang sesuai harapan. Peneliti Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, paket-paket itu terhambat implementasi teknis dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dari sisi implementasi, paket deregulasi terkendala di daerah. Standardisasi paket kebijakan masih diterjemahkan secara berbeda-beda antara pemerintah pusat dan daerah.

Problem koordinasi juga masih muncul. Bhima menyebut, misalnya, ketika pemerintah ingin melakukan deregulasi untuk kemudahan bisnis, beberapa kementerian mengeluarkan aturan baru yang justru menghambat industri.

“Wajar bila pelaku usaha akhirnya menganggap paket kebijakan hanya sinyal positif tapi realisasinya belum ada,” kata dia.

Untuk itu diperlukan satu mekanisme atau model yang bisa memastikan kebijakan pada pemerintah pusat dijalankan juga di tingkat daerah. “Sehingga tidak ada lagi Pemda yang beranggapan deregulasi mengganggu penerimaan daerah,” kata Bhima.

Badan Koordinasi Penanaman Modan (BKPM) sendiri mencatat sedikitnya ada enam hambatan sehingga investasi asing ke Indonesia berjalan seret Pertama, belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi pusat dan daerah, sehingga koordinasi berjalan lambat dan rumit.

Kedua, kualitas infrastruktur yang kurang memadai. Hal ini mendismotivasi asing untuk berperan aktif berinvestasi di Indonesia.

Ketiga, masih cukup panjangnya perizinan investasi sehingga masih tingginya biaya perizinan investasi dibandingkan dengan negara-negara kompetitor. Itu sebabnya investasi asing banyak yang beralih ke negara-negara yang memberlakukan perizinan yang simpel dan cepat.

Keempat, belum tercukupinya pasokan energi yang dibutuhkan untuk kegiatan industri. Bagaimana investasi asing dapat beroperasi kalau pasokan energinya masih terkendala.

Kelima masih cukup banyak peraturan daerah yang menghambat iklim investasi. Walaupun Pemerintah Jokowi sudah mencabut sekitar 6.000 Perda yang menghambat investasi, namun tetap saja masih belum membantu.

 Keenam, masih terkonsentrasinya sebaran investasi di Pulau Jawa, dan belum optimalnya pelaksanaan alih teknologi. Itu sebabnya ke depan diperlukan sebaran investasi ke luar Pulau Jawa agar terjadi pemerataan pembangunan.

Lewat Perpres

Rencananya pemerintah akan segera meluncurkan paket kebijakan baru untuk mempermudah kegiatan investasi di dalam negeri. Langkah tersebut diambil untuk mendongkrak realisasi investasi yang seret selama tujuh tahun terakhir.

Kebijakan baru ini bertujuan untuk meningkatkan standar perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah ingin mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam peroses perizinan dan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda).

“Selain itu, kebijakan ini bertujuan menyelesaikan hambatan dalam proses pelaksanaan serta memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi (single submission),” ujar Darmin.

Pada tahap pertama implementasi Perpres ini, akan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) di masing-masing Kementerian, Lembaga, dan Pemda. Dengan Perpres ini, maka, seluruh izin akan diurus melalui satu pintu dan bisa selesai dengan cepat. Selama ini, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hanya mengurus 9 izin. Padahal, satu sektor saja bisa 147 izin yang harus diurus yang bisa memakan waktu hingga 5 tahun.

Sejak terbitnya Perpres ini, tahap pertama pelaksanaannya bisa membuat izin yang biasanya baru bisa diperoleh selama 3-5 tahun bisa berkurang menjadi beberapa bulan. Namun, pada pelaksanaan tahap dua, perolehan seluruh izin ini ditargetkan bisa dalam waktu hitungan jam.

Tidak sesuai harapan

Harus disadari, mulai Paket Kebijakan 1 hingga 15, sedikit banyak sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh investor dan dunia usaha. Namun karena krisis global dan melambatnya ekonomi nasional, sehingga manfaat itu tidak sepenuhnya sesuai harapan. Kurang cespleng.

Itu sebabnya, Paket Kebijakan ke-16 diperkirakan juga akan tereduksi oleh krisis dan perlambatan ekonomi. Ini artinya, pemerintah harus menyiapkan rencana cadangan untuk memaksimalkan manfaat kebijakan yang dibuatnya.

Karena itu pemerintah harus lebih peka mendengar apa sebenarnya yang dibutuhkan investor. Agar resep Paket Kebijakan yang diterbitkannya benar-benar cespleng.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here