Pemerintah Batasi Akses Media Sosial: Bias dan Sepihak

0
75

Nusantara.news, Jakarta- Merespons aksi massa 22 Mei 2019 terkait pengumuman hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, pemerintah melakukan pembatasan penggunaan internet, khususnya media sosial peranti lunak percakapan-seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan Line-di Indonesia. Fitur aplikasi-aplikasi tersebut dibatasi sehingga pengguna menjerit karena kesulitan mengirim pesan. Pesan terkirim lebih lambat, terlebih jika berupa pesan gambar ataupun dokumen.

Banyak pedagang online kelimpungan. Toko daring mereka sepi pembeli terkena imbasnya, karena sebelumnya mereka mengandalkan media sosial sebagai lapak berjualan. Pengguna sosmed lainnya, termasuk di daerah-daerah, banyak yang mengeluh karena tidak bisa lagi mengakses WA dan FB. Umumnya mereka mengira jaringan error, sebab tidak mengetahui kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosmed sejak Rabu, 22 Mei itu.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan pembatasan dilakukan “semata-mata demi keamanan nasional”. Pemerintah khawatir hoaks yang yang kerap menyebar lewat media sosial dan aplikasi pesan akan memperburuk situasi. Sementara Menkominfo Rudiantara yang turut hadir menyebutkan pembatasan ini bersifat sementara dan bertahap. Namun tidak jelas sampai kapan.

Pemerintah beralasan mereka memiliki kewenangan sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk membatasi media sosial. Syaratnya, media sosial tersebut terbukti mengganggu ketertiban umum atau mengandung muatan negatif.

Di sinilah persoalan muncul. Sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah sebagai turunan dari Pasal 40 ayat (6) UU ITE itu, untuk menjelaskan secara rinci bagaimana pemerintah menjalankan peran tersebut.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menilai langkah pemerintah membatasi akses internet merupakan bentuk internet throttling, atau pencekikan akses internet, yang berpotensi menjadi preseden buruk dalam menjamin hak kebebasan berekspresi di Indonesia. SAFEnet juga meminta pemerintah memastikan bahwa ke depannya langkah pembatasan internet harus berdasarkan parameter yang jelas mengenai situasi darurat tersebut.

"Seharusnya mengusut dan menindak tegas pelaku penyebaran hoaks dan provokator ujaran kebencian alih-alih membatasi perilaku warganet Indonesia," lanjut SAFEnet.

Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang melakukan pembatasan internet atau akses terhadap media sosial guna meredam gelombang aksi massa. Pada 2014, atas kudeta yang dilakukan, militer Thailand memblokir akses terhadap Facebook untuk membendung protes masyarakat. Empat tahun berselang, pada 2018, pemerintah Bangladesh mematikan internet terkait aksi mahasiswa yang memprotes sistem keselamatan jalan, yang dipicu tewasnya seorang remaja karena tertabrak bus.

Corak kerja yang membendung perbedaan dan menutup sentiment negatif publik terhadap pemerintah juga dilakukan di berbagai China. Salah satunya, pemerintah China melakukan penyensoran terhadap seluruh produk internet dari Amerika Serikat. Pemerintah takut dengan stabilitas negara mereka akan terancam dengan terbitnya fajar kebebasan berpendapat dan kritik dari masyarakatnya. 

Hal serupa juga dilakukan pemerintahan Turki. Di negara tersebut, ada National Intelligence Organization yang bertugas mengawasi dan bahkan memblokir situs-situs tertentu.

Umumnya, negara-negara yang melakukan kontrol ketat terhadap akses informasi publik dan penindakan represif terhadap mereka yang bertentangan dengan pemerintah, terjadi di negara yang cenderung berwatak otoritarian.

Menkopolkam Wiranto (kiri, putih) dan Rudiantara (kanan, putih) atas nama pemerintah melakukan pembatasan sementara terhadap akses media sosial

Stop Pembatasan Medsos

UU No 19 tahun 2016 yang mengubah UU No 18 tahun 2008 tentang ITE dalam Pasal 40 memang memberikan ruang kepada pemerintah untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs tertentu. Pasal 40 poin 2a menyebutkan, "Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Selanjutnya Pasal 40 poin 2b menyebutkan, "Dalam melakukan pencegahan, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum." 

Namun, pemblokiran yang dilakukan pemerintah melalui penutupan akses terbatas dan sementara terhadap Instagram, Whatsapp, dan Facebook sejak 22 Mei kemarin juga mengindikasikan beberapa hal:

Pertama, tindakan ini bersifat sepihak dilakukan pemerintah dan hanya berdasarkan pendapat pemerintah saja dalam kasus 22 Mei, yaitu pemerintah berpendapat adanya ancaman dan potensi disintegrasi di masyarakat. Alasan demi keamanan nasional ini juga kerap dibaca ambigu: demi kepentingan umum atau kepentingan politis guna menghindarkan sintimen negatif terhadap pemerintah manakala ada tindakan represif aparat dalam aksi 22 Mei yang disebarkan lewat sosmed?

Yang jelas, pasca aksi 22 Mei, kanal informasi dan keterangan masih bersumber dari pihak pemerintah. Opini publik cenderung dibangun hanya lewat sudut pandang pemerintah. Sementara publik juga butuh informasi pembanding baik soal bercecerannya peluru tajam, penembakan yang memakan jatuh korban, hingga pengrusakan.

Kedua, tindakan pemerintah yang tidak memberikan pemberitahuan di awal dan secara tiba-tiba menutup akses sosial media juga sangat bias dan sepihak. Di UU tentang ITE pun pemerintah wajib melakukan sosialisasi terhadap penggunaan internet atau sosial media, bagaimana sebenarnya cara penggunaan internet dan sosial media yang baik sehingga masyarakat umum bisa melakukan filter sendiri terhadap konten negatif atau hoax yang merusak.

Tetapi dalam kasus pembatasan akses ke sosial media pada 22 Mei kurang memenuhi rasa keadilan pengguna internet karena kurang melibatkan partisipasi masyarakat di awal seperti yang tercantum dalam Bab III Pasal 7 Peraturan Menteri Kominfo No 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif. 

Pemerintah juga tidak boleh melupakan bahwa ada kebebasan memperoleh informasi yang seharusnya dilindungi yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia dan juga Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang menyebutkan, "Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan dan setiap orang berhak untuk kebebasan menyatakan pendapat."

Ketiga, menggeneralisasi penghentian akses sementara kepada semua pengguna internet juga adalah tidak wajar, karena sosial media dipergunakan setiap orang dengan tujuan utama yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan untuk mendapatkan informasi, pendidikan, bersilaturahmi dengan keluarga, untuk tujuan ekonomi, dan lain-lain.

Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2018 menyebutkan sebanyak 64 persen penduduk Indonesia menggunakan internet. Kini di sejumlah pemberitaan dan perbincangan sehari-hari, sebagian besar merasa tidak nyaman dan mengeluhkan sikap pemerintah yang membatasi akses penggunaan medsos tersebut. Sebab itu, pemerintah harus segera mengakhirinya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here