Kemelut Impor Garam (1)

Pemerintah Bentuk Satgas Lintas Kementerian

0
76

Nusantara.news, Jakarta – Indonesia yang memiliki wilayah laut lebih luas daripada wilayah daratan,ternyata malah mengimpor garam dari Australia untuk memenuhi kebutuhan industri. Petani garam di Indonesia terus terpinggirkan. Banyak di antara mereka mulai meninggalkan lahan garapan, beralih menjadi buruh kasar. Kapan kondisi seperti ini berubah?

Untuk diketahui, di sepanjang musim tahun 2016, Indonesia gagal mewujudkan target nasional panen garam. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi menyebut, itu karena pengaruh musim yang tidak bersahabat bagi petani garam. “Kita sudah berusaha, tetapi kondisi alam yang tidak bersahabat membuat produksi gagal mencapai target,” kata Brahmantya.

Mengatasi itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur membuat terobosan guna mendongkrak produksi garam di wilayahnya. Dengan dana sebesar Rp2 miliar, disiapkan konsep Rumah Garam, dengan inovasi teknologi Geo Membrane.

Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur, Muhammad Hasan menyambut baik program tersebut. Namun, untuk mewujudkan kesejahteraan petani garam, pihaknya menyarankan DKP melakukan sinergi dengan kementerian lain. “Ini harus ada sinergi dengan kementerian lain, untuk dapat mewujudkan program pemerintah, swasembada di tahun 2019,” kata Hasan.

Sementara, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemaritiman untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyebut, kegagalan panen garam bukan karena faktor alam atau cuaca La Nina saja, ada faktor lain yang ikut mempengaruhi, yakni intervensi teknologi yang masih sangat minim, pendampingan penyaluran program bagi petambak garam juga tidak tepat sasaran.

“Faktor-faktor tersebut, seharusnya tidak boleh terjadi saat Pemerintah sedang menggenjot produksi garam nasional,” tegasnya.

Kegagalan produksi garam tahun 2016 memaksa Pemerintah kembali membuka keran impor garam. Dalihnya, itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan garam nasional termasuk untuk industri. Di kurun 2017 akan dilakukan impor sebanyak tiga tahap dengan jumlah total maksimal 226.124 ton.

Brahmantya menyebutkan, pada 27 Desember 2016 dalam rapat lintas instansi, disepakati impor maksimal dilakukan untuk garam konsumsi. Pelaksanaan impor dilakukan secara bertahap, dan setiap tahap dilakukan pengawasan dan evaluasi.

Model pengawasan dan evaluasinya, impor garam bisa berjalan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jika di tengah impor berlangsung, ternyata kebutuhan garam nasional sudah tercukupi, impor tidak dilanjutkan.

Instansi yang dipercaya melaksanakan impor garam pada 2017, dari hasil rapat akhir 2016 itu, disepakati adalah PT Garam, BUMN yang fokus pada pengelolaan dan produksi garam nasional.

Dikutip dari KKP.News, agar proses impor berjalan baik, KKP membentuk Satgas Lintas Kementerian/Lembaga Khusus Garam, tugasnya mengawasi dan mengevaluasi impor garam yang dilaksanakan pada 2017. Satgas tersebut akan diisi tujuh pihak terkait. Selain KKP, anggota lainnya dari Kemenko Kemaritiman, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bareskrim Polri. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here