Indonesia Terancam Krisis Energi Fosil

Pemerintah Dituntut Intervensi Pengembangan EBT

0
118

Nusantara.news, Surabaya – Pemerintah melalui Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar mengungkap Indonesia terancam krisis energi fosil, 10 tahun kedepan jika tidak ditemukan cadangan minyak dan gas baru. Statemen pada 2016 ini harusnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk intervensi pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

Harapan bernada tuntutan ini dilontarkan diskusi panel “Implementasi Kebijakan Energi Nasional untuk Ketahanan Energi Masa Depan,” di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS), Selasa (14/3/2017). Dengan target mencapai 23 persen pengembangan EBT, peran negara sangat penting karena kebutuhan energi menyangkut kepentingan rakyat Indonesia.

Karenanya, langkah pemerintah yang membuka lebar ruang peran swasta bisa jadi bumerang di tengah tuntutan ekonomi rakyat. Kondisi yang sebenarnya bisa diminimalisasi jika situasi terjadi di negara-negara maju yang mapan secara ekonomi. “Di negara berkembang, intervensi pemerintah penting. Swasta mau masuk, kalau tidak ada pengembangannya, ya, susah. Kalau misalnya tidak bisa, Pertamina suruh kerja, PLN juga, itu kan mewakili pemerintah,” katanya.

Dia menjelaskan untuk mencapai target itu,  bisa saja pemerintah mengembangkan geotermal melalui Perusahaan Gas Negara (PGN), maupun panel surya. “Geotermal kan sudah berkembang. Hidro itu sudah berkembang. Kita lihat PLTA-PLTA itu, kemudian BBM ini tinggal sedikit. Panel surya kita sudah punya pabrik panel di Bandung,” katanya.

Mantan Menteri ESDM dan Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, yang juga hadir dalam  diskusi itu menyebutkan, dukungan  pemerintah dalam pengembangan EBT bisa dimulai dari bimbingan, arahan, hingga bisa mandiri. “Kayak bayi itu, lho. Bayi disusui  dulu kemudian dilepas. Industri juga begitu. Pertama dibimbing dulu, setelah itu baru bisa dilepaskan,” katanya.

Purnomo juga menceritakan pengalamannya saat menjabat Menteri Pertahanan. Dia memberi insentif, terutama untuk industri yang kolaps, seperti PT Dirgantara Indonesia (DI), PT PAL, PT Pindad. “Jadi kita butuh waktu lima sampai 10 tahunlah,” ujarnya.

Ia menjelaskan dibandingkan nonEBT, EBT akan kalah bersaing, sebab nonEBT berkembang terlebih dahulu. Pemerintah, kata Purnomo, harus menekankan dua alternatif pengembangan EBT, baik itu dengan intervensi ekonomi maupun nonekonomi.

Sayangnya, tidak semua elemen menyadari itu. Contoh kasus terjadi di Karanganyar, Jawa Tengah. Sejumlah anggota DPRD Jawa Tengah menolak rencana eksplorasi geotermal di kawasan Gunung Lawu yang sisi timur masuk Jawa Timur.

Penolakan itu muncul karena khawatir menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat di sekitar lereng Gunung Lawu. Seperti yang dilontarkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso. Dia bahkan menilai eksplorasi geotermal itu kontra produktif dengan program Kementerian Lingkungan Hidup yang pada 2012 sudah membeli lahan di daerah Tlogo Dlingo, Tawangmangu, Karanganyar untuk program kebun botani.

Politisi PKS tersebut berharap kawasan Gunung Lawu tetap dipertahankankan fungsinya. “Saya minta pemerintah pusat untuk menarik idenya kembali terkait dengan eksplorasi panas bumi di Gunung Lawu,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya mendengarkan masukan masyarakat atas penolakan terhadap proyek ini dan jangan sampai penolakan ini dianggap angin lalu. “Penolakan ini menunjukkan lemahnya sistem sosialisasi dalam penentuan tapak proyek. Pembangunan pabrik semen di Rembang yang berkepanjangan harus jadi contoh,” katanya.

Hadi mengungkapkan, tidak banyak orang tahu lokasi yang akan menjadi titik eksplorasi untuk proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB) Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar. Lokasi eksplorasi panas bumi itu di wilayah barat daya dari Gunung Lawu meliputi beberapa desa di Tawangmangu dan Matesih.

Kekhawatiran ini memang kerap jadi ganjalan dalam eksplorasi geothermal, termasuk di lereng Gunung Lemong Lumajang. Menyikapi situasi ini, pemerintah memang tidak serta merta mengeluarkan kebijakan tangan besi jika tak ingin gejolak sosial terjadi. Sosialisasi intensif bisa dilakukan dengan melibatkan semua unsur.

Salah satunya dengan paparan cadangan terbukti (proven reserve) minyak Indonesia yang hanya tinggal 3,8 miliar barel.Dengan kalkulasi tingkat produksi 800 ribu barel per hari (bph), jumlah itu diprediksi habis dikonsumsi 10-12 tahun kedepan. Selain itu, dengan melibatkan kalangan kampus pemerintah bisa mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dalam eksplorasi EBT. Termasuk menekankan kembali peran Pertamina maupun PLN sebagai perusahaan negara yang harus mengutamakan kepentingan rakyat dibanding mengejar keuntungan bisnis. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here