Pemerintah Gagal Lagi Capai Pertumbuhan Ekonomi

0
56
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pencapaian pertumbuhan ekonomi pada 2018 berada di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini menandai kegagalan Pemerintah Jokowi untuk kesekian kalinya dalam menggerakkan ekonomi sesuai sasaran.

Nusantara.news, Jakarta – Janji kampanye Jokowi akan menggenjot pertumbuhan ekonomi rerata 7% per tahun ternyata makin sulit direalisasikan. Tahun 2018 saja dijanjikan tumbuh 5,4% sepertinya akan gagal juga dicapai. Ada apa gerangan?

Pesimisme Pemerintah Jokowi dapat merealisasikan target pertumbuhan ekonomi 2018 semakin terang benderang. Adalah Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang menegaskan pesimisme itu, pertumbuhan ekonomi 2018 bakal semakin sulit dicapai.

Ia hanya memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi di 2018 akan berada pada kisaran 5,14% hingga 5,21%. “Sepanjang 2018 kami memproyeksikan pertumbuhan 5,14% hingga 5,21%, ini based line di 2018,” kata Sri Mulyani di ruang rapat Komisi XI DPR, kemarin.

Proyeksi tersebut, menurut Menkeu karena telah menghitung dari realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2018 yang sebesar 5,27%. Bahkan dia memprediksikan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2018 hanya akan berada pada kisaran 5,13% hingga 5,25%.

“Kuartal III dengan dinamika yang terjadi, antisipasi bahwa konsumsi masih terjaga di atas 5%, dan inflasi cukup bagus, sehingga akan liat di kuartal III ekspektasi proyeksi antara 5,13% hingga 5,25%,” demikian prediksi Menkeu.

Pertumbuhan 2019

Menkeu menegaskan bahwa pemerintah masih tetap memasang angka asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2019 sebesar 5,3%. Asumsi dasar pertumbuhan ekonomi di level 5,3% merupakan angka yang realistis mengingat masih adanya sentimen dari eksternal kepada negara berkembang.

“5,3% masih realistis,” demikian perkiraan Sri Mulyani.

Menkeu menceritakan, realistis yang dimaksud karena postur APBN tahun anggaran 2019 berbeda dengan tahun 2014–2015 yang terdampak penurunan harga komoditas. Pada 2014–2015 terlihat pertumbuhan ekspor negatif dan harga komoditas drop dan mempengaruhi penerimaan negara.

Namun, pada 2019 diperkirakan terjadi momentum pemulihan sektor investasi dan ekspor yang memberikan dampak kepada pertumbuhan, sehingga target 5,3% masih realistis bisa dikejar pemerintah di 2019.

“Ekspor impor akan lebih balance, dengan impor lebih menurun dan eskpor lebih tinggi dari 2018. Menyebabkan 5,3% tahun 2019 masih realistis,” menurutnya.

Pada saat yang sama Menkeu mengungkapkan ada risiko negatif dari pelemahan impor yang berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Impor sebelumnya diperkirakan akan mulai melemah pada kuartal III 2018 seiring dengan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

“Kami memproyeksikan, impor akan sedikit menurun, sehingga mempengaruhi apakah itu di sisi investasi maupun konsumsi,” kata Sri Mulyani.

Jika pelemahan ekspor terus berlangsung hingga tahun 2019, bisa berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melalui tahapan pembahasan Rancangan APBN 2019 menargetkan pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2019 sebesar 5,3%, hal itu sudah mempertimbangkan adanya pelemahan impor.

“Kami tetap pada pemikiran growth di 5,3% dan kami akan tetap menjaga seluruh komponen, baik dari sisi agregat demand maupun supply . Namun, downside risk yang kami sampaikan ke dewan adalah kalau terjadi dinamika ini, kemungkinan akan menekan pertumbuhan ke 5,15%,” tutur Sri Mulyani.

Dari ilustrasi di atas, tampak Menkeu juga pesimistis akan mampu merealisasikan pertumbuhan ekonomi pada 2019 karena masih adanya risiko dinamika global. Seperti kenaikan suku bunga Fed Fund Rate, perang dagang antara AS dan China dan beberapa negara Asia lainnya.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, langkah yang dapat ditempuh adalah terus menggenjot ekspor guna mengimbangi pelemahan impor. Meski impor sempat tumbuh tinggi beberapa waktu belakangan, pelemahan impor ke depan akan berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan, terutama dalam hal kinerja industri Tanah Air.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga akhir Juli 2018, porsi impor paling banyak ada pada kategori bahan baku sebesar 75%, disusul dengan barang modal 16%, dan barang konsumsi 9%.

Pertumbuhan impor bahan baku sampai akhir Juli 2018 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (year on year) sebesar 23,1%, barang modal sebesar 30,1%, serta barang konsumsi 27%.

“Faktor impor makin rendah, kami harapkan ekspor bisa makin tinggi sehingga momentum growth-nya cukup positif. Namun, harus diwaspada dari sisi growth investasi yang selama ini kami harapkan bisa tumbuh di atas 7%,” ujar Sri Mulyani.

Tampaknya Pemerintahan Jokowi memang keberatan beban di sisi kinerja ekonomi. Disamping lemahnya pertumbuhan ekonomi yang stagnan, pelemahan nilai tukar rupiah, tidak tercapainya investasi, dan tingginya utang serta lebarnya defisit transaksi berjalan (current account deficit—CAD), tingkat persaingan Indonesia di Asean masih kalah bersaing.

Hal ini secara keseluruhan membuat kinerja ekonomi Jokowi bisa dikatakan tidak tercapai, alias gagal. Apalagi bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi global, yang biasanya pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh di atas pertumbuhan ekonomi global, sekarang ini sudah relatif sama.

Berdasarkan outlook Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund—IMF) pada World Economic Forum (WEF) bulan Juli 2018, terungkap bahwa pertumbuhan ekonomi global pada 2018 dan 2019 sebesar 3,9%. Sementara pertumbuhan ekonomi negara-negara maju masing-masing 2,4% dan 2,2%, ada kecenderungan menurun.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, menurut outlook IMF tersebut, pada 2018 dan 2019 cenderung naik dari 4,9% menjadi 5,1%. Khusus untuk negara Asean pada kedua tahun tersebut sama-sama diprediksi hanya 5,3%.

Jika dilihat dari pertumbuhan komparatif Indonesia, baik terhadap pertumbuhan ekonomi global, negara berkembang, dan negara Asean, memang terjadi perlambatan yang konsisten.

Indonesia yang biasa tumbuh di atas rerata pertumbuhan ekonomi Asean, pada 2018 dan 2019 justru di bawah dan sama.

Celakanya, pertumbuhan yang stabil itu terjadi setelah Pemerintah Jokowi menerbitkan 16 Paket Kebijakan, ditambah bauran kebijakan dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bayangkan jika tidak ada regulasi tersebut, maka bisa dipastikan akan terjadi down sizing perekonomian.

Jika segala cara dan kebijakan sudah dilakukan dan hasilnya tidak memuaskan, maka yang diperlukan tinggal modivikasi kebijakan dan memaksimalkan psikologi pasar. Kalau masih tak bisa juga, memang sudah saatnya ganti pemimpin negara.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here