Pemerintah Gagal Lindungi Calon Jamaah Umrah

0
183

SETELAH kasus penipuan jamaah umrah oleh biro perjalanan First Travel, kini heboh lagi kasus serupa yang dilakukan perusahaan bernama PT Ustmaniyah Hannien Tour. Polresta Surakarta sudah menangkap dua pimpinan perusahaan tersebut pekan lalu. Polresta Surakarta mencatat, jumlah korban sebanyak 1.800 orang dengan kerugian mencapai Rp37,8 miliar.

Jumlah ini memang “tak seberapa” dibandingkan dengan korban penipuan First Travel, yang mencapai 58.682 orang dengan nilai kerugian hampir Rp850 miliar.

Kemarin (4/1/2018), lagi-lagi sebuah biro travel umrah bernama Pentha Wisata digeledah polisi di Pekanbaru karena menipu calon jamaahnya. Korbannya sekitar 150 orang dengan kerugian senilai Rp 3,9 miliar. Jumlah korban kemungkinan bertambah, karena masih ratusan calon jamaah belum melapor.

Tiga kasus penipuan ini hanya contoh terbaru dalam bisnis jasa umrah bodong. Selain itu, puluhan kasus serupa terjadi dengan korban yang sangat banyak. Sebagian kasus itu memang bermuara di jalur hukum. Tapi, sebagian lagi hilang begitu saja, karena korban yang berniat tulus beribadah memilih jalur perdamaian atau justru merelakan saja uang mereka dibawa lari.

Bagaimana mesti kita melihat rangkaian penipuan yang seperti tak pernah berkesudahan ini? Yang pasti, harus lebih dari sekadar keprihatinan. Mesti ada tindakan nyata pemerintah, yang tidak sekadar wacana dan selalu punya alasan untuk menunda.

Ini harus dilihat dengan kaca mata yang lebih tegas: Bahwa pemerintah abai memberikan perlindungan terhadap jamaah umrah –atau mungkin juga, dalam hal tertentu, termasuk jamaah haji, karena pelaksanaan ibadah wajib ini juga sering tak luput dari masalah. Terbukti ada saja masalah yang terjadi setiap tahun, entah soal katering, penginapan, dan sebagainya. Namun, tentu harus dikatakan, spektrum permasalahan penyelenggaraan ibadah haji tidak serusak penyelenggaran umrah.

Dari sisi penyelenggaraan, haji dan umrah memang berbeda. Haji dikoordinasi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama sampai kepala daerah dan kepala perwakilan RI di Arab Saudi. Sedangkan umrah selain dilaksanakan oleh pemerintah juga bisa dilakukan oleh swasta. Namun, pada umumnya, penyelenggaran perjalanan umrah berada di tangan swasta.

Meskipun penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah didominasi swasta, tak ada alasan pemerintah berlepas tangan. Pemerintah harus melakukan kontrol ketat, sesuai kriteria yang ditetapkan Kementerian Agama sendiri.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18/2015 sudah diatur dengan sangat rinci apa saja yang harus dipenuhi perusahaan jasa perjalanan umrah. Mulai dari legalitas, kondisi finansial, garansi bank, sampai kesiapan teknis pelayanan jamaah.

Pertanyaannya, kalau memang kriteria serinci itu, mengapa penipuan terhadap jamaah umrah masih merajalela?

Jawabnya hanya satu: Pemerintah abai!

Kementerian Agama tidak mengawasi pemenuhan kriteria seperti ditetapkannya sendiri dalam Peraturan Menteri Agama di atas. Sebab, kalau ini semua kriteria tersebut diawasi pemenuhannya, dipastikan tidak akan terjadi kasus penipuan seperti First Travel atau Hannien Tour itu.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berjanji akan memperketat pengawasan. “Kemenag sedang membuat sejumlah regulasi untuk memperketat pengawasan umrah,” kata Lukman di Istana Negara, kemarin (3/1/2018).

Sedang membuat regulasi? Terus terang, jawaban ini mengherankan. Pelaksanaan ibadah umrah bukan perkara baru di Indonesia. Jauh sebelum negara ini lahir, sudah jutaan orang yang hilir mudik ke Tanah Suci untuk berumrah. Kalau dihitung dengan umur Indonesia saja, sudah 73 tahun pemerintah berurusan dengan masalah umrah. Dan selama masa itu, tidak semua perjalanan berlangsung mulus. Sebagian justru menimbulkan korban di jamaah.

Kalau begitu, di mana kita mencari logikanya bahwa baru sekarang pemerintah sedang membuat regulasi?

Belum lagi, dari sisi massifnya. Menurut data Kementerian Urusan Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, jumlah jamaah umrah Indonesia tercatat 634.990 orang pada tahun 2016 lalu. Sifatnya yang massal ini jelas sangat berpotensi menimbulkan masalah.

Dilihat dari sisi bisnis, industri umrah ini sangat besar. Dari jumlah jamaah yang katakanlah rata-rata 600 ribu orang pertahun, dan masing-masing orang mengeluarkan biaya Rp20 juta, maka akumulasi nilai bisnisnya setidaknya Rp12 triliun pertahun.

Ini juga sangat berpotensi merangsang timbulnya moral hazard para pelaku bisnis ini. Apalagi jamaah selaku pasar, tidak semuanya orang yang kritis dengan legalitas dan kualitas pelayanan. Sebagian besar justru orang yang pasrah dan hanya bermodal niat baik untuk beribadah. Mereka minim literasi terhadap hak dan kewajibannya selaku warga negara dan konsumen.

Jadi di tengah akumulasi ketiadaan regulasi yang memadai, hancur leburnya pengawasan pemerintah, potensi bisnis yang memicu moral hazard, serta minimnya literasi calon jamaah, maka posisi calon jamaah umrah itu tak ada bedanya dengan kawanan domba di dalam kepungan serigala. Pasrah, tanpa perlindungan dan setiap saat bisa menjadi korban.

Slogan “negara harus hadir” yang digembar-gemborkan selama ini, mestinya dibuktikan di sini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here