Pemerintah Harus Bisa Buktikan HTI Anti-Pancasila

0
59

Nusantara.news, JAKARTA – Rencana pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah hanya bluffing (gertak).

Di peradilan nanti pemerintah harus bisa membuktikan jika HTI merupakan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. “Apakah bisa?” kata pakar hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda dalam percakapan dengan Nusantara.news, di Jakarta, Selasa (9/5/2017)

“Pembubarann itu langkah konyol,” kata Chairul Huda.

Dikatakan, jika pembubaran itu tidak melalui proses dan tidak didasarkan pada alasan yang ditentukan UU Ormas maka pemerintah kembali memperdalam liang lahat negara hukum NKRI.

Menurutnya, sesuai Undang-Undang Ormas nomor 17 tahun 2013 pada Bab XVI tentang larangan pasal 59 (4) berbunyi, “Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.”

Adapun ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dimaksud adalah ateisme, komunisme/marxisme, dan leninisme.

Jadi, di persidangan nanti, pihak pemerintah harus bisa membuktikan apakah HTI selama ini memang telah melakukan sesuatu yang betentangan dengan Pancasila sesuai ketentuan tersebut.

Alasan pemerintah menempuh jalur hukum untuk membubarkan HTI dilontarkan Menkopolhukam, Wiranto.

Ada tiga alasan pembubaran yang dikemukakan  pemerintah. Yakni, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk memgambil bagian dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan nasional.

HTI juga terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila UUD 1945 seperti yang diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.

Kemudian aktivitas yang dilakukan telah menimbulkan benturan di masyarakat. Sehingga, berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutungan NKRI.

Kini masyarakat menanti apakah pernyataan itu hanya sekadar bluffing dengan tujuan memecah konsentrasi massa kontra Ahok atau tidak? Pasalnya, pernyataan itu disampaikan Wiranto sehari menjelang sidang vonis Ahok. Dan yang pasti, apakah pemerintah memang benar bisa membuktikan HTI bertentangan dengan Pancasila?

Terlebih, sikap pemerintah itu juga banyak menuai protes dari sejumlah kalangan baik tokoh Islam maupun akademisi. Bahkan ada yang menilai sikap pemerintah itu bisa dianggap sebagai kebijakan anti-Islam. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here