Pemerintah Harus Jamin Keamanan Warganya di Papua

0
72
Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata

Nusantara.news, Surabaya – Pemerintah RI, harus menjamin keamanan warga negaranya di semua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Itu sesuai amanah di dalam UUD 1945 Pasal 28 G (1), “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Namun, nyatanya di Papua masih ada Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) yang dengan keji melakukan penyerangan dan penembakan terhadap para pekerja di sejumlah proyek vital, ini harus dihentikan, negara harus tegas dan bisa mengerahkan kekuatannya untuk menumpas siapa pun pengacau negara ini.

Pemerintah gagal lindungi warganya di Papua, itu mengutip kalimat yang diucapkan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Tidak berlebihan, jika disebut pemerintah belum sepenuhnya berhasil menumpas kelompok separatis di Bumi Papua.

Untuk penanganan serius, misalnya di setiap distrik dan daerah-daerah yang masuk kategori rawan, atau sangat rawan harus dilakukan penambahan personil dengan kekuatan melebihi jumlah pengacau. Tentu, pemetaan itu harus dilakukan dengan detail dan matang. Entah setahun sekali atau enam bulan sekali, personil yang di tempatkan di wilayah-wilayah tersebut diganti, dengan personil baru. Itu harus dilakukan merata, misalnya TNI atau personil Polri dari semua Kodam dan Polda di Indonesia, kebagian bertugas mengaja keamanan di Papua. Tentu, itu juga harus dibarengi dengan penerimaan gaji dan tambahan bonus lebih di banding mereka yang berdinas di daerah aman.

Pemerintah gagal memberangus mereka dan menjamin keamanan warga negaranya sendiri di Papua, seperti yang diucapkan Fadli Zon memang tidak berlebihan. Ini tantangan dan tugas serta kewajiban bagi pemerintah saat ini untuk mewujudkan itu, wilayah aman dan ada kepastian jaminan keamanan bagi warga yang bermukim dan beraktifitas.

Menurut Fadli, Pemerintah RI tidak boleh abai dengan apa yang terjadi di Papua. Dia juga menegaskan itu bukan kali pertama aksi teror dan kekacauan yang dilakukan oleh kelompok separatis. “Artinya, separatis masih ada di Papua, tidak boleh di abaikan karena sebelumnya juga pernah terjadi, tepatnya November tahun 2017,” kata Fadli.

Dia menambahkan, tahun lalu juga ada penyanderaan oleh teroris separatis, yakni pada November 2017. Pernah juga terjadi penembakan terhadap empat pekerja di wilayah Sinak, Papua. Rentetan peristiwa itu harus segera di respon oleh pemerintah.

Sementara guna membantu keamanan di Papua. Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur mengirimkan 100 personel pasukan Brimob terbaiknya ke Papua, pasca terjadinya penembakan terhadap puluhan orang pekerja di sejumlah obyek vital.

Mereka yang diberangkatkan adalah personil pilihan yang memiliki berbagai keahlian khusus utamanya untuk menghadapi dan memburu Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB). Mereka diberangkatkan Rabu (5/12/2018), petang.

“Para personel Brimob Polda Jawa Timur ini rencananya akan ditempatkan di Papua, menggantikan Operasi Maleo yang akan berakhir. Mereka di bawah kendali Polda Papua,” kata Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera, Rabu (5/12/2018).

Sebanyak 100 personel Brimob Polda Jawa Timur yang diberangkatkan dipilih dari masing-masing Detasemen dengan kualifikasi keahlian tersendiri. Selain memburu kelompok separatis bersenjata, para personel Brimob ini sebagian akan diperbantukan menjaga berbagai obyek vital di Papua.

“Nantinya, personil berada pada kendali Polda Papua,” terangnya.

Teror Separatis dan Penanganannya

Menanggapi penyerangan yang dilakukan KKSB di Papua, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut, itu adalah bagian dari aksi teror gerakan separatis. Menurutnya, terjadinya penyerangan merupakan bukti pemerintah gagal membasmi gerakan separatis, yang nyatanya masih punya ruang untuk melakukan penyerangan dan pembunuhan, itu adalah tindakan teror.

Dia menambahkan, tahun lalu juga ada penyanderaan oleh teroris separatis, yakni pada November 2017. Pernah juga terjadi penembakan terhadap empat pekerja di wilayah Sinak, Papua. Rentetan peristiwa itu harus segera di respon oleh pemerintah.

Lanjut Fadli, adanya penyerangan oleh kelompok separatis membuktikan pentingnya pelibatan ekstra aparat keamanan di Papua, lantaran Papua memiliki medan yang khusus. Karena itu, pengerjaan proyek di Papua harus mendapat pengawalan ketat dengan melibatkan personil TNI.

Dikatakan, kelompok separatis di Papua tidak hanya piawai menggunakan senjata. Tetapi juga lihai melakukan diplomasi kepada negara lain. Termasuk melakukan penyebaran berita bohong alias hoaks, dan soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang bertujuan menggalang dukungan untuk Papua Merdeka. Sementara, counter dari Pemerintah RI sangat minimalis.

“Di Inggris mereka berhasil meyakinkan sejumlah anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh untuk mendukung Gerakan Papua Merdeka,” katanya.

Untuk itu pemerintah selain harus tegas, juga harus proaktif untuk penanganan pelaku gangguan dan teror di Papua. Sikap diplomasi oleh pemerintah terhadap isu-isu tentang Papua juga harus lebih tegas.

Senada, Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi PKS di DPR RI selain mengutuk aksi teroris oleh kelompok bersenjata terhadap puluhan pekerja pembangunan jembatan di Distrik Yigi, tidak boleh dianggap enteng, aparat harus menindak tegas sesuai prosedur dan penetapan dan penindakan gangguan terorisme. Penyerangan itu cenderung politis dan untuk mengacaukan keamanan negara.

“Harus ditindak tegas sesuai protap pemberantasan terorisme, karena ada korban dengan jumlah begitu banyak. Mereka juga kerap menyasar aparat dan menyerang objek strategis. Mereka juga punya motif politik serta untuk mengacaukan keamanan negara khususnya di Papua,” terangnya Jazuli.

Kembali mengingatkan, di Bumi Papua kelompok separatis bersenjata masih berulah. Mereka, menyerang dan melakukan penembakan terhadap para pekerja proyek PT Istaka Karya, 2 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WIT. Penyerangan keji itu terjadi di Kali Yigi dan Kali Aura Distrik Yigi Kabupaten Nduga.

Akibatnya, 31 orang karyawan mayoritas mati tertembak, beberapa orang di antara mereka pura-pura mati. Ketika gerombolan separatis bergerak meninggalkan lokasi tersebut, ada tiga orang berusaha kabur, namun berhasil dikejar dan digorok. Sementara empat di antaranya selamat setelah berlindung di pos penjagaan TNI.

Kekejaman yang terjadi di Papua, sudah pasti tidak boleh terulang, termasuk di semua wilayah NKRI, harus aman.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here