Pemerintah Harus Jelaskan Penyimpangan HTI

0
388

Nusantara.news, Jakarta – Keputusan pemerintah untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah bulat. Menurut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017), ada tiga alasan pembubaran HTI.

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

“Kami memfinalisasi satu proses yang cukup panjang, mempelajari dan mengarahkan sesuai UU Ormas dan sesuai ideologi negara Pancasila,” ujar Wiranto.

Penilaian Pemerintah bahwa HTI terindikasi bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, dipertanyakan oleh HTI. Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menegaskan, kegiatan atau aktivitas mereka hanyalah menyampaikan dakwah kepada masyarakat.

“Kami sampaikan bahwa kami adalah kelompok dakwah yang bergerak di negeri ini, yang kami yakini sebagai solusi permasalahan yang tengah dihadapi oleh negeri ini. Karena, kita tahu negara kita ini menghadapi masalah tanpa ada penyelesaian dari pemerintah,” tegas Ismail di Kantor HTI Tebet, Jakarta, Senin (8/5/2017).

HTI sendiri selama ini sering dikaitkan dengan wacana khilafah yang coba mereka sosialisasikan. Namun, kata Yusanto, ajaran khilafah yang disebarkan HTI kepada masyarakat sudah sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. “Tidak ada ideologi khilafah, yang ada hanyalah ajaran Islam. Dan kita pastikan ajaran Islam tidak bertentangan dengan Pancasila,” katanya.

Untuk membubarkan HTI, Wiranto menegaskan, pemerintah akan menempuh jalur hukum sesuai dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

Ini artinya, pemerintah harus konsisten mengikuti seluruh prosedur pembubaran ormas sesuai yang diatur oleh UU tersebut. Baik mengenai mekanisme surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, penghentian sementara dengan meminta pendapat Mahkamah Agung, sampai pembubaran berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, yang juga penting, pemerintah harus menjelaskan secara menyeluruh kepada publik tentang pelanggaran dan penyimpangan HTI. Sebab, pemerintah seperti dijelaskan Wiranto, sebelum mengambil keputusan pembubaran ini, sudah melakukan satu proses yang cukup panjang, mempelajari dan mengarahkan sesuai UU Ormas dan sesuai ideologi negara Pancasila.

Hasil kajian itulah yang seyogianya disampaikan kepada khalayak, agar publik dapat mengetahui apa sebenarnya kesalahan organisasi yang masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an ini.

Salah satu kemungkinan kesalahan misalnya seperti tertulis di situs resmi HTI, organisasi ini menyebut diri sebagai partai politik berdasarkan Islam. (https://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/,  diakses pada 8 Mei 2017 pukul 22.44 WIB)

Disebutkan dalam situs tersebut, “Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah umat, dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem Khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan. Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian (seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama atau badan penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan pula lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti, dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya.”

Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Gerakan yang menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah ini dipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina.

Hizbut Tahrir kini telah berkembang ke seluruh negara Arab di Timur Tengah, termasuk di Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan dan Aljazair. Juga ke Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropah lainnya hingga ke Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan Australia.

Hizbut Tahrir di Indonesia merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan.

Menyebut diri sebagai partai politik tentu bisa dicermati, karena sekian lama HTI terdaftar sebagai ormas, bukan sebagai parpol. Kalau ini salah satu kesalahan yang dilakukan HTI, dan jika masih ada kesalahan lain menurut ketentuan UU Ormas, pemerintah harus menyampaikan kepada publik.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here