Pemerintah Harus Perkuat KPU

0
91

SELASA kemarin (6 Februari 2018) Menko Polhukam Wiranto datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mengadakan pertemuan dengan seluruh komisioner KPU. Wiranto mengatakan, kedatangannya untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KPU menyangkut persiapan Pilkada serentak tahun 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019.

Menurut Menko Polhukam, ada sejumlah kekurangan yang perlu dikomunikasikan sehingga tercipta sinkronikasi antara KPU dengan dengan penyelenggara pemilu lainnya seperti KPU daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan pemerintah selaku fasilitator pemilu.

Wiranto berinisiatif akan mengumpulkan sejumlah menteri dan kepala lembaga pemerintah serta penyelenggara pemilu untuk bersama-sama mengatasi sejumlah masalah yang sampai kini belum terselesaikan. Kabarnya pertemuan tersebut akan diselenggarakan pekan depan.

Kita sangat mengapresiasi inisiatif Menko Polhukam tersebut. Sebab, ini adalah langkah antisipasi mengatasi masalah di KPU saat ini. Dua hari lalu, kita mengulas masalah tersebut di ruangan Tajuk Nusantara ini. Bahwa sejumlah keputusan KPU dianulir oleh Bawaslu. Pada akhir 2017 lalu KPU kalah menghadapi  gugatan Partai Garuda dan Partai Berkarya yang dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat sebagai partai peserta pemilu 2019.

Terakhir gugatan Partai Bulan Bintang (PBB) juga dikabulkan oleh Bawaslu, sehingga PBB dinyatakan sah sebagai partai peserta pemilu 2019. Bawaslu Sumatera Utara juga mengabulkan gugatan calon gubenur JR Saragih yang semula dinyatakan KPU Sumatera Utara tidak memenuhi syarat menjadi calon gubernur peserta pilkada 2018 nanti. Sebelumnya perkara verifikasi faktual yang akan dilakukan KPU terhadap partai-partai yang sudah lolos verifikasi administrasi, juga dipersoalkan.

Seperti kita katakan kemarin, adalah sah saja jika ada sebuah keputusan lembaga negara yang digugat secara hukum oleh warga negara. Justru itu diperlukan dalam konteks check and balances. Tetapi ada sisi lain yang harus jadi keprihatinan, yakni soal kualitas keputusan KPU sendiri. Sebab, harus diakui, kalahnya KPU dalam menghadapi berbagai gugatan terhadap keputusan mereka itu, mengindikasikan ada masalah yang serius dalam kinerja KPU sehingga keputusan bisa dibatalkan. Jika keputusan KPU kuat, berdasarkan proses pengambilan keputusan yang benar dan sahih, tentu akan tertutup semua celah untuk mempersoalkannya.

KPU memang memikul tugas besar untuk menyukseskan pesta demokrasi ini. Barangkali pemilu di Indonesia merupakan pemilu paling “besar” di dunia. Partai politik pesertanya saja  ada 15 partai, atau 19 partai jika ditambah dengan partai lokal di Aceh. Jumlah pemilih hampri 200 juta orang. Berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan Kemendagri ke KPU ada 196,5 juta orang yang dipastikan memiliki hak memilih dalam Pemilu 2019.

Jadi, secara teknis, pelaksanaan pemilu di Indonesia bukan pekerjaan sederhana. Apalagi tahapan pelaksanaan pemilu 2019 ini berhimpitan pula dengan sebagian tahapan pelaksanaan Pilkada 2018.

Di sinilah letak urgensi kerja bersama beberapa kementerian dan lembaga pemerintah untuk membantu KPU tadi. Sebab, pada akhirnya tugas mensukseskan pelaksanaan pemilu berada di tangan pemerintah, yang puncaknya ada di tangan presiden.  Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah. Artinya, presiden bertanggungjawab atas semua penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggara pemilu memang KPU. Dan KPU independen dalam melaksanakan tugasnya. Namun independensi KPU itu berbeda independensi lembaga tinggi negara seperti DPR, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. KPU adalah lembaga yang oleh Undang-Undang mendapat mandat melaksanakan sebagian tugas pemerintahan, yakni menyelenggarakan pemilu.

Itu berarti independensi yang diberikan kepada KPU adalah independensi dalam aspek teknis. Definisi independensi KPU harus diartikan sebagai kemandian dalam tata kelola lembaganya saja. Kemandirian tata kelola itulah yang memberi ruang dan keleluasaan kepada KPU agar dapat bekerja secara profesional sebagai penyelenggara pemilu, sehingga pemilu memenuhi prinsip Luber dan Jurdil. Independensi KPU bukan menjadikannya sebagai negara dalam negara, melainkan penegasan untuk tidak berafiliasi atau memihak kepada kelompok politik tertentu.

Terlepas dari perdebatan dari sudut pandang hukum tata negara, apakah KPU adalah lembaga yang bersifat  independen (independent regulatory agencies) atau hanya sekadar s lembaga negara sampiran (state auxiliary agencies), namun terlalu sederhana menyerahkan sukses pemilu hanya kepada KPU, kecuali dalam hal teknis penyelenggaraan.

Lebih baik kita memfokuskan perhatian pada sukses pemilu, baik secara teknis maupun substansial, ketimbang memperdebatkan duduk soal independensi dan kedudukan hukum lainnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here