Blok Masela Harus Mampu Sejahterakan Maluku (3)

Pemerintah Harus Responsif dan Bijak Sikapi Maluku

0
101

Nusantara.news, Jakarta, – Pada 16 Februari 2016, masyarakat Maluku, kalangan intelektual seperti Rektor Universitas Pattimura, dan Rektor Universitas Darussalam, dosen dan pimpinan jurusan, serta tokoh-tokoh Maluku termasuk ahli minyak melakukan pertemuan dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).

Dari pertemuan tersebut, Ketua Bidang Politik dan Hankam Forum Perjuangan Kebangsaan Maluku (FPKM) Amir Hamzah dan kawan-kawan menyampaikan bahwa pemerintah harus mempelajari akar sejarah dari mulai Indonesia merdeka sampai saat ini untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat masyarakat Maluku merasa tidak diperhatikan oleh negara dan merasa hak-haknya dicaplok, sehingga bisa memberikan solusi yang baik dalam memberikan perhatian pada masyarakat Maluku.

Wakil Ketua Wantimpres Sidarto Danusubroto yang menerima masukan tersebut menyatakan masalah ini bukan hal yang sederhana. Watimpres berterimakasih mendapat masukan yang gamblang, karena Blok Masela bukan hanya masalah gas tetapi juga menyangkut geostrategis, baik geoekonomi, geopolitik, geomiliter dan pertahanan keamanan dan juga konvensi hukum laut internasional.

Amir Hamzah mengungkapkan pembicaraan dalam pertemuan tersebut, bahwa untuk menutupi kekecewaan masyarakat Maluku yang sudah berlangsung 70 tahun, Watimpres sependapat khusus dalam pengelolaan migas Maluku diberikan kewenangan asimetris.

“Kita minta kewenangan asimeteris bukan pada pengelolaan Blok Masela saja, tetapi pengelolaan laut secara luas karena dari 90 persen wilayah Maluku adalah laut. Realisasi dari kewenangan asimetris menurut UU Migas dari hasil produksi migas sebesar 20 persen untuk investor dan 80 persen untuk negara. Maluku, dan 1/3 dari 80 persen ke negara harus diberikan ke Maluku atau 26 persennya,” ungkap Amir Hamzah.

Sebelum Presiden Jokowi memutuskan bahwa Blok Masela dibangun didarat, banyak pejabat pemerintah terutama Menteri ESDM-nya (kala itu masih Sudirman Said) yang melakukan berbagai manuver dan lobi untuk opsi offshore (kilang laut) yang dinilainya hanya melaksanakan kepentingan investor.

Meski kita memerlukan investasi tetapi seharusnya dua hal harus dijaga, yaitu kedaulatan negara dan kewenangan negara untuk melakukan yuridiksi atas wilayah kedaulatan. Masyarakat Maluku merasa sudah lama didzalimi, sehingga tuntutan masyarakat Maluku cukup keras dan tegas. Untuk itulah pada Desember 2015 diselenggarakan musyawarah besar Masyarakat Maluku yang memutuskan bahwa pengelolaan Blok Masela harus melalui mekanisme onshore (kilang darat) yang akan memberikan efek multiplier kepada masyarakat secara langsung.

Bahwa kemudian hari tuntutan dari Amir Hamzah dan kawan-kawan, atau masyarakat Maluku pada umumnya, dijadikan bahan pengambilan keputusan Presiden Jokowi agar Blok Masela dibangun di daratan, sangat memungkinkan sekali mengingat secara komprehensif sangat masuk akal demi kesejahteraan rakyat Maluku.

Jika tuntutan masyarakat Maluku tidak dipenuhi terkait pengelolaan Blok Masela, menurut Hamzah, bisa dipastikan Maluku akan miskin terus, karena menurut ahli statistic waktu yang diperlukan Maluku untuk bisa sejahtera seperti Jawa, Bali, Sumatera harus menunggu 100 tahun lagi. Jika menunggu seratus tahun lagi, Jawa dan Bali sudah lebih semakin maju lagi tentunya.

Dengan hadirnya Blok Masela tentu merupakan momentum untuk pemerataan di bidang pembangunan ekonomi di Indonesia bagian timur agar disparitas tidak terjadi lagi.

Formulasi dari semua itu bahwa perhatian pemerintah kepada Maluku harus didasarkan pada 4 hal. Pertama yang paling mudah sekali adalah memberikan kewenangan asimetris atau pilihan kedua otonomi khusus. Namun untuk otonomi harus dengan undang-undang, sedangkan kewenangan asimetris cukup dengan peraturan pemerintah yang tidak memerlukan persetujuan DPR yang bisa menimbulkan manuver-manuver.

Jika hal itu tidak dipenuhi, masyarakat Maluku bisa menuntut referendum karena tidak ada perhatian, dan jika itu tidak dipedulikan maka Maluku bisa mengikuti apa yang sekarang dilakukan Papua yang secara pro aktif menyatakan merdeka dari Indonesia.

“Dalam sejarah bangsa, Maluku selama ini terlalu baik dan sabar,” kata Amir, usai pertemuan dengan Dewan Petimbangan Presiden (Wantimpres), Selasa (16/2). Maluku harus bangkit dan berjuang. Tidak lagi menunggu. Maluku harus bergerak, meskipun untuk bisa seperti Jawa, Bali dan Sumatera butuh waktu 100 tahun.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here